Search Results

KALTENG NETWORK, KUALA PEMBUANG- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, mengajak kepada seluruh generasi penerus bangsa, khususnya Kabupaten Seruyan agar dapat melanjutkan perjuangan para pahlawan bangsa, menuju Indonesia yang maju dan Seruyan sejahtera. "Tentunya, kita sebagai penerus para pejuang bangsa khususnya di Kabupaten Seruyan kita harus mengisi terkait dengan pembangunan menuju Indonesia maju dan Kabupaten Seruyan sejahtera," ucap Eko Wakil rakyat tersebut juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan, agar mempersiapkan diri dalam menyongsong, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di bumi Kalimantan. Ia juga mengatakan, Kabupaten Seruyan merupakan salah satu tiang penyangga dari pembangunan IKN. "Tentunya, Pemkab Seruyan harus mempersiapkan diri dalam menyongsong pembangunan IKN di Kalimantan, sehingga Kabupaten Seruyan mendapatkan dampak positif yang dapat menjadi kesejahteraan bagi masyarakat Seruyan," pungkasnya. (rfn)

KALTENG NETWORK, KUALA PEMBUANG– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan Zuli Eko Prasetyo menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Seruyan agar menjaga dengan tertib keberhasilan lingkungan. Pasalnya, saat ini desas desus munculnya wabah Demam Berdarah (DBD) mulai kembali mencuat sehingga kebersihan terhadap lingkungan yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk jangan sampai terbiarkan. "Tentunya, kami menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungan," ucap Eko Selain hal tersebut, DPRD juga meminta kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan pemeriksaan dan poging tehadap daerah-daerah masyarakat yang ditemukan kasus DBD. "Tentunya, kepada Dinkes agar terjun secara langsung ke masyarakat untuk melakukan kroscek terdapat daerah yang ada kasus DBD, jika perlu dilakukan fogging," pungkasnya. (rfn)

KALTENG NETWORK, KUALA PEMBUANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan ke depan akan mengawal anggaran untuk memenuhi kebutuhan Alat mesin pertanian (Alsintan) di Kabupaten Seruyan, melalui program kerja dari dinas pertanian nantinya. Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) agar melakukan inventarisir terhadap alsintan yang dibutuhkan oleh petani se Kabupaten Seruyan. "Tentunya, kami sudah melakukan diskusi dengan DKPP waktu lalu kami panggil, dan kami dari DPRD minta untuk Alsintan yang di butuhkan petani seluruhnya agar di data dan di masukan dalam program kerja kedepan," ucap Eko, Wakil rakyat itu juga mengungkapkan, saat ini jumlah alsintan di Kabupaten Seruyan belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan para petani, sehingga perlu dilakukan penambahan jumlah alsintan. "Masalah anggaran kami akan kawal, tentunya pertanian di Seruyan harus terus ditingkatkan," pungkasnya (rfn)

