Diskominfosantik Kalteng Dorong Kabupaten dan Kota Bentuk Tim Tanggap Insiden Siber
KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) mendorong percepatan pembentukan serta registrasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS/CSIRT) di tingkat kabupaten dan kota. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan sistem elektronik dan keamanan data pemerintah daerah.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Asistensi Pembentukan dan Registrasi TTIS/CSIRT bagi pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yang berlangsung pada 9–10 November 2026. Kegiatan dilaksanakan secara daring dan luring, dengan pusat kegiatan di Ruang GSP Lantai 2 Kantor Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Senin (9/11/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memberikan pendampingan terkait pembentukan, registrasi, hingga kesiapan operasional tim tanggap insiden siber di daerah.
Kepala Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Adiah Chandra Sari, mengatakan keberadaan TTIS/CSIRT menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan siber pemerintah daerah, terutama seiring perkembangan transformasi digital dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Ia menjelaskan, penanganan insiden siber membutuhkan kesiapan yang terstruktur dan koordinasi antarpihak. Hal tersebut juga sejalan dengan Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber.
Adiah menegaskan, pembentukan tim tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi. TTIS/CSIRT harus memiliki kemampuan untuk merespons ancaman, melindungi data, serta membantu pemulihan sistem elektronik ketika terjadi gangguan keamanan.
Sementara itu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, menekankan pentingnya kesiapan operasional dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang tergabung dalam tim.
Ia menyebutkan, berdasarkan data nasional yang disampaikannya dalam kegiatan tersebut, terdapat sekitar 350.000 serangan siber di Indonesia yang mencakup berbagai sektor.
Menurut Danang, tim CSIRT harus mampu memberikan respons cepat dalam menghadapi insiden keamanan digital. Keberadaannya diibaratkan sebagai satuan pengamanan di ruang digital yang bertugas menangani ancaman sekaligus mendukung pemulihan sistem.
Danang juga mengingatkan bahwa cakupan pengamanan tidak boleh hanya terbatas pada aset teknologi informasi yang dikelola Dinas Kominfo. Seluruh aset teknologi informasi dan komunikasi milik pemerintah daerah sebagai penyelenggara sistem elektronik perlu masuk dalam perlindungan tim, termasuk sistem pelayanan di rumah sakit umum daerah (RSUD).
Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah menerapkan prinsip security by design dalam pengembangan aplikasi dan sistem elektronik. Pemerintah daerah juga diminta segera menindaklanjuti pemberitahuan peringatan (notification alert) dari BSSN sebagai langkah antisipasi terhadap potensi ancaman siber.
Melalui asistensi ini, pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat menetapkan target pembentukan serta registrasi TTIS/CSIRT secara terukur. Kesiapan personel, koordinasi, dan kemampuan penanganan insiden menjadi aspek yang perlu diperkuat agar tim dapat berfungsi secara optimal.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pejabat struktural Diskominfosantik Provinsi Kalteng, pejabat fungsional Sandiman, serta Tim CSIRT Provinsi Kalimantan Tengah atau KaltengProv-CSIRT.
-red
Penulis: Angel
Editor: Ivonne Hana
Comments