Search Results

Foto: Riskon Fabiansyah                                                          KALTENG NETWORK, SAMPIT - Waket Komisi III DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah menyarankan agar pengelolaan gedung perpustakaan Sampit bekerja sama dengan pihak ketiga, agar pemanfaatannya lebih optimal. "Sewaktu pertama dibangun saja oleh kepala Dinas perpustakaan sebelumnya sudah melalui perjuangan yang berat, tantangan terbesarnya adalah melalui anggaran, nah sekarang tantangan baru nya adalah bagaimana optimalisasi pengelolaannya di tengah keterbatasan anggaran dengan melibatkan pihak ketiga, " katanya, Kamis (27/11). Gedung perpustakaan yang dimaksud adalah yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 5 Sampit yang diresmikan oleh Bupati Kotim Halikinnor pada Januari 2025 ini. Gedung ini dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 sebesar Rp 10 miliar. Ia menjelaskan, dorongan ini didasarkan pada besarnya upaya yang telah dikerahkan dalam proses penganggaran dan pembangunan gedung tersebut. Karena, gedung itu merupakan hasil perjuangan panjang pihak perpustakaan Kotim untuk bersaing dengan kabupaten lain. Terlebih menurutnya, bangunan perpustakaan yang dilengkapi lahan cukup luas itu memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi ruang publik yang lebih dinamis, hidup, dan menarik minat masyarakat. Riskon berpendapat bahwa kemitraan dengan sektor swasta atau pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset pemerintah daerah tersebut. “Sekarang konsep perpustakaan tidak lagi kaku. Di beberapa daerah, perpustakaan sudah bekerja sama dengan UMKM agar menjadi tempat yang menarik dan ramai dikunjungi. Ini yang perlu dicontoh,” ujarnya. -red

Foto: Dadang Siswanto KALTENG NETWORK, SAMPIT - Ketua komisi III DPRD Kotim, Dadang Siswanto mengingatkan anggaran hibah untuk KONI yang sangat rendah dikhawatirkan akan mempengaruhi prestasi atlet pada perhelatan porprov 2026 mendatang. "Terbilang rendah itu, sekitar 750 juta, tak sesuai ekspektasi, padahal sebelumnya KONI mengisyaratkan sekitar 15 milyar rupiah, " katanya, Kamis (27/11). Menurutnya hal itu akan sangat berdampak. Kala itu, KONI Kotim mengisyaratkan paling sedikit anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp15 miliar. Kebutuhan anggaran yang besar ini berkaitan dengan persiapan Kotim untuk mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIII Kalteng pada Oktober 2026. “Makanya, kami akan coba semaksimal mungkin nanti agar bagaimana untuk meningkatkan alokasi anggaran KONI tersebut, entah dari mana sumbernya. Karena yang pasti kalau anggaran Rp750 juta sulit bagi kita untuk mempertahankan prestasi di Porprov mendatang,” ujarnya. Dadang yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) mengingatkan, bahwa raihan prestasi pada ajang porprov berbanding lurus dengan dukungan anggaran. Apabila anggaran memadai maka proses pembinaan maupun pembekalan bagi setiap atlet atau kontingen bisa maksimal sehingga mereka bisa tampil optimal dan diharapkan mencapai hasil terbaik. Terlebih, KONI Kotim memiliki misi untuk mempertahankan prestasi juara umum yang telah susah payah diraih Kotim pada ajang Porprov XII Kalteng sebelumnya. Tentunya itu bukan target yang mudah karena setiap kabupaten/kota berlomba-lomba menjadi yang terbaik. -red