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - China kembali dihadapkan pada wabah penyakit misterius, kali ini terjadi saat negara tersebut menghadapi musim dingin tanpa pembatasan Covid-19. Setelah menjalani tiga musim dingin sebelumnya dengan pembatasan ketat, gelombang penyakit pernapasan baru menyebar di seluruh negeri, menciptakan peningkatan kasus yang tidak biasa. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah meminta China untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai wabah ini dan mengambil langkah-langkah respons yang lebih efektif. Meskipun penyebab peningkatan ini belum jelas, beberapa pakar kesehatan menghubungkannya dengan dampak pencabutan lockdown yang bersifat umum dan sementara. Pertanyaan mengenai infeksi dan penyebarannya menimbulkan kekhawatiran yang mirip dengan awal pandemi Covid-19. Otoritas China melaporkan peningkatan kasus penyakit pernapasan pada konferensi pers tanggal 13 November 2023, mengaitkannya dengan pencabutan pembatasan Covid-19 dan peredaran beberapa patogen yang dikenal, seperti influenza, mycoplasma pneumoniae, virus pernapasan syncytial (RSV), dan SARS-CoV-2. WHO mendesak China untuk memperkuat pengawasan penyakit di fasilitas kesehatan dan lingkungan masyarakat, serta memperkuat kapasitas sistem kesehatan. Pada tanggal 21 November, laporan media dan ProMED melaporkan kelompok pneumonia yang tidak terdiagnosis pada anak-anak di China utara, yang belum jelas apakah terkait dengan peningkatan kasus penyakit pernapasan secara keseluruhan. Meskipun angka resmi belum tersedia, rumah sakit di Beijing melaporkan peningkatan jumlah pasien, terutama di bangsal anak-anak. Sekolah-sekolah juga melaporkan tingkat ketidakhadiran yang tinggi, dan WHO memberikan rekomendasi kepada masyarakat untuk mengurangi risiko penyakit pernapasan. Artikel juga menyentuh sejarah China sebagai sumber beberapa wabah penyakit sebelumnya, seperti Flu Asia, Flu Hongkong, SARS, dan Covid-19. Pneumonia, penyakit pernapasan yang sedang menjadi perhatian, dapat menimbulkan kekhawatiran dunia. Meskipun mikoplasma pneumoniae adalah kuman umum, kemampuannya menyebar dari orang ke orang dapat menyebabkan keprihatinan. WHO menyarankan masyarakat di China untuk mengikuti langkah-langkah pencegahan, termasuk vaksinasi dan menjaga kebersihan. Sejarah wabah penyakit sebelumnya yang berasal dari China menunjukkan pentingnya kewaspadaan global terhadap penyakit menular. Oleh karena itu, kerja sama internasional dalam pemantauan, respons, dan penanganan wabah sangatlah penting untuk melindungi kesehatan global. -red Sumber Foto : Pexels

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, memiliki pandangan berbeda terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru atau yang dikenal sebagai Nusantara. Anies-Cak Imin, dalam kritiknya, menganggap bahwa pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur dapat menciptakan ketimpangan baru. Anies menekankan bahwa pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan, melainkan dapat menimbulkan ketimpangan antara kota baru tersebut dengan daerah sekitarnya. Menurutnya, pemerataan seharusnya dilakukan dengan mengembangkan kota-kota kecil hingga menengah di berbagai wilayah. Cak Imin, dalam tanggapannya, menyatakan ketidaksetujuannya untuk berpindah ke Ibu Kota Nusantara, memilih tinggal di Jakarta karena dinilai bahwa IKN belum layak untuk ditinggali. Di sisi lain, pasangan Prabowo-Gibran berkomitmen melanjutkan proyek IKN sebagai salah satu dari 17 program prioritas mereka, dengan fokus pada pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan IKN. Prabowo juga berencana menambah anggaran untuk pembangunan IKN jika terpilih sebagai presiden berikutnya. Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian IKN, menganggapnya sebagai titik keseimbangan baru dalam pembangunan yang adil dan simbol futuristik Indonesia. Ganjar menegaskan ketaatannya terhadap undang-undang, menyatakan bahwa setiap pejabat wajib melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan, termasuk pembangunan IKN yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Pandangan ketiga pasangan calon tersebut mencerminkan perbedaan pendapat dalam merespons proyek IKN, baik terkait dampak sosial maupun kelayakan pemindahan ibu kota. Dalam konteks ini, penting bagi pemilih untuk mempertimbangkan argumen dan komitmen masing-masing pasangan dalam memutuskan dukungan mereka dalam pemilihan presiden mendatang. -red Sumber Foto : CNBC Indonesia

