Pemprov Kalteng Ikuti Rakor Nasional Pengendalian Inflasi, Bahas Stabilitas Harga Pangan
- Fransisca Fethy Angelina
- 1 day ago
- 2 min read
KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (20/7/2026).
Rapat diikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Provinsi Kalimantan Tengah Anang Dirjo, unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Kegiatan dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Tomsi Tohir dan diikuti Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono, perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam paparannya, Deputi BPS Ateng Hartono menyampaikan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga minggu ketiga Juli 2026. Berdasarkan data historis, bulan Juli umumnya mengalami inflasi dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebagai penyumbang utama.
Hingga 17 Juli 2026, tercatat hanya empat provinsi yang mengalami kenaikan IPH, yakni Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Sementara itu, jumlah kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan IPH menurun menjadi 69 daerah dibandingkan 78 daerah pada pekan sebelumnya.
BPS juga mengingatkan sejumlah komoditas yang perlu mendapat perhatian dalam pengendalian inflasi, yaitu beras, bawang putih, dan minyak goreng. Harga beras medium tercatat mengalami kenaikan selama empat bulan berturut-turut, sedangkan harga bawang putih rata-rata mencapai sekitar Rp42.560 per kilogram atau sekitar 12 persen di atas Harga Acuan Penjualan (HAP).
Di sisi lain, harga cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras mulai menunjukkan tren penurunan secara nasional meski di sejumlah daerah masih berada di atas harga acuan.
Dalam rapat tersebut, Kementerian Pertanian memaparkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi dampak El Nino melalui pemetaan wilayah rawan kekeringan, penguatan pendampingan penyuluh pertanian, perbaikan infrastruktur irigasi, serta penguatan cadangan beras nasional yang saat ini mencapai sekitar 5,24 juta ton.
Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan memperkuat kerja sama antardaerah guna menjaga ketersediaan komoditas strategis, seperti bawang merah dan cabai.
Sementara itu, Kementerian Perdagangan melaporkan harga bawang putih nasional per 17 Juli 2026 mencapai rata-rata Rp38.858 per kilogram atau naik sekitar 0,6 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan harga masih terjadi terutama di wilayah Indonesia bagian timur sehingga pemerintah terus berupaya memperlancar distribusi melalui penambahan pelabuhan masuk impor.
Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir meminta evaluasi terhadap realisasi impor bawang putih agar kuota yang telah diberikan dapat segera direalisasikan sehingga pasokan tetap terjaga.
Pada kesempatan yang sama, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen maupun konsumen. Bapanas juga meminta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) diprioritaskan di daerah yang mengalami lonjakan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) agar upaya stabilisasi harga pangan berjalan lebih efektif.
Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga pangan, memperlancar distribusi, serta mengantisipasi dampak musim kemarau guna memastikan inflasi tetap terkendali dan ketahanan pangan nasional terjaga. -red
Penulis: Angel
Editor: Emuna Asie
Comments