Foto: Diskon Fabiansah KALTENG NETWORK, SAMPIT - Agar pengelolaan lebih optimal, kalangan Dewan mendorong agar aset di sekitar fasilitas olahraga raga diserahkan saja ke Dinas Pemuda dan Olah Raga. Hal itu agar pengelolaannya lebih optimal. "Kan sudah ada SOPD yang mengatur masalah olah raga di daerah ini. Nah kenapa tidak diserahkan saja pengelolaan aset di sekitar fasilitas olah raga itu kepada Dispora sekalian, " kata anggota komisi III DPRD Kotim, Diskon Fabiansah, Kamis (27/11). Menurutnya pegiat olahraga berharap kepada pemerintah daerah untuk melepaskan aset di luar pagar Stadion 29 November kepada Dispora untuk lebih mudah pemeliharaan dan pengembangannya. Politisi PartaiGolkar ini menyampaikan, bahwa dorongan tersebut merupakan salah satu aspirasi dari masyarakat yang banyak diterima pihaknya, khususnya dari para pegiat olahraga. Hal ini dikarenakan para pegiat olahraga menilai kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan lapangan basket yang berada di luar pagar Stadion 29 November Sampit sudah tidak layak dan perlu revitalisasi. Komisi III pun telah berupaya mengkoordinasikan hal tersebut ke Dispora, selaku mitra kerja agar bisa menindaklanjuti aspirasi itu. Namun, Dispora menyampaikan bahwa aset di luar pagar Stadion 29 November Sampit, meliputi RTH dan lapangan basket bukan kewenangan pihaknya, melainkan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan dan Kawasan Permukiman. “Hampir semua aset di Stadion 29 November Sampit itu kewenangan Dispora, tetapi khusus lapangan basket dan RTH masih dibawah Dinas Sumber Daya Air, makanya kami mendorong agar segera aset itu diserahkan ke Dispora,” katanya. Ia menambahkan, lapangan basket yang belum memiliki program pembangunan yang sesuai standar dan kondisinya tidak layak memperkuat perlunya Dispora sebagai dinas teknis yang bertanggung jawab langsung untuk membenahi dan mengembangkan sarana tersebut. Jika pengelolaan aset tersebut berada di bawah Dispora, diharapkan akan lebih mudah dalam hal pemeliharaan. -red

Ketua DPRD, Rimbun KALTENG NETWORK, SAMPIT - Ketua DPRD Kotim, Rimbun menyoroti bahaya jaringan teroris bagi anak-anak. Hal itu ia ungkapkan berdasarkan data yang diberikan oleh Densus 88 anti teror Polri bahwa setidaknya 110 anak berusia 10 hingga 18 tahun diduga telah direkrut oleh kelompok terorisme yang tersebar di 23 propinsi di. Indonesia. "Mari menjaga anak-anak kita atau warga masyarakat, supaya menghindari hal itu. Karena itu jelas merugikan diri sendiri dan merusak masa depan semua orang," kata Rimbun di Sampit, Rabu. Menurutnya upaya pencegahan Doktrin terorisme sama seriusnya dengan memerangi narkoba. Yaitu harus dilakukan secara masif dan terstruktur. Karena itu ia meminta dukungan seluruh elemen masyarakat mengingat para penyebar paham terorisme menggunakan cara berbasis digital. "Mereka.bisa saja menyasar melalui medsos, website yang terafiliasi radikalisme, dan game online. Terkadang caranya cukup halus sehingga mereka yang terseret pemikiran Radikal tanpa sadar ikut terpengaruh. "Orang tua harus waspada dan ketat mengawasi anak-anaknya dalam pengoperasian medsos atau game, karena melalui hal-hal semacam itulah yang bisa meracuni pikiran mereka dengan faham-faham yang bisa mengarah kepada aksi terorisme, " katanya. Sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik, masyarakat diharapkan sama-sama menjaga komitmen untuk bagaimana negara ini bisa tertata dan aman dari hal-hal berbau teror dan lainnya. "Kita wajib bersama menjaga keamanan dan ketentraman daerah kita, " lanjutnya. -red

KALTENG NETWORK, SAMPIT - Kalangan DPRD Kotim mendorong warga yang memiliki keluar menderita sakit jiwa agar mengambil langkah preventif untuk mencegah insiden yang tidak diinginkan. Hal itu diungkapkan oleh anggota komisi III DPRD Kotim SP. Kumbang Gaol, Kamis (27/11). "Jika ada warga yang memiliki keluarga yang menderita gangguan jiwa agar melakukan langkah-langkah pengobatan secara rutin dan menjaganya agar tidak sampai terjadi insiden yang tidak diinginkan, " katanya. Hal ini ia sampaikan sehubungan dengan insiden yang menimpa seorang bayi berusia 9 bulan yang dibanting ODGJ di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Insiden itu menyebabkan bayi malang itu mengalami cedera serius di kepalanya beberapa waktu lalu. Gaol menekankan bahwa kejadian memilukan yang menimpa bayi ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak agar tidak terulang kedepannya. Warga pun diminta lebih berhati-hati dan waspada apabila ada ODGJ yang tinggal di lingkungan sekitar. Lebih khusus, anggota legislatif ini mendesak agar keluarga yang memiliki anggota ODGJ lebih peduli dan mengambil langkah preventif untuk mencegah kejadian serupa terulang. Setiap keluarga yang anggotanya mengalami ODGJ diimbau agar berperan aktif dalam menjaga dan memastikan pengobatan secara rutin. Ia juga mengimbau instansi terkait untuk melakukan langkah-langkah pengamanan jika ada temuan ODGJ berkeliaran karena bisa saja yang bersangkutan membahayakan orang lain. -red