( Foto : mmc.kalteng) KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalteng, telah membuka secara resmi Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng Tahun 2023. Acara ini berlangsung di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, pada Selasa (28/11/2023). Dalam sambutannya, Wakil Gubernur H. Edy Pratowo mengungkapkan bahwa telah banyak kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik dari tingkat nasional maupun daerah, yang telah diimplementasikan. Dia menyoroti kebijakan subsidi pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jamkesmas, Jamsostek, Bantuan Sosial Fungsi Pendidikan, dan program pemberdayaan masyarakat miskin lainnya. Semua ini bertujuan untuk mengurangi beban hidup masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup dengan peningkatan pendapatan dan daya beli. Dalam upaya mewujudkan penanganan kemiskinan yang terkoordinasi dengan baik di Kalteng, Wakil Gubernur H. Edy Pratowo menekankan beberapa poin. Pertama, melalui rapat koordinasi ini, diharapkan dapat mengevaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk merumuskan perencanaan yang lebih efektif, terutama dalam pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kedua, mengintegrasikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kalteng, terutama yang berhubungan langsung dengan individu atau keluarga sasaran. Untuk kegiatan yang bersifat tidak langsung, daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi akan lebih diprioritaskan. Ketiga, sesuai dengan INPRES No. 04 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Daerah, terutama Bupati/Walikota, diinstruksikan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem dengan menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem, menyusun program dan kegiatan pada RKPD, serta mengalokasikan anggaran pada APBD, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat. Terakhir, berdasarkan arahan terbaru Wakil Presiden RI, pemerintah daerah diminta untuk memaksimalkan dana insentif untuk kegiatan yang langsung bermanfaat bagi masyarakat. Data BNBA P3KE diharapkan dapat digunakan untuk menargetkan penerima program kemiskinan ekstrem secara lebih tepat sasaran, dan sinergi serta kolaborasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial juga harus ditingkatkan. Dalam laporan Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, dikemukakan bahwa kemiskinan merupakan isu utama dalam pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dan kolaborasi nasional untuk penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalteng, mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran, serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Tujuannya adalah mengetahui dan mengevaluasi kendala dan upaya penanggulangan kemiskinan di daerah agar pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan yang lebih tepat sasaran, lintas sektor, dan memberikan penjelasan terkini terkait upaya penghapusan kemiskinan ekstrem. Hadir dalam rapat tersebut adalah Analis Kebijakan Ahli Madya dari Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kemenko PMK RI, Nur Budi Handayani, Unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Bupati dan Wakil Bupati serta Pj. Bupati/ Pj. Walikota se-Kalteng atau yang mewakili, Kepala Kanwil Kementerian/Instansi Vertikal Provinsi Kalteng, Para Asisten Sekretariat Daerah dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng yang terkait, Pimpinan Perguruan Tinggi/Perbankan Provinsi Kalteng, serta Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait. Kegiatan ini memberikan wadah yang baik untuk evaluasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Langkah-langkah yang dijelaskan oleh Wakil Gubernur H. Edy Pratowo menunjukkan komitmen serius untuk meningkatkan efektivitas program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Tengah. Sinergi antara berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan akademisi, juga menjadi kunci untuk mencapai hasil yang optimal dalam menanggulangi kemiskinan. -red Sumber : mmc.kalteng

