Pemprov Kalteng Targetkan Prevalensi Stunting Turun Hingga 18,8 Persen Demi Cetak Generasi Unggul 2026

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah Aisyah Thisia Agustiar Sabran menegaskan bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, dengan keluarga sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas generasi menuju Indonesia Emas 2045.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting serta Penilaian Kinerja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (29/4/2026).

Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan Rakorda menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam mendukung program prioritas nasional sekaligus mewujudkan visi Kalteng Berkah, Kalteng Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Aisyah menekankan bahwa tahun 2026 merupakan tahun kedua implementasi RPJMD dan Renstra 2025–2029 yang menempatkan SDM sebagai modal utama pembangunan, sehingga pembangunan keluarga menjadi aspek krusial dalam meningkatkan kualitas generasi.

Ia juga mengungkapkan bahwa komitmen Kalimantan Tengah dalam percepatan penurunan stunting menunjukkan tren positif, dari 27,4 persen pada 2021 menjadi 22,1 persen pada 2024, dengan target 20,6 persen pada 2025 dan 18,80 persen pada 2026. Meski demikian, ia menilai diperlukan upaya yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mencapai target tersebut.

Menurutnya, stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas hidup, produktivitas, dan daya saing daerah, terutama dalam menghadapi bonus demografi dan tantangan penuaan penduduk.

Ia menambahkan bahwa sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Bangga Kencana tahun 2025 telah mencapai kategori minimal “Baik”, meskipun masih terdapat indikator yang perlu menjadi perhatian, seperti persentase kehamilan tidak diinginkan yang berkaitan dengan upaya penurunan stunting.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Wahyuniati yang mengikuti kegiatan secara daring menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Ia mengajak seluruh pihak untuk menyusun strategi bersama guna meningkatkan capaian program serta mengatasi berbagai tantangan di lapangan, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah pusat melalui program pembangunan keluarga yang terintegrasi dengan delapan prioritas nasional, termasuk ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan percepatan penurunan stunting berbasis keluarga.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yang telah menyelesaikan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 serta penilaian kinerja stunting tahun 2025.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri yang diwakili Direktur SUPD III Fauzan Hasan secara daring, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah, Ketua TP PKK kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan dari perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, dunia usaha, dan media.

Lebih lanjut, Aisyah menjelaskan bahwa Program Bangga Kencana memiliki peran strategis dalam pembangunan keluarga sepanjang siklus kehidupan, dengan fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Ia menyebut berbagai program prioritas terus diperkuat, seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), pemanfaatan platform digital, program pemberdayaan lansia (SIDAYA), serta Program Makan Bergizi Gratis bagi ibu hamil, menyusui, dan balita.

Menurutnya, keberhasilan program sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor, koordinasi yang efektif, serta kualitas implementasi di daerah, sehingga Rakorda ini menjadi forum penting untuk koordinasi dan evaluasi berbasis data. Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dan memastikan setiap intervensi tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden menyampaikan bahwa prevalensi stunting di Kalimantan Tengah mengalami penurunan dari 23,5 persen pada 2023 menjadi 22,1 persen pada 2024. Namun, untuk mencapai target 18,8 persen pada 2026, diperlukan upaya yang lebih optimal.

Ia menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting perlu didukung oleh peningkatan kualitas data melalui monitoring dan evaluasi, pengukuran 31 indikator layanan, evaluasi realisasi anggaran, serta identifikasi berbagai kendala sebagai dasar perbaikan kebijakan ke depan. -red Foto: mmc.kalteng