Search Results

Tim PKK Kabupaten Murung Raya turut serta dalam acara puncak Hari Kesatuan Gerak (HKG) yang diselenggarakan di Pillanary Hall Sempaja, Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa, 8 Juli 2025. KALTENGNETWORK, PURUK CAHU - Ketua TP PKK Murung Raya, Ny. Warnita Heriyus, beserta Wakil Ketua I, Dina Maulidah, dan Wakil Ketua II, Sri Karyawati, menghadiri acara puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG PKK) ke-53 yang juga merupakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-X PKK tingkat nasional. Acara ini diselenggarakan di Pillanary Hall Sempaja, Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa, 8 Juli 2025. Kegiatan bertema “Bergerak Bersama PKK Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas” ini dihadiri oleh Ketua Umum TP PKK, Ny. Tri Tito Karnavian, Pelindung TP PKK, Silvi Gibran Rakabuming (istri Wakil Presiden), Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ribka Haluk, serta sekitar 2.500 peserta yang berasal dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua Umum TP PKK Pusat, Ny. Tri Tito Karnavian, menekankan peranan penting PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. PKK dinilai memiliki posisi strategis melalui 10 Program Pokok PKK yang mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan lingkungan. Sebagai mitra pemerintah, PKK terus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam program-program pemberdayaan untuk mencapai tujuan bersama. Acara ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan komitmen dalam memberdayakan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Diharapkan, sinergi antara kader PKK dan pemangku kepentingan lainnya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta PKK dapat berkolaborasi dengan pemerintah dalam mempercepat pembangunan nasional dan daerah, sekaligus memaksimalkan potensi gerakan masyarakat. “PKK adalah pelopor dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan kegiatan sosial yang bermanfaat. Semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang dimiliki PKK patut kita jadikan teladan. Saya berharap peringatan HKG PKK ini dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan keluarga dan pelestarian budaya lokal. Mari kita terus bekerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat budaya lokal,” tutur Ny. Tri Tito Karnavian. Selvi Ananda Gibran Rakabuming Raka, Pelindung TP PKK Pusat, menambahkan bahwa PKK merupakan landasan bangsa yang dimulai dari keluarga dan berada di garis depan pembinaan serta pemberdayaan keluarga. “Kader PKK tanpa lelah memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat. Tujuan PKK yang tercermin dalam 10 Program Pokok mencakup seluruh aspek kehidupan,” tegasnya. Ia melanjutkan bahwa setiap Kelompok Kerja (Pokja) PKK memiliki peran penting dalam membantu pemerintah, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh kader PKK dari seluruh Indonesia yang turut memeriahkan puncak HKG ke-53 di Kalimantan Timur. Sementara itu, Ketua TP PKK Murung Raya, Warnita Heriyus, melalui Wakil Ketua I, Dina Maulidah, menyatakan bahwa pelaksanaan puncak HKG dan Rakernas ini akan menjadi panduan bagi seluruh pengurus PKK di Indonesia dalam menjalankan program di daerah masing-masing. Dina Maulidah, yang juga Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, menjelaskan bahwa arahan yang diberikan dalam Rakernas akan menjadi acuan penting bagi kader di daerah dalam berkoordinasi dengan pemerintah dari pusat hingga daerah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. “Arahan dari Rakernas ini akan kami implementasikan di Murung Raya untuk mendukung Asta Cita dan mewujudkan Indonesia Emas,” pungkasnya. -red Foto: RAKYATKALTENG.com