Foto: Edi Masami KALTENG NETWORK, SAMPIT - Insiden serangan buaya terhadap seorang warga di wilayah selatan Kotim beberapa hari lalu hingga menghilangkan nyawa, anggota DPRD Kotim dapil 3, Edi Masami mengingatkan warga agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktifitas di sungai. Pasalnya serangan yang terjadi biasanya akibat dari kelengahan warga saat aktifitas di sungai, mengingat wilayah dapil 3 adalah kecamatan wilayah selatan kotim yang memang habitat buaya. "Sebenarnya sudah kerap terjadi serangan buaya empat kecamatan tersebut yaitu Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, Pulau Hanaut dan Teluk Sampit, dan pihak terkait juga kerap melakukan sosialisasi akan bahaya buaya, tapi hingga kini masih saja terjadi, " katanya. Kendati demikian ia mengarungi jempol kepada masyarakat setempat yang belakangan lebih antisipasi terhadap serangan buaya dengan membuat pagar pengaman di pelabuhan perseorangan warga, yang biasanya dipakai untuk mandi dan mencuci bagi rumah di tepian sungai. "Yang perlu kamu tekankan di sini agar warga yang masih juga harus beraktifitas di sungai agar menghindari jam-jam aktif buaya mencari makan dan menggunakan pengaman yang diperlukan, " katanya. Menurutnya pihak terkait dengan keterbatasan yang ada sudah berupaya maksimal melakukan pencegahan seperti sosialisasi maupun upaya penangkapan, namun perkembangan buaya tampaknya memang harus diperhitungkan oleh warga. "Intinya kurangilah aktifitas di sungai jika tidak perlu, dan kalaupun harus juga turun ke sungai perhatikan saja jam-jam aktifnya buaya dan gunakan pengaman, " katanya politisi PAN tersebut. -red

Foto: Hendra Sia KALTENG NETWORK, SAMPIT - DPRD Kotim mendesak pemkab untuk memperketat pengawasan harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun baru, mengingat kondisi harga sejumlah bahan pokok cenderung tidak stabil jika mendekati hari-hari besar. Hal itu diungkapkan anggota komisi II DPRD Kotim, Hendra Sia, Kamis (27/11). "Kita mendesak oemkab kotim, dalam hal ini instansi terkait untuk memperketat pengawasan harga bahan pokok, biasanya cenderung naik pesat atau tidak stabil jika tidak dilakukan pengawasan secara ketat, " katanya. Hendra menilai pengawasan harga bapok jelang hari besar keagamaan sangat penting, terutama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat, seperti pada momentum jelang Nataru saat ini. Untuk itu, pentingnya pengawasan menyeluruh untuk mencegah lonjakan harga yang tidak wajar. Dinas terkait harus segera turun ke lapangan untuk memastikan dua hal utama, yakni stabilitas harga dan pasokan, serta penyebab lonjakan harga apabila terjadi. Di mana setidaknya dinas terkait harus mengawasi juga berkaitan dengan lonjakan harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru. "Kenapa bisa terjadi lonjakan? Apakah karena permintaan yang tinggi atau suplai yang berkurang? Itu dinas terkait yang bisa menjaga agar nilai tetap stabil dengan melakukan pengawasan itu," tegasnya. Selain masalah harga, Komisi II DPRD Kotim juga menyoroti aspek ketersediaan dan keamanan pangan. DKUKMPP Kotim diminta untuk memastikan pasokan bahan pokok di Kotim dalam kondisi aman dan mencukupi. "Harga Ayam potong dan daging sapi juga perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan baik dari segi harga maupun distribusi. Dan pemkab wajib menjamin ketersediaan bahan makanan tersebut karena permintaan cenderung meningkat, " lanjutnya. -red

