top of page
KN DPRD BHAYANGKARA.png

Berita Terpopuler

Realisasi Keuangan Katingan Capai 60,49 Persen hingga September 2026

7 minutes ago
2 min read
Rapat sinkronisasi data TEPRA Kabupaten Katingan di Media Center Diskominfostandi Katingan. (Foto: Portal Katingan).
Rapat sinkronisasi data TEPRA Kabupaten Katingan di Media Center Diskominfostandi Katingan. (Foto: Portal Katingan).

KALTENG NETWORK, KASONGAN – Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan rapat sinkronisasi data Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) untuk mengevaluasi realisasi pelaksanaan APBD hingga September 2026.


Kegiatan yang digelar secara daring dan luring tersebut dipusatkan di Media Center Diskominfostandi Kabupaten Katingan, Selasa (6/10/2026). Rapat dipimpin Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Katingan, Yan Setiawan, dan diikuti unsur perangkat daerah, kecamatan serta Tim TEPRA Kabupaten Katingan.


Yan mengatakan, sinkronisasi data menjadi bagian penting dalam persiapan Rapat Pimpinan (Rapim) TEPRA Triwulan III sekaligus evaluasi pelaksanaan pembangunan hingga 30 September 2026.


“Sinkronisasi ini kita laksanakan dalam rangka persiapan Rapim TEPRA triwulan ketiga per 30 September 2026. Apa yang kita sampaikan nantinya menjadi bahan koordinasi dan bahan keputusan serta tindak lanjut pimpinan untuk menghadapi triwulan keempat atau akhir pelaksanaan APBD Kabupaten Katingan tahun 2026,” ujar Yan.


Berdasarkan data sementara Tim TEPRA Bagian Administrasi Pembangunan, realisasi keuangan Kabupaten Katingan hingga September 2026 mencapai 60,49 persen, sedangkan realisasi fisik berada di angka 63,47 persen.


Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi untuk melihat perkembangan program dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah, termasuk mengidentifikasi kegiatan yang masih menghadapi kendala agar dapat dilakukan percepatan pada triwulan IV.


Yan meminta seluruh perangkat daerah mencermati kembali data yang telah dihimpun dan segera melakukan konfirmasi apabila terdapat perbedaan antara data dengan kondisi pelaksanaan di lapangan.


“Apabila ada ketidaksesuaian, kami mohon segera dikonfirmasikan kepada Bagian Administrasi Pembangunan untuk data belanja. Sedangkan untuk pendapatan nantinya dikoordinasikan dengan Badan Pendapatan Daerah,” jelasnya.


Selain realisasi belanja, rapat juga membahas perkembangan pendapatan daerah, pengadaan barang dan jasa serta berbagai kendala yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan.


Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kondisi keuangan yang berkaitan dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal tersebut dinilai perlu dikoordinasikan agar dapat menjadi bahan penyusunan langkah dan strategi pelaksanaan APBD pada triwulan IV.


“Harapan kami, seluruh perangkat daerah dapat mengikuti proses sinkronisasi ini dengan baik. Data yang sudah kita himpun harus benar-benar sesuai, karena akan menjadi bahan Rapim TEPRA dan juga akan disampaikan kepada Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah,” kata Yan.


Ia menjelaskan, data TEPRA Kabupaten Katingan selanjutnya akan direkapitulasi bersama data kabupaten/kota lainnya oleh Tim TEPRA Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan di tingkat provinsi.


Berdasarkan posisi Agustus 2026, Kabupaten Katingan berada di urutan keempat dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah dalam capaian TEPRA. Menurut Yan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah.


Meski demikian, capaian tersebut perlu dijaga hingga akhir tahun. Memasuki triwulan IV, perangkat daerah diminta memetakan kegiatan yang belum optimal, mempercepat pekerjaan yang masih memungkinkan diselesaikan serta memastikan seluruh pelaksanaan sesuai ketentuan.


Hasil sinkronisasi tersebut selanjutnya menjadi bahan Rapim TEPRA dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Katingan Triwulan III yang dijadwalkan pada 8 Oktober 2026 bersama Bapperida Kabupaten Katingan.


Melalui evaluasi berkala, Pemkab Katingan berupaya memastikan pelaksanaan APBD tidak hanya dilihat dari serapan anggaran, tetapi juga dari capaian fisik dan hasil program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.


Memasuki akhir pelaksanaan APBD 2026, seluruh perangkat daerah didorong memperkuat koordinasi, memastikan akurasi data dan mempercepat kegiatan yang masih berjalan agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal.


-red


Penulis: Angel

Editor: Emuna Asie

Comments


bottom of page