Pemkab Kotim Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Bersama KPK
KALTENG NETWORK, SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui koordinasi serta evaluasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor, usai menghadiri Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur di Ruang Rapat Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Halikinnor didampingi Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Irawati, bersama jajaran pemerintah daerah. Kehadiran mereka diterima Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK bersama Satuan Tugas Pencegahan Wahyudi dan Satuan Tugas Penindakan Arif Rahman.
Halikinnor mengatakan koordinasi bersama KPK menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi sekaligus penyempurnaan tata kelola pemerintahan agar seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas.
"Melalui koordinasi dan evaluasi bersama KPK, kami ingin memastikan setiap proses pemerintahan berjalan lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Ini merupakan komitmen kami untuk terus melakukan perbaikan," ujarnya, Jumat (10/7/2026).
Menurutnya, rapat koordinasi tersebut membahas berbagai aspek penting dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penguatan sistem administrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Ia menegaskan, penguatan tata kelola pemerintahan tidak hanya bertujuan memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun birokrasi yang efektif, efisien, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.
"Evaluasi seperti ini sangat penting agar kami mengetahui hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Masukan dari KPK menjadi pedoman bagi kami untuk terus melakukan pembenahan secara berkelanjutan sehingga penyelenggaraan pemerintahan semakin berkualitas," katanya.
Halikinnor menambahkan, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan KPK juga menjadi strategi untuk memperkuat budaya integritas di kalangan aparatur sipil negara sekaligus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan.
Menurutnya, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik akan berdampak langsung terhadap efektivitas pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penggunaan anggaran daerah yang lebih tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan KPK sebagai bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional, transparan, dan berintegritas.
Melalui penguatan sistem pengawasan, evaluasi secara berkala, dan kolaborasi berkelanjutan dengan KPK, pemerintah daerah optimistis potensi penyimpangan dapat dicegah sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan terus meningkat.
"Kami ingin memastikan seluruh jajaran Pemkab Kotim bekerja dengan penuh integritas, menjunjung transparansi, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Komitmen ini akan terus kami perkuat melalui pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan," pungkas Halikinnor. -red
Penulis: Angel
Editor: Ivonne Hana
Comments