Sekolah Rakyat Mulai Beroperasi Di Sumbar, Siswa Yang Kurang Mampu Kini Dapat Menimba Ilmu

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, juga dikenal sebagai Gus Ipul, calon siswa Sekolah Rakyat (SR) harus berasal dari keluarga yang tidak mampu, menurut data resmi yang disediakan oleh pemerintah: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Dia menyampaikan hal ini dalam pertemuan dengan 50 calon siswa dan orang tua mereka di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Padang, Sumatera Barat, Selasa (29/4).

Gus Ipul melakukan kunjungan ke Padang untuk memastikan kesiapan fasilitas dan proses seleksi Sekolah Rakyat. Salah satu tujuan dari kunjungannya adalah untuk memastikan bahwa para calon siswa benar-benar memenuhi kriteria.

Menurut arahan Presiden Prabowo, hanya mereka yang tidak memiliki sumber daya keuangan yang dapat bersekolah di Sekolah Rakyat di sini. Di statistik, istilahnya didefinisikan sebagai miskin atau miskin ekstrem. Gus Ipul menyatakan bahwa mereka harus sudah berada di DTSEN.

Seleksi dimulai dengan verifikasi administrasi DTSEN dan Dapodik. Selanjutnya, calon siswa melakukan kunjungan ke rumah dan menjalani pemeriksaan kesehatan.

Pada awalnya, BBPPKS Padang berdiri di atas lahan seluas 9.733 meter persegi dengan berbagai fasilitas, termasuk asrama, perpustakaan, aula, dan tempat ibadah.

Secara keseluruhan, 50 siswa, terdiri dari 25 laki-laki dan 25 perempuan, telah lolos seleksi awal, dan sekolah ini memiliki dua kelas, masing-masing dengan 25 siswa.

Gus Ipul menjelaskan bahwa proses koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Untuk terus menyamakan persepsi, kami datang ke sini ini dalam kolaborasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota. Gus Ipul menegaskan bahwa tidak boleh ada KKN dalam rekrutmen ini.

Gus Ipul juga menekankan bahwa siswa Sekolah Rakyat harus berasal dari daerah lokal. "Siswa tidak boleh (dari luar)." Gus Ipul menyatakan bahwa ini adalah titik pembelajaran khusus di Kota Padang.

Marco (12), salah satu calon siswa, mengatakan dia senang bisa masuk Sekolah Rakyat. Dia berharap bisa mencapai potensinya dalam hal akademik dan non-akademik.

Selain itu, sang ayah, Gea (53), yang bekerja sebagai buruh tani, sangat menyukai program ini. Dia berharap Sekolah Rakyat ini dapat menghasilkan siswa yang berprestasi untuk masa depan yang cerah. Gea mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo.

Sementara itu, Vasko Ruseimy, Wakil Gubernur Sumatera Barat, percaya bahwa Sekolah Rakyat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Dia menyatakan bahwa, "Ke depan, Sekolah Rakyat ini dapat menjadi penyangga terutama bagi masyarakat kurang mampu di Sumbar. Mohon doanya program prioritas Pak Presiden dapat kita kerjakan dan berjalan cepat untuk Sumbar."

Tahun ini, Sumbar akan memiliki dua Sekolah Rakyat, yaitu di Padang dan Kabupaten Solok. Pemerintah memprioritaskan guru yang berasal dari ASN lokal, kemudian PPPK dan lulusan PPG.

Pada tahun ini, pemerintah ingin membangun 200 Sekolah Rakyat baru dengan bantuan APBN dan swasta. 100 di antaranya akan dibangun oleh APBN, dan 100 lainnya akan dibangun oleh swasta.

Sekolah Rakyat direncanakan untuk menampung sekitar 1.000 siswa per lokasi, dan akan memiliki berbagai fasilitas, mulai dari ruang kelas untuk SD, SMP, dan SMA, perumahan guru, fasilitas olahraga, dan sarana pendukung lainnya.

Hingga saat ini, lebih dari 300 kabupaten/kota telah mengajukan permohonan untuk Sekolah Rakyat. Sesuai dengan visi Presiden Prabowo, pemerintah berharap setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat.-red

Foto : Kemensos