Antrean BBM di SPBU Sampit Makin Panjang, Warga Desak Solusi Konkret
KALTENG NETWORK, SAMPIT – Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), semakin panjang. Warga mengaku harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM), terutama jenis BBM bersubsidi.
Kondisi tersebut dinilai belum menunjukkan perubahan berarti meski Komisi II DPRD Kotim sebelumnya telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah, Pertamina, pengelola SPBU, dan pihak terkait untuk membahas persoalan antrean BBM bersubsidi pada akhir Agustus lalu.
Salah satu rekomendasi dalam RDP tersebut yakni pembentukan Satgas BBM untuk memperkuat pengawasan distribusi. Namun hingga Senin (14/9/2026), satgas tersebut disebut belum terbentuk.
Situasi ini membuat masyarakat mempertanyakan langkah konkret pemerintah dalam mengatasi antrean yang terjadi hampir setiap hari.
“Kami minta solusi konkret masalah BBM ini karena antrean tetap panjang, masyarakat sulit mendapatkan BBM,” kata Fahrizal, warga Sampit, Senin (14/9/2026).
Menurut Fahrizal, persoalan yang dihadapi masyarakat bukan hanya antrean panjang, tetapi juga adanya pembatasan pembelian BBM bersubsidi untuk kendaraan roda dua maupun roda empat.
Ia menduga pasokan yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, antrean panjang dan kondisi BBM yang kerap habis menunjukkan adanya persoalan pada ketersediaan BBM.
“Tidak mungkin antreannya panjang dan sering habis kalau stoknya melimpah. Jangan sampai masyarakat terus yang menjadi korban,” ujarnya.
Keluhan juga muncul terkait harga BBM yang dijual melalui pengecer. Warga menyebut harga eceran dapat mencapai Rp14 ribu hingga Rp15 ribu per liter, sehingga semakin menambah beban pengeluaran masyarakat.
Warga lainnya, Wawan, mengatakan kelangkaan Pertalite turut membuat antrean kendaraan beralih ke SPBU yang menyediakan Pertamax.
“Pertalite sering kosong, akhirnya Pertamax juga ikut antre panjang,” katanya.
Menurut Wawan, sebagian masyarakat bahkan harus datang sejak pagi agar memperoleh BBM sebelum menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti mengantar anak sekolah maupun berangkat bekerja.
“Kadang masyarakat harus rela antre pagi sekali supaya dapat BBM untuk anak sekolah, bekerja dan aktivitas lainnya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dugaan aktivitas pelangsir BBM yang masih terlihat di lapangan. Wawan meminta pemerintah melakukan pengawasan dan penindakan sekaligus mencari solusi yang menyentuh persoalan distribusi dan ketersediaan BBM.
Menurutnya, penambahan kuota BBM sesuai kebutuhan masyarakat dapat menjadi salah satu opsi untuk mengurangi antrean.
“Kalau kuota banyak, saya yakin antrean akan terurai karena kebutuhan masyarakat terpenuhi. Kalau antrean sudah teratasi, permintaan bensin eceran juga akan berkurang. Masyarakat tentu lebih memilih membeli langsung ke SPBU,” katanya.
Persoalan antrean BBM juga mendapat perhatian Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat melakukan kunjungan kerja di Kalimantan Tengah.
Pada Kamis (10/9/2026), Gibran secara mendadak meminta kendaraannya berhenti ketika melihat antrean panjang di SPBU Pertamina Jalan Tjilik Riwut Km 12, Kota Palangka Raya. Saat itu, ia tengah dalam perjalanan setelah meninjau Pusat Rehabilitasi Orangutan Nyaru Menteng.
Gibran kemudian mengecek kondisi antrean dan ketersediaan BBM di SPBU tersebut. Peristiwa itu turut menunjukkan bahwa persoalan antrean BBM masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah.
Bagi masyarakat Kotim, solusi untuk mengurai antrean BBM masih dinantikan. Warga berharap pemerintah daerah bersama Pertamina dan pihak terkait segera mengambil langkah nyata, baik terkait ketersediaan dan kuota BBM, pengawasan distribusi, maupun penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. -red
Penulis: Angel
Editor: Ivonne Hana
Comments