Kotim Usulkan Tambahan Sarana Penanganan Karhutla, Seranau dan Pulau Hanaut Jadi Perhatian
KALTENG NETWORK, SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengusulkan penambahan sarana dan prasarana untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah yang sulit dijangkau dan memiliki keterbatasan sumber air. Usulan tersebut disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rapat koordinasi evaluasi penanganan darurat karhutla dan kekeringan, Jumat malam (9/10/2026).
Rapat yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotim itu dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Wakil Bupati Kotim Hj. Irawati, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Agustiar menyatakan pemerintah provinsi siap mengupayakan pemenuhan kebutuhan yang dapat dibantu, mulai dari peralatan pemadaman hingga pembangunan sumur bor. Namun, Pemkab Kotim diminta menyampaikan permohonan resmi agar kebutuhan tersebut dapat ditindaklanjuti.
“Kami tadi berbincang dengan Wakil Bupati Kotim terkait kebutuhan penanggulangan karhutla. Disampaikan kebutuhan seperti sumur bor, selang, alkon dan lainnya. Intinya, kekurangan-kekurangan yang bisa kami bantu akan diupayakan,” kata Agustiar.
Seranau dan Pulau Hanaut Terkendala Akses
Dalam pertemuan tersebut, Irawati menyampaikan bahwa Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut menjadi wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Akses menuju sejumlah titik kebakaran di kedua kecamatan itu terbatas sehingga petugas kesulitan menjangkau lokasi.
Dalam kondisi tertentu, petugas harus menggunakan sepeda motor, bahkan berjalan kaki untuk mencapai titik api. Keterbatasan sumber air juga memperberat proses pemadaman.
Irawati menyebutkan, pengeboran di sejumlah lokasi hingga kedalaman sekitar 40 meter belum berhasil menemukan sumber air yang memadai. Karena itu, Pemkab Kotim mengusulkan bantuan selang pemadam, mesin alkon, pembangunan embung dan sumur bor, serta kendaraan operasional seperti sepeda motor trail.
“Kami juga mengusulkan pembangunan embung, kendaraan trail, serta bantuan sumur bor. Contoh di Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut, akses menuju lokasi kebakaran sangat terbatas. Petugas harus menggunakan sepeda motor, bahkan berjalan kaki untuk mencapai titik api,” ujarnya.
Menindaklanjuti usulan tersebut, Agustiar meminta Pemkab Kotim segera mengajukan surat permohonan resmi. BPBD Kotim juga diminta menghitung kebutuhan berdasarkan kondisi aktual di lapangan dengan berkoordinasi bersama para camat.
Luas Kebakaran di Kotim Lebih dari 2.135 Hektare
Berdasarkan data BPBD Kotim, sejak Januari hingga 9 Oktober 2026 tercatat 1.366 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar lebih dari 2.135 hektare.
Kecamatan Seranau mencatat luasan kebakaran terbesar, yakni 884 hektare. Berikutnya, Mentawa Baru Ketapang dengan 457 hektare dan Baamang seluas 419 hektare.
Pada periode yang sama, akumulasi titik panas (hotspot) tercatat mencapai 43.579 titik. Banyaknya titik panas serta keterbatasan akses dan sumber air menjadi tantangan dalam mempercepat penanganan kebakaran.
Dampak karhutla juga dirasakan di kawasan perkotaan Sampit. Asap dari kebakaran di Seranau dan Pulau Hanaut dilaporkan mengganggu aktivitas masyarakat hingga penerbangan di Bandara Haji Asan Sampit.
Sementara itu, petugas gabungan masih melakukan pemadaman di sejumlah titik, termasuk di sekitar permukiman, untuk mencegah api meluas dan mengancam rumah warga.
Pemkab Kotim berharap dukungan Pemprov Kalteng dapat mempercepat pemenuhan peralatan dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan petugas. Koordinasi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, petugas pemadam kebakaran, dunia usaha, dan masyarakat juga diperlukan agar penanganan berjalan efektif.
Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api.
-red
Penulis: Angel
Editor: Emuna Asie
Comments