Pemprov Kalteng Perkuat Dukungan Sensus Ekonomi 2026 dan Pengendalian Inflasi Daerah
- Fransisca Fethy Angelina
- 17 hours ago
- 2 min read
KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diikuti pemerintah daerah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menugaskan Badan Pusat Statistik untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan tersebut bertujuan menghasilkan data ekonomi yang akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.
Menurut Tito, keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada petugas statistik, tetapi juga memerlukan dukungan aktif pemerintah daerah agar proses pendataan berjalan optimal dan mampu menggambarkan kondisi ekonomi secara nyata.
“Data yang berkualitas akan menjadi fondasi penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran serta mendorong percepatan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain membahas persiapan sensus ekonomi, rapat juga menyoroti perkembangan inflasi nasional dan daerah. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pada Mei 2026 inflasi nasional tercatat sebesar 0,28 persen secara bulanan, 3,08 persen secara tahunan, dan 1,35 persen secara tahun kalender.
Sementara itu, Kalimantan Tengah mencatat inflasi sebesar 0,34 persen secara bulanan dengan inflasi tahunan mencapai 4,56 persen. Berdasarkan data BPS, inflasi tertinggi pada tingkat kabupaten dan kota terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 5,15 persen dan Kota Palangka Raya sebesar 4,48 persen.
Amalia menekankan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan langkah yang konsisten melalui penguatan koordinasi lintas sektor, kelancaran distribusi barang, serta pengawasan terhadap harga komoditas strategis yang berpengaruh langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
“Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dukungan distribusi pangan, serta sinergi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menjaga kestabilan harga di daerah,” katanya.
Menanggapi perkembangan tersebut, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menegaskan bahwa pengendalian inflasi tetap menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Menurutnya, Pemprov Kalteng akan terus memperkuat koordinasi bersama TPID, pemerintah kabupaten dan kota, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok, menjaga stabilitas harga, dan melindungi daya beli masyarakat.
Selain isu ekonomi, rapat koordinasi juga membahas dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan nonton bareng FIFA World Cup 2026. Melalui surat edaran Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah didorong memfasilitasi kegiatan tersebut di ruang publik dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat.
Menteri Dalam Negeri menilai kegiatan nonton bareng dapat menjadi sarana mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal dan UMKM yang beroperasi di sekitar lokasi kegiatan.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah optimistis dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, menjaga stabilitas inflasi, serta memperkuat berbagai program strategis yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. -red
Penulis: Angel
Editor: Wiyandri
Comments