Banggar DPRD Gunung Mas Dorong Pembenahan Tata Kelola Pendidikan

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Gunung Mas, Yulius Agau, menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk memperkuat tata kelola sektor pendidikan, mulai dari penataan aset sekolah hingga pengawasan pelaksanaan MPLS agar kualitas layanan pendidikan semakin baik. (Foto: Istimewa)

KALTENG NETWORK, KUALA KURUN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Gunung Mas mendorong Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melakukan pembenahan di sektor pendidikan, mulai dari penataan aset sekolah hingga penguatan pengawasan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Rekomendasi tersebut disampaikan sebagai bagian dari evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan pendidikan agar tata kelola dan kualitas layanan pendidikan semakin efektif serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Juru Bicara Banggar DPRD Gunung Mas, Yulius Agau, mengatakan seluruh rekomendasi yang disampaikan bertujuan mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Gunung Mas.

"Kami berharap rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya para peserta didik," ujarnya.

Salah satu rekomendasi yang menjadi perhatian Banggar adalah perlunya audit serta penyelesaian legalitas tanah sekolah secara by name by address sebelum pemerintah daerah menerapkan kebijakan regrouping atau penggabungan sekolah.

Menurut Yulius, kepastian status hukum aset pendidikan penting untuk mencegah persoalan administrasi sekaligus menghindari potensi hilangnya aset milik pemerintah daerah di masa mendatang.

Selain itu, Banggar juga meminta agar setiap program inovasi di bidang pendidikan disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting agar anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara efektif dan berdampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Banggar turut memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Dinas Pendidikan diminta memperkuat pembinaan dan pengawasan di seluruh satuan pendidikan agar kegiatan tersebut berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan.

"Pelaksanaan MPLS harus lebih mengedepankan nilai-nilai edukatif, kreatif, dan humanis, serta menghindari segala bentuk perpeloncoan maupun tindakan yang dapat merugikan peserta didik baru," tegas Yulius.

Melalui berbagai rekomendasi tersebut, Banggar DPRD Gunung Mas berharap Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat segera menindaklanjutinya sebagai bagian dari komitmen meningkatkan tata kelola pemerintahan sekaligus menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. -red

Penulis: Angel

Editor: Wiyandri