Wakil Ketua II DPRD Kalteng: Opini WTP Bukan Berarti Semua Persoalan Sudah Selesai

Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, menegaskan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti seluruh persoalan tata kelola pemerintahan telah selesai dan tetap memerlukan tindak lanjut atas berbagai rekomendasi. (Foto. Dok. Wiyandri)

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, mengingatkan bahwa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak berarti seluruh persoalan tata kelola pemerintahan telah selesai.

Menurutnya, masih terdapat berbagai catatan dan rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan.

"Walaupun kita memperoleh opini WTP, tetap ada berbagai catatan yang harus ditindaklanjuti. DPRD sebagai lembaga pengawas berkewajiban melakukan koreksi, pengawasan, sekaligus mendorong adanya perbaikan ke depan," ujar Ansyari usai pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan, pembahasan LKPJ menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah selama satu tahun anggaran sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan pada tahun berikutnya.

Ansyari menilai sejumlah sektor masih memerlukan perhatian serius, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga perhubungan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

"Bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga sektor perhubungan masih perlu perhatian serius. Kebutuhan dasar masyarakat Kalimantan Tengah harus menjadi prioritas utama pemerintah," tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan jalan rusak di sejumlah wilayah serta tingginya tantangan di sektor ketenagakerjaan yang dinilai berpotensi berdampak terhadap meningkatnya angka kemiskinan.

Dalam kesempatan tersebut, Ansyari mengungkapkan realisasi pendapatan daerah hingga awal Juni 2026 baru mencapai sekitar 32 persen berdasarkan hasil rapat dengar pendapat DPRD bersama perangkat daerah terkait.

"Harapan kita pada November nanti realisasi pendapatan bisa mencapai 100 persen. Jika target pendapatan tidak tercapai, maka program pembangunan tentu akan ikut terdampak," jelasnya.

Untuk itu, DPRD berencana kembali memanggil organisasi perangkat daerah terkait guna mencari solusi atas berbagai kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi pendapatan daerah.

Menurut Ansyari, optimalisasi pendapatan daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan sehingga seluruh target yang telah direncanakan pemerintah dapat direalisasikan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. -red

Penulis: Angel

Editor: Wiyandri