Status Aset Tak Jelas Jadi Penghambat Pengoperasian Pabrik Pakan di Parenggean

Foto: Hairis Salamad

KALTENG NETWORK, SAMPIT - Pabrik pakan yang ada di Parenggean yang merupakan proyek Propinsi pada masa pemerintahan Gubernur Sugianto Sabran, hingga saat ini belum difungsikan. Salah satu penghambat adalah masih belum jelasnya status pengelolaan sehingga disarankan agar diperjelas statusnya dan difungsikan karena akan memberikan manfaat yang besar.

Anggota DPRD Kotim, Hairis Selamat mengungkapkan hingga saat ini kendati bangunan pabrik pakan secara fisik sudah selesai, namun terkesan terbengkalai tidak difungsikan.

"Masyarakat berhak mengetahui apakah bangunan tersebut sudah diserahkan ke pemkab kotim atau masih aset pemprov, ketidakjelasan status bisa menjadi penghambat pengoperasian pabrik pakan tersebut, " katanya.

Menurutnya jika diketahui dengan pasti maka akan lebih mudah lagi pengelolaannya sehingga bisa memberikan manfaat bagi dunia peternakan di daerah ini. Menurutnya salah satu kendala persaingan harga ternak dengan daerah lain adalah karena pakan ternak didatangkan dari daerah lain.

"Dengan memiliki pabrik pakan sendiri maka secara otomatis akan menurunkan harga jual ternak sehingga peternak lokal bisa bersaing harga dengan daerah lain seperti Kalimantan Selatan, " katanya. Menurutnya parbik pakan jika bisa difungsikan akan memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap peternak daerah karena harga pakan yang lebih murah.

Menurutnya, jika pabrik pakan itu benar-benar difungsikan, dampaknya akan langsung terasa bagi masyarakat. Mulai dari efisiensi ketersediaan pakan, penguatan usaha peternak, hingga terbukanya peluang ekonomi baru dan lapangan kerja bagi warga sekitar.

Ia menambahkan, potensi bahan baku pakan di Kotim sangat besar dan selama ini sebagian masih tergantung dari luar daerah.

“Jika pabrik itu beroperasi, kita bisa mengolah hasil lokal sendiri. Ini peluang besar yang tidak boleh dibiarkan,” tegasnya, kemarin.

Oleh karena itu, Hairis yang merupakan wakil rakyat dari Dapil V Kotim yang mendorong Pemkab segera melakukan koordinasi intensif dengan Pemprov Kalteng.

Ia berharap jika proyek tersebut sudah selesai, maka sebaiknya segera diserahkan kepada Pemkab Kotim agar bisa dikelola dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan daerah. -red