wahito fajrianur bersama sejumlah anggota DPRD Kotim lain saat pertemuan dengan PLN di Pangkalan Bun beberap waktu lalu KALTENG NETWORK, SAMPIT - Anggota Komisi I DPRD Kotim, Wahito Fajriannor, meminta agar Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Pangkalan Bun agar segera menindaklanjuti pelaksanaan pendistribusian listrik ke Kecamatan Pulau Hanaut. Hal ini disampaikannya usai kunjungan kerja Komisi I DPRD Kotim ke PLN UP3 Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya meminta agar proyek kelistrikan di wilayah pesisir selatan Kotim itu dapat segera direalisasikan. “Sebagai sektor pelayanan listrik di wilayah Kalimantan Tengah bagian barat, kami berharap PLN segera menindaklanjuti pendistribusian listrik ke Pulau Hanaut. Perencanaannya sudah ada, tinggal realisasi,” kata Fajrin. Ia menjelaskan, pembangunan tower untuk kabel induk listrik yang direncanakan dari Desa Bagendang, Pulau Lepeh hingga Kecamatan Pulau Hanaut sebenarnya sudah mulai dilakukan. Bahkan, beberapa pondasi tower telah terbangun di lapangan. Karena itu, pihaknya berharap pekerjaan tersebut bisa segera dilanjutkan agar masyarakat setempat dapat menikmati aliran listrik langsung dari jaringan utama, bukan lagi dari Kecamatan Seranau. “Pondasi towernya sudah ada, artinya tinggal dilanjutkan saja. Kami mendorong agar proyek ini bisa segera direalisasikan supaya warga Pulau Hanaut bisa mendapatkan arus listrik yang stabil dan memadai,” ujarnya. Politisi muda Partai Demokrat ini menegaskan, listrik merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Keberadaan listrik tidak hanya menunjang aktivitas rumah tangga, tetapi juga mendukung sektor pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian lokal. “Listrik adalah kebutuhan dasar. Pemerataan akses listrik harus menjadi perhatian bersama, agar masyarakat di wilayah pesisir juga bisa merasakan manfaat pembangunan yang merata,” tutup Fajrin. -red

KALTENG NETWORK, SAMPIT - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti adanya kesenjangan fiskal yang cukup signifikan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan mendasar yang perlu segera diatasi agar tidak menghambat pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah, mengatakan kesenjangan fiskal itu dipicu oleh menurunnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat sebesar kurang lebih Rp383 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. “Dampak langsung dari penurunan transfer ini adalah terjadinya kekurangan pembiayaan pada berbagai sektor strategis yang secara kumulatif mencapai sekitar Rp571 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah belum sebanding dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Riskon, Rabu, (5/11). Untuk menjawab tantangan tersebut, Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah daerah mengambil langkah nyata dan terukur, terutama dalam strategi keuangan dan penguatan arah pembangunan daerah. Salah satu fokus utamanya adalah dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Optimalisasi PAD dapat dilakukan melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan aset daerah secara produktif. Selain itu, perlu inovasi sumber pembiayaan pembangunan daerah melalui kemitraan dengan dunia usaha, sinergi program Corporate Social Responsibility (CSR), dan dorongan terhadap investasi sektor riil di daerah,” paparnya. Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya efisiensi belanja rutin dan peningkatan belanja produktif agar setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. “Efisiensi bukan berarti memangkas program, tetapi memastikan setiap kegiatan memiliki nilai guna dan hasil nyata,” tegasnya. Selain soal pengelolaan fiskal, Fraksi Golkar menilai perlunya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Menurut Riskon, keselarasan kebijakan menjadi hal penting agar pembangunan di Kotim tidak berjalan parsial, tetapi terintegrasi dalam strategi nasional menuju Transformasi Ekonomi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045. “RAPBD 2026 perlu lebih kuat dalam sinkronisasi perencanaan dan arah pembangunan. Setiap program yang diusulkan perangkat daerah harus berorientasi hasil dan selaras dengan RPJPD 2025–2045 yang telah disusun,” ujarnya. Riskon menegaskan, Fraksi Partai Golkar ingin agar APBD tidak hanya menjadi daftar kegiatan tahunan, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “APBD bukan sekadar dokumen anggaran, tapi instrumen strategis pembangunan. Karena itu, setiap program harus berdampak nyata dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. -red

M. Abadi KALTENG NETWORK, SAMPIT - Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Muhammad Abadi, berharap Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) yang baru dilantik, Umar Kaderi, dapat bekerja lebih responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat. Menurutnya, peran Pj Sekda sangat penting dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan arah pembangunan daerah. “Kami berharap Pj Sekda dapat lebih cepat merespons persoalan di masyarakat dan senantiasa cermat dalam menyusun serta mengalokasikan anggaran pembangunan,” ujar Abadi, Rabu (5/11). Ia menekankan, ketepatan dalam mengelola anggaran menjadi kunci keberhasilan pemerintah daerah di tengah kondisi fiskal yang terbatas. Dengan perencanaan yang matang, program pembangunan dapat berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat. “Anggaran harus diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Jangan sampai kegiatan hanya bersifat seremonial tanpa hasil nyata,” tambahnya. Lebih lanjut, Abadi menjelaskan bahwa posisi Sekda merupakan motor penggerak administrasi pemerintahan sekaligus koordinator utama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). “Sekda adalah jembatan koordinasi antarinstansi. Kami berharap dengan kepemimpinan yang baru, kerja sama lintas sektor semakin solid sehingga program pembangunan bisa berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya. Ia juga menilai, pengalaman Umar Kaderi sebagai Kepala Dinas Kesehatan akan menjadi modal berharga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kotim. Abadi menegaskan, DPRD akan terus mendukung langkah pemerintah daerah selama dijalankan dengan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. - red

