Pemprov Kalteng Pantau Harga Pangan dan Siapkan Penetapan Upah Minimum 2027

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat koordinasi pengendalian inflasi dan persiapan penetapan upah minimum tahun 2027. Sejumlah komoditas pangan menjadi perhatian karena pergerakan harganya perlu dipantau untuk menjaga stabilitas kebutuhan pokok masyarakat.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi penetapan upah minimum 2027, perlindungan sosial, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Rapat berlangsung secara virtual, Senin (16/11/2026).
Dari Kalimantan Tengah, rapat diikuti Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalteng.
Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang meminta pemerintah daerah menjaga komunikasi antara pemerintah, serikat pekerja atau buruh, dan pengusaha dalam proses penetapan upah minimum tahun 2027.
Tito menekankan bahwa penetapan upah melibatkan tiga unsur, yakni pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Koordinasi antarpihak diperlukan agar proses penetapan berjalan kondusif dan menghindari perselisihan.
Pemerintah daerah juga diminta memperhatikan jadwal penetapan upah minimum. Berdasarkan arahan dalam rapat, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 paling lambat ditetapkan pada 21 November 2026. Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) ditetapkan paling lambat 25 November 2026.
Yuas Elko menyampaikan bahwa Pemprov Kalteng akan menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait penetapan UMP dan UMSP sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah kabupaten dan kota juga diharapkan mempersiapkan penetapan UMK masing-masing daerah.
Selain pembahasan ketenagakerjaan, pengendalian harga pangan turut menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Berdasarkan pemaparan Badan Pusat Statistik (BPS), sejumlah komoditas yang perlu dipantau di Kalimantan Tengah meliputi daging ayam ras, cabai rawit, dan minyak goreng.
Perubahan harga komoditas tersebut perlu dicermati secara berkala untuk mengantisipasi kenaikan yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat.
Yuas juga mengingatkan pentingnya menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Selain komoditas yang menjadi perhatian dalam pemantauan harga, daging sapi juga perlu dicermati karena harganya berpotensi mengalami kenaikan.
Pemprov Kalteng berharap koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi terkait dapat memperkuat pengendalian inflasi sekaligus mendukung proses penetapan upah minimum 2027.
Rapat tersebut turut diikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Anang Dirjo, Plt. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Farid Wajdi, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
-red
Penulis: Angel
Editor: Emuna Asie





















Comments