( Foto : mmc.kalteng) KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah, H. Nuryakin, membuka Rapat Finalisasi Usulan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum di Kabupaten/Kota se-Kalteng. Acara tersebut diselenggarakan di Banuas Bangkirai Room Hotel Luwansa Palangka Raya pada Selasa (28/11/2023). Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan bahwa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas pokok dan fungsi, termasuk pembinaan BUMD. Menurutnya, BUMD memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan perekonomian daerah, dan memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme BUMD dari waktu ke waktu. Sekda menambahkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 telah memberikan mandat untuk mendorong perbaikan kinerja BUMD air minum di seluruh Indonesia. Peraturan tersebut memberikan waktu tiga tahun agar BUMD air minum mencapai kondisi Full Cost Recovery (FCR) dan memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah air minum untuk Kabupaten/Kota ataupun Provinsi paling lambat bulan Juni tahun sebelumnya. "Sesuai peraturan, tarif batas atas tidak boleh melebihi 4% dari pendapatan masyarakat pelanggan untuk tahun anggaran berikutnya. Penetapan tarif batas atas dan bawah dilakukan paling lambat pada akhir Juni tahun anggaran sebelumnya, sementara Kepala Daerah menetapkan tarif air minum paling lambat bulan November setiap tahun," jelasnya. Sekda menginformasikan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalteng telah mengumpulkan data usulan tarif batas atas dan batas bawah air minum, yang akan direview oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalteng. Ia berharap pertemuan tersebut dapat mengakomodasi masukan dari BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah sehingga usulan dari Kabupaten/Kota dapat segera difinalisasi dan diikuti dengan Surat Keputusan Penetapan Gubernur. Di sisi lain, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Said Salim, menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk menetapkan tarif batas atas dan bawah yang merupakan kewenangan Provinsi dan ditetapkan melalui tandatangan Gubernur Kalimantan Tengah. Selain itu, rapat ini akan menjadi dasar untuk pembahasan anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pemberian angka besaran subsidi kepada masyarakat miskin di wilayah masing-masing. Dalam rapat tersebut turut hadir perwakilan dari BPKP Perwakilan Kalteng, Asisten Perekonomian Kabupaten/Kota, Direktur PDAM Kabupaten/Kota se-Kalteng, dan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PDPERPAMSI) Kalteng. Sambutan dari Sekda dan pemaparan mengenai regulasi yang mengatur tarif air minum memberikan gambaran komprehensif tentang tujuan dan prosedur yang harus diikuti. Selain itu, kehadiran berbagai pihak terkait menunjukkan kerjasama dan keterlibatan aktif dalam pembahasan tarif air minum untuk masyarakat. -red Sumber : mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Dalam acara peluncuran Kharisma Event Nusantara (KEN) di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Tari Babukung khas Kalimantan Tengah turut dipentaskan. Tarian tradisional ini berasal dari Kabupaten Lamandau dan merupakan bagian dari adat masyarakat Dayak Tomun. Tari Babukung telah menjadi pilihan tetap sejak KEN pertama kali diselenggarakan pada tahun 2021. Tarian ini memiliki fungsi ritual yang umumnya ditampilkan dalam momen kehilangan anggota masyarakat. Biasanya, tarian ini dilakukan dalam rangkaian malam yang berjumlah ganjil, seperti 3 malam, 5 malam, 7 malam, atau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Tari Babukung melibatkan penari yang mengenakan berbagai topeng dengan karakter hewan yang disebut Luha, sedangkan penari disebut sebagai Bukung. Keunikan tarian ini terletak pada variasi karakter hewan yang mempengaruhi musik yang mengiringinya. Selain sebagai sarana hiburan, Tari Babukung juga bertujuan untuk menjaga tradisi gotong royong, empati, dan kesetiakawanan terhadap anggota masyarakat di Lamandau. Tarian ini mencerminkan semangat membantu dan menghibur keluarga yang ditinggalkan melalui gerakan tarian dan irama musik. Para penari tidak hanya memberikan penampilan seni, tetapi juga memberikan bantuan kepada keluarga yang ditinggalkan, seperti sembako, hewan ternak, dan bantuan lainnya sebagai bentuk kepedulian. Tidak hanya menarik dalam aspek seni dan budaya, penggunaan topeng dalam tarian ini juga memiliki makna filosofis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Asisten 2 Sekda Kabupaten Lamandau, Meigo, menjelaskan bahwa penggunaan topeng Luha bertujuan agar bantuan yang diberikan tetap anonim. Meskipun tradisi ini masih terjaga dengan baik, Meigo mengakui adanya penurunan praktik dari sebagian masyarakat yang mulai menganut kepercayaan lain. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berupaya untuk merawat dan mempromosikan tradisi ini sebagai bagian dari warisan budaya yang bernilai tinggi. Upaya Pemerintah Daerah untuk merawat dan memperkenalkan tradisi Tari Babukung sebagai bagian dari KEN dan Kalender Of Event menunjukkan komitmen dalam menjaga keberagaman budaya di Indonesia. Hal ini dapat menjadi langkah positif dalam pelestarian nilai-nilai tradisional yang kaya akan makna. -red Sumber Foto : detik travel

