Sekda Kalteng Minta Perangkat Daerah Percepat Penyerapan Anggaran dan Optimalkan Program Pembangunan

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Linae Victoria Aden, meminta seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan dan mempercepat penyerapan anggaran menjelang akhir Tahun Anggaran 2026.
Ia menegaskan, setiap belanja daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan dan ketentuan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Linae saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakor Dalev) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun 2026 di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Kamis (19/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Linae menyebut Rakor Dalev menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian pembangunan hingga Triwulan III, memastikan program berjalan sesuai target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta mengidentifikasi kendala yang perlu segera diselesaikan.
Ia mengingatkan waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas sehingga diperlukan langkah percepatan, khususnya terhadap penyerapan anggaran perubahan APBD 2026.
“Penyerapan anggaran pada pelaksanaan perubahan APBD Tahun 2026 harus dimaksimalkan, mengingat waktu yang tersisa kurang dari satu setengah bulan. Diperlukan langkah-langkah percepatan dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diminta mengintegrasikan Program Strategis Nasional (PSN) ke dalam program kerja daerah serta melaporkan pelaksanaannya setiap semester. Langkah tersebut diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Linae juga menekankan pentingnya hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, pengendalian program harus didukung data yang valid, akurat, dan terintegrasi antarsektor agar capaian pembangunan dapat diukur secara objektif dan transparan.
Ia meminta setiap belanja daerah menghasilkan output yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Di tengah tantangan efisiensi anggaran, pemerintah daerah juga diminta menjaga keberlanjutan program prioritas, terutama yang mendukung agenda pembangunan nasional dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Salah satunya Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang telah berjalan sejak Februari 2026.
Untuk mengoptimalkan belanja pemerintah, sejumlah langkah turut menjadi perhatian, mulai dari efisiensi belanja operasional dengan mengurangi kegiatan nonprioritas tanpa mengurangi anggaran pelayanan publik, hingga penguatan pendapatan daerah.
Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui optimalisasi pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah, inovasi pelayanan, serta pengelolaan pendapatan. Pemerintah daerah juga didorong meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), membuka peluang investasi, dan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat.
Selain itu, perangkat daerah diminta memperhatikan sejumlah indikator pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, prevalensi stunting, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perkebunan, pertanian, dan perikanan juga menjadi perhatian dalam evaluasi pembangunan.
Linae mengapresiasi kerja sama seluruh pihak dalam mengawal pembangunan daerah dan berharap koordinasi antarpemangku kepentingan terus diperkuat agar program yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.
Sementara itu, Kepala Bapperida Provinsi Kalteng, Syahfitri, menyampaikan Rakor Dalev Triwulan III Tahun 2026 bertujuan mengoordinasikan capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalteng.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan diperoleh data capaian target kinerja program sesuai perubahan RKPD Provinsi Kalteng Triwulan III Tahun 2026, termasuk capaian kinerja pemerintah kabupaten dan kota.
Rakor turut menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Badan Pusat Statistik, Bapperida, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalteng.
Kegiatan dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Lisda Arriyana, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Anang Dirjo, Staf Ahli Gubernur Yuas Elko, kepala perangkat daerah provinsi, serta bupati dan wali kota atau perwakilannya yang mengikuti secara daring.
-red
Penulis: Angel
Editor: Ivonne Hana





















Comments