DLH Palangka Raya Perkuat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

DLH Kota Palangka Raya bersama Borneo Nature Foundation menyusun rekomendasi perubahan iklim dan kebencanaan di Hotel Luwansa, Palangka Raya. (Foto: MC Kota Palangka Raya).

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berkolaborasi dengan Borneo Nature Foundation (BNF) memperkuat upaya menghadapi perubahan iklim dan risiko kebencanaan melalui penyusunan rekomendasi kebijakan daerah.

Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perubahan Iklim dan Kebencanaan Kota Palangka Raya tersebut digelar di Hotel Luwansa, Palangka Raya, Kamis (17/9/2026).

Kepala DLH Kota Palangka Raya Untung Sutrisno mengatakan, perubahan iklim dan risiko bencana menjadi isu penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah. Palangka Raya memiliki sejumlah tantangan lingkungan yang membutuhkan penanganan secara terpadu.

“Perubahan iklim dan risiko bencana merupakan isu yang semakin penting dalam pembangunan daerah. Kota Palangka Raya memiliki karakteristik wilayah yang menghadapi berbagai tantangan lingkungan,” katanya.

Tantangan tersebut antara lain kebakaran hutan dan lahan, khususnya pada ekosistem gambut, perubahan tata guna lahan, pengelolaan air, kualitas lingkungan serta perubahan pola cuaca dan iklim.

Menurut Untung, berbagai persoalan tersebut tidak dapat ditangani oleh satu perangkat daerah. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, keterpaduan perencanaan, dukungan penganggaran, penguatan data dan informasi serta keterlibatan masyarakat.

“Pemerintah Kota Palangka Raya menyambut baik pelaksanaan kegiatan penyusunan rekomendasi ini sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat perencanaan dan kebijakan daerah dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko kebencanaan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, rekomendasi yang disusun diharapkan dapat mengakomodasi sejumlah aspek, mulai dari prioritas daerah, kebijakan dan program, dukungan pemerintah, koordinasi antarperangkat daerah, penganggaran dan efisiensi hingga arah program serta kebijakan ke depan.

Dalam menghadapi perubahan iklim, Untung menekankan pentingnya menjalankan pendekatan adaptasi dan mitigasi secara bersamaan. Adaptasi diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan wilayah dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan bencana.

Sementara mitigasi dilakukan untuk mengurangi sumber emisi gas rumah kaca sekaligus menjaga dan memperkuat fungsi ekosistem.

Salah satu pendekatan yang didorong adalah Program Kampung Iklim (ProKlim). Program tersebut mendorong masyarakat terlibat dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis wilayah.

“Berbagai upaya tersebut telah dilakukan melalui program dan kegiatan pemerintah daerah maupun kolaborasi dengan masyarakat dan berbagai pihak,” katanya.

Selain aksi di tingkat masyarakat, penguatan data juga menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan. DLH mendorong penguatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) untuk mengetahui sumber dan besaran emisi secara lebih terukur.

“Penguatan inventarisasi emisi gas rumah kaca juga menjadi bagian penting untuk mengetahui sumber dan besaran emisi sehingga kebijakan penurunan emisi dapat disusun berdasarkan data yang lebih terukur,” jelas Untung.

Ia juga meminta peserta forum menyampaikan data, informasi, pengalaman dan berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Masukan dari berbagai sektor diharapkan dapat membuat rekomendasi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.

Untung menegaskan, keberhasilan menghadapi perubahan iklim dan kebencanaan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah. Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, komunitas serta pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk memperkuat upaya tersebut.

“Keberhasilan menghadapi perubahan iklim dan kebencanaan bukan hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, komunitas, serta seluruh pemangku kepentingan,” ungkapnya.

Ia berharap rekomendasi yang disusun tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi dapat memberikan arah dan masukan konkret bagi Pemko Palangka Raya dalam memperkuat pembangunan yang aman, tangguh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Untung juga menyampaikan apresiasi kepada BNF atas inisiatif dan dukungan dalam proses penyusunan rekomendasi tersebut.

“Pemerintah Kota Palangka Raya tentu sangat terbuka terhadap kolaborasi dan kemitraan dalam rangka mewujudkan pembangunan kota yang aman, tangguh, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan,” pungkasnya. -red

Penulis: Angel

Editor: Ivonne Hana