top of page
Page.png

Berita Terpopuler

Pemprov Kalteng Dorong Palangka Raya Jadi Teladan Tata Kelola Pemerintahan Antikorupsi

12 minutes ago
2 min read
Sekda Kalteng Linae Victoria Aden saat membacakan sambutan Gubernur pada pengumuman hasil penilaian Kota Palangka Raya sebagai calon percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI 2026. (Foto: MC Kota Palangka Raya).
Sekda Kalteng Linae Victoria Aden saat membacakan sambutan Gubernur pada pengumuman hasil penilaian Kota Palangka Raya sebagai calon percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI 2026. (Foto: MC Kota Palangka Raya).

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong Kota Palangka Raya menjadi teladan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas bagi 13 kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah.


Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, saat membacakan sambutan Gubernur pada pengumuman hasil penilaian Kota Palangka Raya sebagai calon percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026 di Aula Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Rabu (18/11/2026).


Linae menyampaikan, kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam proses penilaian tersebut menjadi wujud sinergi antara lembaga antirasuah dan pemerintah daerah dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.


Ia menegaskan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas, mulai dari merugikan keuangan negara, merusak kehidupan masyarakat, menghambat pembangunan, hingga mengancam kesejahteraan bangsa.


“Pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada slogan, tetapi harus diwujudkan melalui komitmen, sistem yang kuat, serta integritas moral dari setiap aparatur negara,” ucapnya.


Linae juga mengapresiasi program Kabupaten/Kota Ber-AKSI yang digagas KPK RI. Menurutnya, program tersebut menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi, membina, dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.


Bagi Palangka Raya, program ini dinilai strategis mengingat posisinya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerintah kota diharapkan mampu menerapkan standar tata kelola yang tinggi sekaligus menjadi barometer bagi daerah lain di Bumi Tambun Bungai.


“Sebagai ibu kota provinsi, Kota Palangka Raya harus tampil sebagai contoh bagi kabupaten lainnya, dengan tata kelola pemerintahan yang memiliki integritas tinggi serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujarnya.


Dalam kesempatan tersebut, Linae turut mengapresiasi Wali Kota Palangka Raya beserta seluruh jajaran dan pihak terkait yang telah mengikuti tahapan penilaian dengan sungguh-sungguh, kooperatif, dan terbuka.


Ia meminta agar proses penilaian tersebut menjadi bahan refleksi untuk memperkuat berbagai aspek birokrasi, mulai dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, pelayanan publik, manajemen aparatur sipil negara (ASN), hingga optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).


Linae juga menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada seluruh ASN secara berkelanjutan agar menjadi budaya kerja yang tercermin dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.


“Nilai-nilai antikorupsi harus ditanamkan kepada seluruh ASN secara berkelanjutan, sehingga menjadi budaya kerja yang tercermin dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” pesannya.


-red


Penulis: Angel

Editor: Emuna Asie

Comments


bottom of page