Gubernur Kalteng Dorong Pertambangan Rakyat Legal dan Ramah Lingkungan Lewat APRI

Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. (Foto: MMC Kalteng)

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong terwujudnya pertambangan rakyat yang legal, aman, dan ramah lingkungan melalui sinergi dengan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI). Komitmen tersebut disampaikan dalam Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) APRI Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (16/7/2026).

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus DPW APRI Kalimantan Tengah yang baru dilantik.

"Selamat kepada seluruh Pengurus DPW APRI Kalimantan Tengah yang telah dilantik. Jadikan amanah ini sebagai tanggung jawab untuk menjadikan APRI mitra strategis pemerintah sekaligus pelindung bagi penambang rakyat di Bumi Tambun Bungai," ujar Linae saat membacakan sambutan Gubernur.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan sektor pertambangan merupakan salah satu penopang perekonomian Kalimantan Tengah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah harus dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kalimantan Tengah memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk di sektor pertambangan. Potensi tersebut menjadi salah satu penopang perekonomian dan sumber mata pencaharian masyarakat," katanya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap APRI mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi pertambangan sekaligus mendorong penambang rakyat beralih ke aktivitas pertambangan yang legal.

"Saya berharap APRI menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat penambang. APRI juga harus menjadi penggerak dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Selain aspek legalitas, Gubernur juga menekankan pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta pengelolaan lingkungan dalam kegiatan pertambangan rakyat. APRI diharapkan menjadi pelopor praktik pertambangan yang bertanggung jawab dengan menghentikan penggunaan merkuri serta melaksanakan reklamasi dan rehabilitasi lahan pascatambang.

"Kita harus mengubah stigma bahwa tambang rakyat identik dengan kerusakan lingkungan. APRI harus memelopori praktik pertambangan ramah lingkungan, bebas merkuri, serta melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan pascatambang," ujarnya.

Melalui sinergi antara pemerintah dan APRI, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah optimistis pertambangan rakyat dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek lingkungan maupun keselamatan kerja.

"Mari kita buktikan bahwa pertambangan rakyat di Kalimantan Tengah dapat berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan. Kalimantan Tengah Berkah, Maju, dan Sejahtera akan terwujud jika ekonomi rakyat tumbuh serta lingkungan tetap terjaga," pungkasnya.

Pelantikan dan pengukuhan DPW APRI Provinsi Kalimantan Tengah turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Umum APRI Gatot Sugiharto, jajaran pengurus DPW APRI Kalimantan Tengah, kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta tamu undangan lainnya. -red

Penulis: Angel

Editor: Emuna Asie