Pemkab Pulang Pisau Perkuat Pembangunan Inklusif Melalui Pengarusutamaan Gender
- Fransisca Fethy Angelina
- 2 hours ago
- 2 min read
KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan melalui penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Pulang Pisau, H. Ahmad Rifa’i, S.Kom., saat memimpin Rapat Koordinasi Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Penyelenggaraan PUG Kabupaten Pulang Pisau yang digelar di Alltrue Hotel Palangka Raya, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan itu dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau, Kepala DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Bapperida selaku Ketua Kelompok Kerja PUG Kabupaten Pulang Pisau, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam arahannya, Ahmad Rifa’i menegaskan bahwa pengarusutamaan gender harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses pembangunan daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi program.
“Pengarusutamaan gender bukan sekadar program, tetapi strategi pembangunan yang harus hadir dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan PUG sangat bergantung pada komitmen seluruh perangkat daerah dalam menyusun program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan setara. Karena itu, seluruh OPD diminta mengoptimalkan penerapan PPRG melalui penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) secara tepat dan terukur.
Bupati menjelaskan bahwa penganggaran responsif gender bukan berarti membagi anggaran secara sama rata, melainkan memastikan setiap alokasi anggaran dapat menjawab kebutuhan berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan, laki-laki, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
“Anggaran daerah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam. Penganggaran responsif gender adalah upaya menghadirkan keadilan dalam pembangunan dengan mengatasi kesenjangan yang masih ada,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Rifa’i juga menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam implementasi PPRG, di antaranya percepatan penurunan stunting, pemberdayaan ekonomi perempuan dalam pengentasan kemiskinan, serta peningkatan keterwakilan perempuan dalam ruang politik dan pengambilan keputusan.
Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan, terutama dalam mendukung upaya menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Karena itu, program pemenuhan gizi, edukasi pengasuhan anak, serta akses terhadap layanan dasar harus terus diperkuat.
Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui penguatan sektor UMKM, termasuk dengan memperluas akses permodalan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha.
“Perempuan yang berdaya secara ekonomi akan menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Bupati juga menekankan pentingnya meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai forum pengambilan keputusan, baik di lingkungan pemerintahan, lembaga legislatif, maupun forum perencanaan pembangunan daerah.
Pada kesempatan itu, Ahmad Rifa’i menyampaikan target Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk meraih Anugerah Parahita Ekapraya (PPE) sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan daerah dalam menerapkan pembangunan yang responsif gender.
Untuk mendukung target tersebut, seluruh perangkat daerah diminta terus memperkuat pemenuhan indikator dan prasyarat PUG, termasuk penguatan sistem data terpilah gender yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan.
Menutup arahannya, Bupati mengajak seluruh peserta rapat koordinasi untuk memperkuat sinergi lintas sektor agar implementasi PUG dan PPRG dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui penguatan pengarusutamaan gender, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berharap pembangunan daerah dapat berlangsung lebih inklusif, berkeadilan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. -red
Penulis: Angel
Editor: Wiyandri
Comments