Katingan Bahas Perubahan KUA-PPAS APBD 2026, Fokus pada Prioritas Pembangunan
- Fransisca Fethy Angelina
- 2 hours ago
- 2 min read
KALTENG NETWORK, KASONGAN – Pemerintah Kabupaten Katingan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan membahas perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Pembahasan tersebut diarahkan untuk memastikan kebijakan anggaran tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Katingan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Katingan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Katingan, Selasa (11/8/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Katingan, Marwan Susanto.
Dari pihak pemerintah daerah, rapat dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan Christian Rain bersama jajaran TAPD.
Pembahasan perubahan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui forum tersebut, DPRD dan pemerintah daerah mencermati penyesuaian arah kebijakan serta prioritas program pembangunan berdasarkan perkembangan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, Christian Rain, selaku Ketua TAPD Katingan, menegaskan bahwa setiap penyesuaian kebijakan anggaran harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, perubahan kebijakan anggaran tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian administrasi keuangan, tetapi juga harus menjadi instrumen untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan anggaran yang disusun pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” demikian arah pembahasan yang ditekankan dalam forum tersebut.
Dalam pembahasan bersama Banggar DPRD, TAPD turut mencermati perkembangan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 serta kebutuhan penyesuaian terhadap prioritas pembangunan. Penyesuaian tersebut diperlukan agar program dan kegiatan pemerintah tetap dapat dilaksanakan sesuai kemampuan daerah dan target pembangunan yang telah ditetapkan.
Pembahasan KUA-PPAS juga berkaitan langsung dengan arah penggunaan anggaran untuk berbagai kebutuhan publik, mulai dari pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat hingga program perlindungan sosial.
Ketua DPRD Kabupaten Katingan Marwan Susanto selaku pimpinan rapat memfasilitasi pembahasan antara Banggar DPRD dan TAPD untuk memperoleh kesepahaman mengenai perubahan arah kebijakan serta prioritas anggaran yang akan menjadi bagian dari proses perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah agar kebijakan yang nantinya disepakati dapat menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus menjawab persoalan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Katingan berharap pembahasan bersama DPRD menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih terarah, realistis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Melalui sinergi eksekutif dan legislatif, perubahan APBD diharapkan dapat memperkuat pelayanan pemerintah, menjaga program prioritas, serta mendorong pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat Kabupaten Katingan. -red
Penulis: Angel
Editor: Emuna Asie
Comments