Raih Skor 92,9 dari KPK, Palangka Raya Masuk Tiga Besar Kota Percontohan Ber-AKSI 2026

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Kota Palangka Raya meraih skor 92,9 dengan predikat istimewa dan masuk tiga besar dalam penilaian Kota Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Capaian tersebut menjadi bagian dari evaluasi upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Hasil penilaian diumumkan di Aula Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Rabu (18/11/2026). Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengapresiasi seluruh perangkat daerah dan pihak terkait yang telah berkontribusi selama proses penilaian.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi. Ia juga memandang kehadiran tim penilai KPK sebagai kesempatan bagi pemerintah kota untuk memperoleh evaluasi dan rekomendasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami memandang kehadiran Tim Penilai bukan semata sebagai evaluasi, tetapi kesempatan bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memperoleh masukan serta rekomendasi,” kata Fairid.
Ia menegaskan, skor yang diperoleh bukan alasan bagi pemerintah kota untuk berpuas diri. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk menjaga konsistensi, meningkatkan integritas, serta memperkuat komitmen seluruh aparatur dalam mencegah praktik korupsi.
Fairid menjelaskan, Palangka Raya telah melalui proses penilaian dan observasi selama kurang lebih enam bulan, setelah sebelumnya memenuhi sejumlah indikator yang ditetapkan. Penilaian KPK dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan dokumen dan data pemerintahan hingga persoalan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Prosesnya cukup panjang. Setelah melalui tahapan penilaian dan observasi, Kota Palangka Raya akhirnya masuk tiga besar dan memperoleh nilai 92,9 dengan predikat istimewa,” ujarnya.
Selama proses observasi, tim KPK juga melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap data pemerintah kota, termasuk aspek yang berkaitan dengan tata kelola dan kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan.
“Selama kurang lebih enam bulan, data yang ada di Pemerintah Kota Palangka Raya dibuka, diamati, diperiksa, dan dievaluasi oleh tim KPK. Bahkan, persoalan hukum yang berkaitan dengan pejabat pemerintah juga menjadi bagian dari penilaian,” jelasnya.
Dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, Pemko Palangka Raya terus mendorong peningkatan integritas aparatur sipil negara (ASN), transparansi pengelolaan keuangan daerah, perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, serta penguatan mekanisme pengaduan masyarakat.
Fairid juga memastikan seluruh catatan dan rekomendasi tim penilai akan ditindaklanjuti, termasuk penyesuaian regulasi daerah yang belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan terbaru. Pembaruan tersebut mencakup peraturan daerah (perda), peraturan wali kota (perwali), serta penyempurnaan sejumlah indikator dan aspek pelayanan publik.
“Catatan dari tim penilai harus ditindaklanjuti. Ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan, termasuk peraturan daerah atau peraturan wali kota yang harus diperbarui sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Pemkot Palangka Raya akan mengupayakan tindak lanjut rekomendasi secepat mungkin sesuai mekanisme yang berlaku. Penilaian daerah percontohan tersebut juga mempertimbangkan konsistensi capaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK selama beberapa tahun, termasuk komitmen kepala daerah sebelum memasuki tahap observasi mendalam.
Fairid turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Inspektorat Provinsi, atas pendampingan selama proses penilaian berlangsung.
Ia berharap predikat istimewa tersebut dapat mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjadikan integritas sebagai budaya kerja. Fairid juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan membangun budaya antikorupsi.
“Komitmen antikorupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Jangan sampai upaya pencegahan korupsi hanya menjadi slogan, tetapi harus tercermin dalam kebijakan, penggunaan anggaran, dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
-red
Penulis: Angel
Editor: Emuna Asie





















Comments