Ketua DPRD, Rimbun KALTENG NETWORK, SAMPIT - DPRD Kotim bakal terus genjot sosialisasi bahaya narkoba hingga ke pelosok daerah, setelah sukses dengan sosialisasi tingkat ASN dan Kades, dan Rabu (26/11) sosialisasi untuk kalangan mahasiswa sejumlah universitas di daerah ini. Ketua DPRD Kotim, Rimbun mengaku salut dengan semangat mahasiswa yang hadir menyimak materi yang disampaikan Bandan Narkotika Kabupaten (BNK) dan Satreskrim Narkoba Polres Kotim. "Kita sangat mengapresiasi semangat mahasiswa untuk menjadi duta narkoba, dan mereka bersedia membantu meneruskan materi yang sudah didapatkan baik kepada keluarga maupun lingkungannya, " kata Rimbun. Menurutnya pihak DPRD saat ini memiliki komitmen kuat untuk ikut mensukseskan pemberantasan narkoba dan akan berlanjut hingga ke pelosok daerah dalam mensosialisasikan pemberantasan narkoba. "Nanti akan terus melebar kita gelar dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, ormas, tokoh agama dengan tujuan menggandeng mereka dalam meneruskan sosialisasi ini ke masyarakat mereka, " katanya. Pihak nya akan terus bekerjasama dengan polres Kotim dan BNK Kotim. Tidak hanya sosialisasi, tapi juga menggerakkan semua elemen masyarakat untuk ikut membantu memberikan informasi jika ada indikasi peredaran atau pemakaian narkoba. "Aparat tak bisa bekerja sendiri, jadi perlu kebersamaan dalam memberantas narkoba demi terciptanya daerah kita yang bebas narkoba, " tegas Rimbun. -red

Foto : Juliansah KALTENG NETWORK, SAMPIT - Waket I DPRD Kotim, Juliansah ajak para pemuda yang ada di Kotim untuk kompak bersama-sama mendukung pembangunan daerah dengan potensi dirinya masing-masing. Menurutnya jumlah pemuda yang cukup banyak di daerah ini memiliki potensi untuk ikut mendorong kemajuan daerah melalui masing-masing skill yang mereka miliki. "Mereka pasti kita dukung dan dorong untuk ikut membangun daerah karena saya yakin banyak di antara pemuda kita yang justru memiliki prestasi gemilang hingga keluar daerah. Kalau saja mereka kompak berkolaborasi dengan pemangku kepentingan akan sangat besar peranannya, apalagi mereka masih memiliki semangat yang berkobar, " katanya. Ia mencontohkan peristiwa sejarah pada 28 Oktober 1928 yang membuktikan kekuatan semangat pemuda yang mampu mengguncang sejarah. Hal itu menunjukkan jika memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mendorong pembangunan daerah jika mereka benar-benar didukung dan diarahkan. “Pemuda Kotim harus bersatu, hilangkan sekat-sekat perbedaan, dan fokus pada satu tujuan Kotim yang lebih baik,” ucapnya. Dia juga menyampaikan harapan agar para pemuda tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif dan inovatif. -red

Ketua DPRD, Rimbun KALTENG NETWORK, SAMPIT - Setelah melakukan tes narkoba untuk kala, Ketua DPRD Kotim, Rimbun mengungkapkan bakal ada tes narkoba gelombang kedua yang masih difasilitasi oleh DPRD Kotim dan BNK Kotim. Hal ia sampaikan mengingat gelombang pertama yang dilaksanakan beberapa waktu lalu hanya dihadiri kurang dari 50 persen target. "Perlu adanya tes gelombang kedua setelah sosialisasi dan tes narkoba yang pertama cukup mengecewakan saya kata banyak kades yang tidak hadir, " katanya. Dari 168 desa, diakuinya hanya 58 Kades yang hadir, berarti masih banyak yang belum tes, sementara saat itu saja ada 3 kades yang terindikasi positif, " katanya. Menurutnya, pemeriksaan berkala penting dilakukan karena narkoba telah masuk hingga ke lingkungan pemerintahan desa. "Kades merupakan ujung tombak dan bersentuhan langsung dengan masyarakat harusnya menjadi panutan," ungkapnya. Kalangan DPRD berkomitmen ikut mensukseskan pemberantasan narkoba di daerah ini sehingga juga bersedia menjadi salah satu fasilitator digelarnya sosialisasi bahaya narkoba dan tes narkoba bagi kalangan ASN dan aparatur desa atau kades. -red