Rimbun ST, ketua DPRD Kotim KALTENG NETWORK, SAMPIT - Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD tidak memiliki niat untuk memangkas Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menegaskan, kebijakan yang diambil saat ini murni merupakan bentuk penyesuaian terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Menurut Rimbun, penyesuaian tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pengelolaan APBD menuju tahun 2027. Dalam aturan itu, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. “Kebijakan ini bukan pemangkasan, tapi penyesuaian agar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan aturan yang berlaku. Kami mengikuti pedoman dari Permendagri yang memang membatasi belanja pegawai sebesar 30 persen,” jelasnya, Rabu (29/10). Rimbun meminta agar isu pemotongan TPP tidak berkembang menjadi bola liar di masyarakat. Ia juga mendorong Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah agar mensosialisasikan aturan ini secara terbuka kepada para ASN. “Setiap kepala OPD perlu menjelaskan kepada bawahannya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ini bukan pemotongan sepihak, tapi penyesuaian sesuai kemampuan keuangan daerah,” tegasnya. Ia menambahkan, besaran TPP ASN sangat bergantung pada kondisi APBD setiap tahun. Jika APBD mengalami peningkatan, maka TPP berpotensi bertambah. Namun sebaliknya, jika dana transfer dari pusat menurun, maka TPP perlu disesuaikan kembali. “Kalau APBD kita besar, tentu TPP bisa bertambah. Tapi kalau transfer ke daerah atau Dana Alokasi Khusus (DAK) berkurang, maka perlu ada penyesuaian. DAK juga tidak bisa diubah peruntukannya karena sudah ditetapkan oleh pusat,” ujarnya. Rimbun menegaskan, kebijakan penyesuaian TPP ini akan dilakukan secara bertahap. Tahun 2025 menjadi awal pelaksanaan, tahun 2026 tetap dipertahankan, dan pada tahun 2027 ditargetkan seluruhnya sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri. “Ini proses penyesuaian bertahap yang perlu dipahami bersama. Tujuannya agar pengelolaan anggaran daerah tetap sehat dan sesuai aturan,” tutupnya. -red

Mariani KALTENG NETWORK, SAMPIT - Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menilai pengembangan destinasi wisata Pulau Hanibung di Kecamatan Kota Besi bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Melalui peningkatan infrastruktur dan dukungan sarana wisata, kawasan ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi warga sekitar. Ketua Komisi IV DPRD Kotim, Mariani, mengatakan peningkatan akses jalan dari Kota Besi menuju Desa Kandan menjadi salah satu langkah penting untuk membuka keterisolasian menuju kawasan wisata Pulau Hanibung. “Kalau jalan bagus, maka daya tarik wisata Pulau Hanibung bisa meningkat. Kita harapkan ini bisa terealisasi agar masyarakat sekitar turut menikmati dampak ekonominya,” ujar Mariani, Rabu (5/11). Ia menegaskan, pengembangan pariwisata harus diiringi dengan pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi wisata. Salah satu langkah konkret yang dilakukan Komisi IV, kata Mariani, adalah mengalokasikan tiga unit perahu wisata melalui dana aspirasi DPRD. “Kita tidak bisa terus hanya memberi bantuan tunai, tapi harus memberi pancing daripada memberi ikan, supaya masyarakat bisa berusaha sendiri dan berkembang,” tegasnya. Menurut Mariani, keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan ekonomi wisata di Pulau Hanibung. Dengan dikelolanya perahu wisata oleh masyarakat, manfaat ekonomi tidak hanya terpusat pada satu pihak, tetapi dapat dirasakan lebih merata. Sementara itu, Kepala Dinas SDABMBKPRKP Kotim, Mentana Dhinar Tistama, mengonfirmasi bahwa peningkatan jalan menuju Pulau Hanibung telah masuk dalam rencana program kerja tahun 2026. “Sebenarnya tahun ini sudah direncanakan melalui dana DAK, namun ditarik. Tahun depan akan kembali kami usulkan karena termasuk dalam prioritas pengembangan destinasi wisata,” jelas Mentana. Kendati demikian, ia belum dapat memastikan realisasi pembangunan tersebut karena masih dalam tahap pembahasan dan penyesuaian anggaran. “Masih dalam proses. Kalau anggaran memungkinkan, peningkatan bisa sampai tahap pengaspalan. Tapi kalau belum, kemungkinan akan digeser ke kegiatan prioritas lain,” ujarnya. Mentana menambahkan, meski fokus pada pengembangan wisata, pihaknya juga tetap mengutamakan program pengendalian banjir dan pemeliharaan infrastruktur dasar di perkotaan agar pembangunan tetap seimbang. “Pengembangan wisata penting, tapi kami juga harus memastikan infrastruktur dasar dan pengendalian banjir tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya. -red

