Pemkab Katingan Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2027 ke DPRD
KALTENG NETWORK, KASONGAN – Pemerintah Kabupaten Katingan menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Katingan.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Katingan, Jumat (11/9/2026). Wakil Bupati Katingan Firdaus hadir mewakili pemerintah daerah sekaligus membacakan pidato pengantar Bupati atas Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Penyampaian Nota Keuangan tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan APBD 2027 sekaligus memberikan gambaran mengenai arah kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mendukung pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah.
Dalam pidato Bupati yang dibacakan Firdaus, pemerintah daerah menegaskan penyusunan APBD 2027 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah.
Karena itu, kebijakan anggaran diarahkan agar memiliki keterkaitan yang jelas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pencapaian hasil pembangunan.
“Semoga sidang paripurna ini menjadi momentum kita bersama untuk saling memantapkan langkah dan saling bersinergi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah yang kita cita-citakan di tahun 2027 nantinya,” demikian disampaikan dalam pidato tersebut.
Pemkab Katingan juga menegaskan kebijakan belanja daerah 2027 akan lebih berorientasi pada pencapaian target kinerja pelayanan publik. Pengalokasian anggaran tidak semata-mata didasarkan pada besaran anggaran tahun sebelumnya atau pemerataan alokasi antarperangkat daerah, tetapi mempertimbangkan target pelayanan, prioritas pembangunan, dan kebutuhan masyarakat.
Pendekatan tersebut diharapkan memastikan setiap program dan kegiatan yang dibiayai APBD memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.
Pemerintah daerah juga memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, standar pelayanan minimal, mandatory spending, serta target pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, belanja daerah diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Perkuat Pengelolaan Ruang Fiskal
Dalam pidatonya, Firdaus menyampaikan bahwa struktur pendapatan daerah Katingan masih memiliki ketergantungan cukup besar terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBD 2027. Pemerintah daerah dituntut semakin cermat menentukan prioritas karena sebagian sumber pendapatan transfer memiliki ketentuan penggunaan tertentu.
Ruang fiskal yang tersedia perlu dikelola secara efektif agar tetap mampu mendukung pelayanan dasar sekaligus menjawab prioritas pembangunan daerah.
Pemerintah juga memperhatikan ketentuan penggunaan sejumlah sumber penerimaan yang telah ditentukan peruntukannya, termasuk untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, penerangan jalan, pelayanan kesehatan, penegakan hukum, serta pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan.
Selain itu, rancangan APBD 2027 diarahkan untuk mendukung sektor pendidikan, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta upaya pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Sejumlah program nasional juga mendapat perhatian, termasuk dukungan terhadap pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat. Untuk Sekolah Rakyat, pemerintah daerah perlu mempersiapkan dukungan berupa lahan, perizinan, guru maupun tenaga pendidik sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Program penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan konektivitas jalan daerah, pembangunan kawasan swasembada pangan, serta penguatan Koperasi Desa/Koperasi Desa Merah Putih juga menjadi bagian dari arah kebijakan APBD 2027.
Berbagai program tersebut diharapkan dapat berjalan secara terintegrasi sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, pangan, konektivitas, perumahan, dan kesempatan ekonomi.
Dalam rancangan APBD 2027, struktur pendapatan daerah dirancang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara belanja disusun berdasarkan prioritas pembangunan dan target pelayanan publik.
Rancangan tersebut juga memuat kebijakan pembiayaan daerah untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan pendapatan, kebutuhan belanja, dan pembiayaan daerah.
Dua Raperda Turut Diusulkan
Firdaus menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara Pemkab Katingan dan DPRD dalam pembahasan APBD 2027. Sinergi kedua lembaga diperlukan agar kebijakan anggaran sesuai kebutuhan daerah, arah pembangunan nasional dan provinsi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 ini nantinya dapat kita bahas secara bersama-sama, secara transparan, akuntabel dan kolaboratif demi kepentingan masyarakat luas,” disampaikan dalam pidato pengantar Bupati Katingan.
Selain penyampaian RAPBD 2027, pemerintah daerah juga mengusulkan pembahasan dua Raperda dalam agenda masa sidang September. Keduanya yakni Raperda tentang penambahan penyertaan modal pada Katingan Mandiri Persada dan Raperda tentang penyertaan modal kepada perusahaan air minum Kabupaten Katingan.
Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2027 selanjutnya menjadi tahapan awal pembahasan bersama DPRD Kabupaten Katingan.
Pemkab Katingan berharap proses pembahasan dapat berlangsung transparan, akuntabel, dan kolaboratif sehingga APBD 2027 nantinya menjadi instrumen pembangunan yang terarah, realistis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. -red
Penulis: Angel
Editor: Emuna Asie
Comments