Bupati Kotim Minta Camat hingga Kades Siaga Cegah Karhutla

Fransisca Fethy Angelina
19 hours ago
2 min read

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor meninjau langsung sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sampit dan sekitarnya guna memastikan penanganan pemadaman oleh tim gabungan berjalan optimal. (Foto: Istimewa)

KALTENG NETWORK, SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor, meminta camat, lurah, dan kepala desa meningkatkan kesiapsiagaan serta tetap berada di wilayah masing-masing untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Instruksi tersebut disampaikan Halikinnor di Sampit, Selasa (11/8/2026), menyusul meningkatnya kejadian karhutla di sejumlah wilayah Kotim yang mulai berdampak terhadap kualitas udara dan aktivitas masyarakat.

“Camat, lurah dan kepala desa, saya minta standby di wilayah masing-masing. Lakukan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di daerah yang rawan terjadi karhutla,” kata Halikinnor.

Halikinnor mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kotim telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Karhutla dan Kekeringan sejak 30 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dalam kondisi tersebut, jajaran pemerintah di tingkat kecamatan hingga desa diminta memperkuat pemantauan dan tidak menunggu hingga kebakaran membesar.

Para camat juga diminta berkoordinasi dengan seluruh kepala desa untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan di wilayah masing-masing. Jika ditemukan titik api, aparatur diminta segera berkoordinasi dengan unsur penanggulangan karhutla agar dapat dilakukan pemadaman secepat mungkin.

“Kalau ada titik api segera ditangani. Jangan sampai api kecil dibiarkan kemudian membesar. Apalagi jika kebakaran terjadi di lahan gambut, itu akan sangat sulit untuk dipadamkan,” tegasnya.

Menurut Halikinnor, kondisi cuaca yang kering meningkatkan risiko api muncul dan cepat meluas. Karena itu, keberadaan aparatur pemerintah di wilayah dinilai penting untuk memastikan setiap indikasi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sejak dini.

Selain memperkuat patroli, pemerintah kecamatan dan desa diminta menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat. Warga diingatkan tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara sembarangan yang berpotensi menjadi sumber api.

Halikinnor menegaskan penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan personel Satuan Tugas (Satgas) Karhutla. Pencegahan membutuhkan keterlibatan pemerintah hingga tingkat desa serta partisipasi masyarakat.

Dampak karhutla yang mulai dirasakan melalui kemunculan kabut asap juga menjadi perhatian. Menurut Halikinnor, asap pekat tidak hanya mengganggu kualitas udara dan kesehatan masyarakat, tetapi berpotensi memengaruhi transportasi, pendidikan, hingga aktivitas perekonomian.

“Ini bukan hanya persoalan kebakaran, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat. Kalau sudah muncul kabut asap pekat, dampaknya akan lebih luas, tidak hanya terhadap lingkungan dan kesehatan, tapi juga transportasi, pendidikan hingga perekonomian daerah secara umum,” jelasnya.

Dengan status tanggap darurat yang masih berlangsung, Halikinnor meminta seluruh jajaran pemerintah daerah tidak meremehkan setiap laporan maupun indikasi kebakaran. Respons cepat dinilai menjadi kunci agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.