KALTENGNETWORK, KASONGAN - Wakil Bupati Katingan, Firdaus, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Partai NasDem Kabupaten Katingan yang juga merupakan acara pengukuhan pengurus DPD dan DPC Partai NasDem setempat untuk masa bakti 2025–2030. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Hotel Citra Katingan pada Rabu, 5 November 2025. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Firdaus memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para pengurus DPD dan DPC Partai NasDem yang baru saja dikukuhkan. Ia menyampaikan harapan agar kepengurusan yang baru dapat meningkatkan peran partai dalam pembangunan Kabupaten Katingan. Firdaus menyatakan, “Partai politik memegang peranan penting dalam pembangunan dan aspirasi masyarakat. Saya berharap Rakerda ini menghasilkan ide dan program kerja yang berkontribusi nyata terhadap kemajuan daerah.” Rakerda dan pengukuhan ini dihadiri oleh perwakilan DPW Partai NasDem Provinsi Kalimantan Tengah, anggota DPRD Kabupaten Katingan dari Fraksi NasDem, serta pengurus DPD dan DPC seluruh Kabupaten Katingan. Selain pengukuhan, acara ini juga meliputi penyampaian program kerja, konsolidasi internal, dan perencanaan strategi untuk memenangkan Partai NasDem pada Pemilu 2029. Kegiatan berlangsung tertib dan dalam suasana kebersamaan. Pada akhir acara, Wakil Bupati Firdaus kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus bekerja sama dengan semua pihak, termasuk partai politik, demi mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Kabupaten Katingan. -red

KALTENGNETWORK, KASONGAN - Saiful terpilih sebagai Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Katingan untuk periode 2025–2030 melalui Musyawarah Daerah (MUSDA) IV DAD setempat.Dari ketiga calon yang berkompetisi, Saiful meraih suara terbanyak dan dinyatakan resmi menjabat sebagai Ketua DAD Kabupaten Katingan pada Rabu, 5 November 2025. Pemilihan ini merupakan penutup dari serangkaian acara MUSDA IV yang diselenggarakan di Aula Bappedalitbang lantai I Kasongan. Acara tersebut dibuka langsung oleh Bupati Katingan dan dihadiri oleh Wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten, perwakilan DAD Provinsi Kalimantan Tengah, serta para pengurus dan perwakilan DAD dari 13 kecamatan di Kabupaten Katingan. Setelah terpilih, Saiful menyampaikan rasa terima kasih dan kehormatannya atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin DAD Kabupaten Katingan selama lima tahun ke depan. Ia berjanji untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin dan mengajak seluruh jajaran DAD untuk saling mendukung, memberikan masukan, kritik, serta saran demi kemajuan lembaga. Saiful juga mengakui bahwa ia masih membutuhkan banyak pembelajaran mengenai adat istiadat di Kabupaten Katingan, dan mengharapkan bimbingan dari mereka yang memahami nilai-nilai adat Dayak. Ia berharap DAD Kabupaten Katingan dapat menjadi lembaga yang terhormat dan mampu melindungi seluruh masyarakat, tidak hanya masyarakat adat Dayak. “Di tengah keberagaman suku, bahasa, dan agama di Katingan, DAD memegang peranan penting dalam menciptakan keharmonisan dan memperkuat kearifan lokal sebagai fondasi pembangunan daerah,” ucap Saiful. Dengan dukungan dari berbagai pihak, Saiful meyakini DAD Kabupaten Katingan akan terus memperkuat posisinya sebagai mitra pemerintah daerah dalam melestarikan adat, budaya, serta mewujudkan pembangunan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Saiful menutup sambutannya dengan doa, memohon kesehatan, kelancaran, dan berkah bagi seluruh pengurus dan masyarakat adat Dayak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. -red

