Firdaus Hadiri Rakor Penguatan Sinergitas Penanganan Konflik Sosial di Kalteng

KALTENGNETWORK, KASONGAN - Wakil Bupati Katingan, Firdaus, turut serta dalam Rapat Koordinasi untuk meningkatkan sinergi dalam penanganan konflik sosial di Provinsi Kalimantan Tengah.Rapat yang dipandu oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI serta Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, berlangsung di Ballroom Seruyan 3, Lantai 2, M Bahalap Hotel, Kota Palangka Raya pada Kamis, 30 Oktober 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh para pimpinan Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopimda), perwakilan dari kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Tujuannya adalah memperkuat koordinasi antar sektor untuk mendeteksi dan mencegah potensi konflik sosial di wilayah tersebut.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, menekankan pentingnya kekompakan Forkopimda dalam mengatasi isu-isu yang berpotensi memicu konflik, terutama menjelang momen-momen penting seperti akhir Agustus 2025, agar tidak meluas menjadi konflik yang lebih besar.

“Menangani konflik sosial adalah prioritas utama kita bersama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan menyediakan anggaran pada tahun 2026 untuk mendukung upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memperkuat peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam mendeteksi dini potensi konflik di wilayah masing-masing,” ungkap Edy Pratowo.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan pentingnya memperkuat forum-forum partisipasi masyarakat, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan sejenisnya, sebagai bagian dari strategi kolaboratif untuk mencegah konflik sosial.Ia menambahkan, dalam mengatasi potensi konflik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan jajarannya tidak hanya mengutamakan penegakan hukum, tetapi juga pendekatan kearifan lokal dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan menerapkan nilai-nilai hukum adat yang berlaku di masyarakat.

Perwakilan dari Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bidkor Kamtibmas) Kemenko Polhukam RI dalam arahannya menyampaikan bahwa penanganan konflik sosial harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan.

“Kerja sama antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat adalah kunci untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Deteksi dini, pencegahan, dan penyelesaian konflik sosial harus dilakukan dengan koordinasi yang kuat di semua tingkatan pemerintahan,” kata Deputi Bidkor Kamtibmas.

Pihaknya juga mendorong setiap daerah untuk membangun sistem informasi dan pelaporan konflik sosial yang terpadu, agar pemerintah pusat dapat segera merespons jika terjadi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kehadiran Wakil Bupati Katingan, Firdaus, menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Katingan dalam memperkuat koordinasi lintas sektor dan mendukung kebijakan pemerintah pusat dan provinsi demi menciptakan kondusivitas wilayah dan harmoni sosial di Kalimantan Tengah.

Rapat Koordinasi ini diharapkan menjadi momentum penting untuk membangun kolaborasi strategis antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, guna menciptakan situasi yang aman, damai, dan harmonis di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. -red