Kotim Raih Nilai Tertinggi Indeks Reformasi Hukum se-Kalteng

KALTENGNETWORK, SAMPIT- Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meraih nilai tertinggi Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah. Penghargaan diserahkan pada Kamis (22/5/2025) oleh Kepala Divisi Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Kalteng, Dr. Muhammad Mufid, dalam Rakor Instansi Terkait di Palangka Raya.

Capaian ini mencerminkan komitmen Kotim dalam memperkuat tata kelola hukum dan regulasi daerah.“Penghargaan ini bukti nyata komitmen kami memperkuat regulasi daerah sekaligus meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujar Kepala Bagian Hukum Setda Kotim, Pintar Simbolon, yang mewakili menerima penghargaan.

Ia menambahkan, Pemkab Kotim terus berbenah agar setiap produk hukum yang dihasilkan tepat guna, tidak tumpang tindih, dan mudah dipahami masyarakat.“Kami juga berupaya memastikan layanan bantuan hukum semakin mudah diakses,” imbuhnya.

Dr. Mufid dari Kemenkumham mengapresiasi konsistensi Kotim dalam menjalankan reformasi hukum.“Harapannya, prestasi Kotim bisa menginspirasi daerah lain untuk memperkuat tata kelola regulasi masing-masing,” ungkapnya. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Pemda dan Kemenkumham dalam menjaga keselarasan kebijakan daerah dengan hukum nasional.

Penilaian IRH didasarkan pada empat indikator utama: koordinasi harmonisasi regulasi, reviu dan deregulasi aturan, penyederhanaan regulasi, serta peningkatan kompetensi perancang hukum. Indeks ini menjadi tolok ukur pelaksanaan reformasi hukum di daerah dalam kerangka Reformasi Birokrasi.

Bupati Kotim, Halikinnor, menyambut baik penghargaan ini dan menyebutnya sebagai hasil kerja kolektif antara seluruh perangkat daerah dan mitra vertikal.“Kami menyadari bahwa regulasi yang baik adalah fondasi dari pemerintahan yang efektif. Karena itu, Pemkab Kotim berkomitmen terus melakukan harmonisasi aturan agar pelayanan publik berjalan optimal dan masyarakat merasakan langsung manfaatnya,” ujar Halikinnor. -red