KALTENGNETWORK, KASONGAN - Untuk meningkatkan persediaan darah di Kabupaten Katingan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mas Amsyar Kasongan dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Katingan telah bersepakat untuk bekerja sama menyelenggarakan donor darah secara berkala. Diskusi mengenai kerja sama ini dilaksanakan di Ruang Direktur RSUD Mas Amsyar Kasongan pada Rabu, 5 November 2025, yang dihadiri oleh Direktur RSUD, dr. Agnes Nissa Paulina, beserta staf manajemen rumah sakit, serta Ketua PMI Kabupaten Katingan, Nanang Suriansyah, S.P. dr. Agnes menjelaskan bahwa pelaksanaan donor darah merupakan wujud kerja sama antara petugas medis dan warga untuk saling membantu. Ia menekankan, “Setiap tetes darah yang diberikan sangat berharga bagi pasien yang memerlukan. Tujuan kami adalah menjadikan donor darah sebagai kebiasaan positif yang terus dilakukan di Katingan.” Nanang Suriansyah, sebagai Ketua PMI Kabupaten Katingan, menyatakan bahwa kegiatan donor darah perlu dilakukan secara rutin agar kebutuhan darah di rumah sakit selalu terpenuhi, tidak hanya saat keadaan mendesak. “Ketersediaan darah yang memadai sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kami mengundang seluruh masyarakat Katingan untuk berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ini,” tambahnya. Kerja sama ini tidak hanya mencakup penyelenggaraan donor darah rutin, tetapi juga peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai keuntungan dan keamanan donor darah. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran sosial dan rasa solidaritas di Kabupaten Katingan, serta menjamin bahwa setiap warga yang membutuhkan darah dapat memperolehnya dengan cepat dan tepat. -red

Foto: RAKYATKALTENG.com KALTENGNETWORK, PURUK CAHU - Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) telah secara resmi memberikan 1.313 Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu kepada pegawai yang memenuhi syarat, yaitu telah lulus seleksi dan memiliki masa kerja lebih dari dua tahun, pada Kamis, 6 November 2025. Rejikinoor, Ketua Komisi I DPRD Mura, menyatakan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya atas terselenggaranya penyerahan SK PPPK Paruh Waktu tersebut. “Komisi I DPRD Murung Raya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya atas penyerahan 1.313 SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu pada kesempatan ini,” tuturnya. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini menunjukkan tanggung jawab dan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan penghargaan yang sesuai dengan kinerja dan kualifikasi pendidikan aparatur. “Hal ini adalah bukti nyata tanggung jawab pemerintah daerah yang telah dijalankan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya. Rejikinoor juga berharap para pegawai PPPK yang baru diangkat dapat menjalankan tugas dengan disiplin, profesional, dan penuh tanggung jawab dalam melayani masyarakat. “Semoga seluruh pegawai PPPK yang telah resmi menjadi bagian dari aparatur sipil negara dapat melaksanakan tugas dengan dedikasi dan disiplin tinggi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya. Adapun besaran penghasilan PPPK Paruh Waktu akan disesuaikan dengan tingkat pendidikan masing-masing, yaitu Rp3.000.000 untuk lulusan S1, Rp2.600.000 untuk Diploma (D3), Rp2.300.000 untuk SLTA, Rp2.000.000 untuk SLTP, dan Rp1.750.000 untuk SD. -red

Anggota DPRD Mura Bebie, SH., S.Sos., M.AP (Foto: RAKYATKALTENG.com ) KALTENGNETWORK, PURUK CAHU - Bebie, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, memberikan pujian atas penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Ia menilai, hal ini membuktikan komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan aparatur, kendati di tengah tantangan keuangan daerah. “Meskipun anggaran daerah tahun 2026 mengalami penurunan yang cukup besar, kami dari DPRD akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi mengatasi keterbatasan anggaran, sehingga program-program penting tetap dapat dilaksanakan,” kata Bebie. Anggota PDIP ini juga mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap 1.313 tenaga PPPK yang telah lama bekerja dan kini mendapatkan kepastian status kepegawaian mereka. “Saya sangat menghargai para pegawai PPPK yang telah menerima SK ini. Banyak di antara mereka yang telah mengabdi selama dua dekade. Ini adalah bukti semangat dan dedikasi yang tinggi,” tambahnya. Bebie menekankan bahwa pengangkatan PPPK bukan hanya sekadar perubahan administrasi, melainkan juga wujud penghargaan atas kesetiaan dan kontribusi para pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memajukan pembangunan daerah. -red

