Anggota DPRD Mura Bebie, SH., S.Sos., M.AP KALTENGNETWORK, PURUK CAHU - Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya sepenuhnya mendukung usulan penutupan median jalan di simpang tiga Pulou Basan, Puruk Cahu, mengingat tingginya angka kecelakaan lalu lintas di lokasi tersebut, termasuk yang menyebabkan kematian. Ketua Komisi II DPRD Murung Raya, Bebie, menyampaikan bahwa simpang Pulou Basan memiliki potensi bahaya kecelakaan yang signifikan akibat lalu lintas yang seringkali tidak te

KALTENGNETWORK, KATINGAN - Pemerintah Kabupaten Katingan melalui salah satu perkumpulan kaum Kartini menorehkan prestasi membanggakan....

DPRD Mura dan Pemkab Sepakat Memberikan Persetujuan Bersama terhadap KUPA dan PPAS. Foto: RAKYATKALTENG.com KALTENGNETWORK, PURUK CAHU - Dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Puruk Cahu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, menyetujui Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Mura, Rumiadi, bersama Wakil Ketua I, Dina Maulida

KALTENGNETWROK, KASONGAN - Manajemen Rumah Umum Daerah (RSUD) Mas Amsyar Kasongan menyerahkan limbah alat kesehatan mengandung merkuri...

Foto: RAKYATKALTENG.com KALTENGNETWORK, PURUK CAHU - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Murung Raya, Rejikinoor, menekankan bahwa revisi KUPA dan PPAS tahun 2025 harus menjadi landasan bagi pembangunan yang merata di wilayah perkotaan dan pedesaan. Menurutnya, perubahan anggaran ini tidak hanya berkaitan dengan nilai nominal, melainkan juga tentang memastikan kesetaraan pembangunan di seluruh Murung Raya, meliputi peningkatan pelayanan publik, infrastruktur, dan penguatan ekonomi

KALTENGNETWORK, KATINGAN - Pemerintah Kabupaten Katingan menjalin kesepahaman dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi...

Anggota DPRD Mura Bebie, SH., S.Sos., M.AP KALTENGNETWORK, PURUK CAHU - Bebie, Ketua Komisi II DPRD Murung Raya, menekankan perlunya keterbukaan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menjelaskan bahwa penyusunan dan revisi anggaran harus didasarkan pada prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban. Sebagai Ketua Fraksi PDIP Murung Raya, Bebie berharap perubahan KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2025 dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sebenarnya dan meningkatkan