DKPP Katingan Evaluasi PT Karya Dewi Putra, Tinjau Kepatuhan dan Pengelolaan Perkebunan

Tim Bidang Perkebunan DKPP Kabupaten Katingan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap PT Karya Dewi Putra pada 4–6 November 2026. (Foto: Istimewa).

KALTENG NETWORK, KASONGAN – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Katingan melalui Bidang Perkebunan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap PT Karya Dewi Putra pada 4–6 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memantau kinerja sekaligus memastikan perusahaan perkebunan menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan Pemerintah Kabupaten Katingan terhadap perusahaan perkebunan besar swasta sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Kepala DKPP Kabupaten Katingan, Mozard D. Saing, mengatakan monitoring dan evaluasi diperlukan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan, tingkat kepatuhan perusahaan, serta manfaat keberadaan perusahaan bagi daerah dan masyarakat sekitar.

“Monev ini bukan sekadar kunjungan, tetapi bentuk pembinaan. Kami ingin memastikan perusahaan berjalan tertib, patuh aturan, dan berkelanjutan,” ujar Mozard, Senin (9/11/2026).

Ia menjelaskan, terdapat tiga tujuan utama dalam kegiatan tersebut. Pertama, memperoleh data dan informasi mengenai kinerja usaha perkebunan. Kedua, mengukur tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Ketiga, menyediakan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun program dan kebijakan pembinaan sektor perkebunan ke depan.

Dalam pelaksanaannya, tim Bidang Perkebunan DKPP Katingan melakukan peninjauan terhadap tujuh aspek, yakni legalitas, manajemen, kebun, pabrik, sosial, ekonomi, dan pelaporan.

Menurut Mozard, seluruh aspek tersebut perlu diperiksa untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai operasional perusahaan, mulai dari kelengkapan perizinan dan pengelolaan manajemen hingga kondisi perkebunan, pabrik, serta hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar.

“Semua aspek kami tinjau secara menyeluruh, mulai dari legalitas perusahaan, kondisi kebun dan pabrik, hingga aspek sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Termasuk bagaimana perusahaan melaporkan kegiatannya kepada pemerintah,” jelasnya.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, DKPP Katingan berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan perkebunan semakin baik. Pembinaan tersebut juga diharapkan dapat mendorong pengelolaan perkebunan yang tertib, produktif, mematuhi ketentuan, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

-red

Penulis: Hairul

Editor: Angel