Wagub Edy Pratowo, Plt. Sekda Leonard S. Ampung, sert Asisten Perekonomian dan Pembangunan Herson B. Aden pada Rakordalev Triwulan III Tahun 2025 KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordalev) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Triwulan III Tahun 2025 yang dilaksanakan di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (3/11/2025). Dalam sambutan tertulis Gubernur Kalimantan Tengah, yang dibacakan oleh Wakil Gubernur, disampaikan bahwa pelaksanaan Rakordalev memiliki makna penting sebagai sarana untuk mengukur capaian kinerja pembangunan hingga triwulan ketiga tahun 2025. Evaluasi ini juga menjadi tolak ukur apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan target yang ditetapkan. “Tahun 2025 memang penuh tantangan, khususnya dengan adanya efisiensi anggaran dan penurunan dana transfer pusat ke daerah yang tentu berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan,” ujar Wagub. Edy Pratowo menekankan agar seluruh jajaran pemerintah daerah tetap berfokus pada program prioritas nasional dan daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kartu Huma Betang Sejahtera, yang direncanakan mulai berjalan efektif pada tahun 2026. Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah strategis menghadapi pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026. Wagub pun menegaskan pentingnya efisiensi pada berbagai pos pengeluaran, seperti perjalanan dinas, kegiatan rapat, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Selain itu, daerah juga diharapkan menggali sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil, misalnya melalui pajak alat berat, restoran, atau air tanah. “Sektor swasta harus dihidupkan melalui kemudahan berusaha, dan kinerja BUMD harus terus didorong agar keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga,” jelasnya. Ia juga mengajak seluruh daerah memanfaatkan program prioritas pemerintah pusat yang dilaksanakan di wilayah masing-masing untuk memperkuat sinergi pembangunan. Menurutnya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terus diupayakan melalui inovasi dan percepatan penyerapan anggaran sebagai pendorong ekonomi daerah. Wagub turut menyoroti pentingnya pencapaian berbagai indikator makro pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan kualitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, dan perikanan. “Penyerapan anggaran kita masih tergolong rendah, sehingga perlu langkah-langkah percepatan dengan tetap menjaga kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan,” tegasnya. Lebih lanjut, Wagub meminta pemerintah kabupaten/kota agar rutin melaporkan capaian realisasi anggaran dan kinerja indikator RPJMD/RKPD setiap triwulan, termasuk dukungan terhadap prioritas nasional dan provinsi. Ia juga menegaskan dukungan terhadap program prioritas Pemerintah Pusat tahun 2026, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Lumbung Pangan, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Cek Kesehatan Gratis, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Indonesia Pintar. Selain itu, Wagub mendorong pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PPED) di beberapa kabupaten, antara lain Barito Utara, Katingan, Pulang Pisau, Lamandau, dan Seruyan. “Evaluasi terhadap setiap program dan kegiatan harus menjadi bahan masukan bagi perencanaan pembangunan berikutnya agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya. Dalam penutupnya, Wagub menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh peserta Rakor, serta berharap kolaborasi dan sinergi antarinstansi semakin diperkuat untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang makin berkah, maju, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Plt. Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menjelaskan bahwa Rakordalev ini diselenggarakan untuk menyelaraskan capaian pembangunan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Melalui forum ini, diharapkan dapat diperoleh data capaian kinerja program sesuai target RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun 2025, serta capaian kinerja dari kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah,” ucap Leonard. Leonard menambahkan bahwa hasil evaluasi Rakordalev akan digunakan sebagai bahan perbaikan program di akhir tahun 2025, serta menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan tahun 2026–2027 agar tercapai konsistensi antara rencana dan pelaksanaan di lapangan. Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Herson B. Aden, perwakilan Wali Kota/Bupati se-Kalteng, serta seluruh OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. -red Foto: mmc.kalteng