Foto: Hairis Salamad KALTENG NETWORK, SAMPIT - Pabrik pakan yang ada di Parenggean yang merupakan proyek Propinsi pada masa pemerintahan Gubernur Sugianto Sabran, hingga saat ini belum difungsikan. Salah satu penghambat adalah masih belum jelasnya status pengelolaan sehingga disarankan agar diperjelas statusnya dan difungsikan karena akan memberikan manfaat yang besar. Anggota DPRD Kotim, Hairis Selamat mengungkapkan hingga saat ini kendati bangunan pabrik pakan secara fisik sudah selesai, namun terkesan terbengkalai tidak difungsikan. "Masyarakat berhak mengetahui apakah bangunan tersebut sudah diserahkan ke pemkab kotim atau masih aset pemprov, ketidakjelasan status bisa menjadi penghambat pengoperasian pabrik pakan tersebut, " katanya. Menurutnya jika diketahui dengan pasti maka akan lebih mudah lagi pengelolaannya sehingga bisa memberikan manfaat bagi dunia peternakan di daerah ini. Menurutnya salah satu kendala persaingan harga ternak dengan daerah lain adalah karena pakan ternak didatangkan dari daerah lain. "Dengan memiliki pabrik pakan sendiri maka secara otomatis akan menurunkan harga jual ternak sehingga peternak lokal bisa bersaing harga dengan daerah lain seperti Kalimantan Selatan, " katanya. Menurutnya parbik pakan jika bisa difungsikan akan memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap peternak daerah karena harga pakan yang lebih murah. Menurutnya, jika pabrik pakan itu benar-benar difungsikan, dampaknya akan langsung terasa bagi masyarakat. Mulai dari efisiensi ketersediaan pakan, penguatan usaha peternak, hingga terbukanya peluang ekonomi baru dan lapangan kerja bagi warga sekitar. Ia menambahkan, potensi bahan baku pakan di Kotim sangat besar dan selama ini sebagian masih tergantung dari luar daerah. “Jika pabrik itu beroperasi, kita bisa mengolah hasil lokal sendiri. Ini peluang besar yang tidak boleh dibiarkan,” tegasnya, kemarin. Oleh karena itu, Hairis yang merupakan wakil rakyat dari Dapil V Kotim yang mendorong Pemkab segera melakukan koordinasi intensif dengan Pemprov Kalteng. Ia berharap jika proyek tersebut sudah selesai, maka sebaiknya segera diserahkan kepada Pemkab Kotim agar bisa dikelola dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan daerah. -red

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. (Foto: Humas Kemendagri) KALTENGNETWORK, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima penghargaan Tokoh Pendorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah  dari detikcom. Penghargaan ini diberikan atas konsistensinya membina pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Di bawah kepemimpinan Tito, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai mampu menjadi motor koordinasi kebijakan ekonomi daerah. Capaian tersebut terlihat dari inflasi yang stabil di kisaran 2 persen serta penerapan monitoring inflasi mingguan berbasis data BPS hingga tingkat kabupaten/kota. Selain itu, Tito juga dinilai berhasil mendorong optimalisasi pengelolaan APBD, meningkatkan pendapatan daerah tanpa menambah beban masyarakat, serta memperkuat ekosistem kemudahan berusaha melalui percepatan proses perizinan. Langkah-langkah ini menjaga perputaran uang dan aktivitas ekonomi daerah tetap berjalan baik. Dalam acara penyerahan penghargaan, Tito memaparkan berbagai strategi yang telah ditempuh Kemendagri dalam mengendalikan inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Salah satu langkah utamanya adalah penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian inflasi sejak September 2022. Saat rakor dimulai, inflasi berada di angka 5,9 persen. Berkat kolaborasi lintas sektor, inflasi berhasil ditekan hingga stabil di kisaran 1,5–3,5 persen. Inflasi Oktober 2025 bahkan tercatat 2,86 persen (YoY), yang dinilai baik karena menjaga keseimbangan harga bagi produsen dan konsumen. Tito juga menekankan pentingnya peningkatan belanja daerah seiring meningkatnya pendapatan, agar peredaran uang di masyarakat tetap optimal dan daya beli terjaga. Ia turut mendorong seluruh daerah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk memudahkan masyarakat dan pelaku usaha mengakses layanan, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, paspor, hingga sertifikat tanah. Menurut Tito, keberadaan MPP akan mendukung kemudahan berusaha dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada detikcom atas penghargaan yang diberikan, dan menilai hal ini sebagai dukungan bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. “Penghargaan ini tentu akan membesarkan hati kami dan membuat kami bekerja lebih keras lagi,” ujarnya. -red