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Posisi penting dalam lingkungan pekerjaan dapat meningkatkan peluang perceraian bagi perempuan secara drastis, bahkan di negara dengan tingkat kesetaraan gender tinggi seperti Swedia. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa promosi ke jabatan tinggi, terutama dalam politik dan kepemimpinan eksekutif perusahaan, memengaruhi kemungkinan perceraian perempuan lebih besar daripada laki-laki dengan tingkat karier serupa. Dalam penelitian yang melibatkan pekerja heteroseksual di perusahaan swasta berpegawai lebih dari 100 orang di Swedia, perempuan yang menikah memiliki risiko perceraian dua kali lipat tiga tahun setelah memegang jabatan CEO. Begitu juga dengan perempuan di sektor publik, seperti wali kota dan anggota parlemen, setelah mendapatkan promosi, risiko perceraian meningkat dua kali lipat. Meskipun Swedia memiliki tingkat kesetaraan gender tinggi, faktor-faktor seperti perubahan sumber keuangan, peran dalam rumah tangga, dan stres dapat memperberat situasi, terutama jika perempuan mengalami peningkatan karier. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki perspektif jangka panjang, sebaya, dan sepakat dalam tugas rumah tangga cenderung lebih jarang bercerai saat perempuan mendapatkan promosi jabatan. Namun, fenomena bahwa perempuan cenderung menikah dengan laki-laki yang lebih tua dan lebih mapan ekonominya dapat menjadi tantangan, karena ekspektasi dalam hubungan sering tidak sejalan dengan perkembangan karier. Meskipun perceraian di Swedia dianggap lebih mudah diterima dan dapat memberikan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan untuk memegang peran penting dalam bisnis dan politik tanpa harus memiliki pasangan, penelitian ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender masih dihadapkan pada tantangan sosial. Perempuan yang berhasil cenderung mengalami kesulitan menemukan pasangan yang mendukung karier mereka, sementara norma sosial yang belum sepenuhnya mengakui peran laki-laki sebagai pendukung karier pasangan dalam rumah tangga dapat menjadi penghalang. Secara keseluruhan, penelitian ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara karier, gender, dan kehidupan pribadi, menyoroti perlunya kesadaran dan dukungan yang lebih besar terhadap perempuan yang mencapai posisi tinggi dalam dunia kerja. -red Sumber Foto : Pexels

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut tiga, akan memulai rangkaian kampanye di Papua pada Selasa (28/11), sementara calon wakil presiden, Mahfud MD, akan berkampanye di Aceh. Ganjar menyampaikan bahwa strategi kampanye ini bertujuan agar wilayah ujung timur dan ujung barat Indonesia sama-sama tercakup dalam kunjungan. "Saya di Papua, Pak Mahfud di Aceh. Dari timur ke barat kita bergerak," ujar Ganjar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada Senin (27/11). Ganjar menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan kampanye bersama Mahfud MD. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, akan memulai kampanye Pilpres 2024 di wilayah Jabodetabek, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Meskipun belum merinci lokasi kampanye secara detail, Cak Imin menyatakan bahwa beberapa titik di Jabodetabek akan menjadi fokus kampanyenya. Pasangan Imin, yaitu Anies Baswedan, belum mengumumkan rencana kampanyenya. Anies menyatakan bahwa informasi lebih lanjut akan diumumkan pada waktu yang akan datang. Sebagai catatan, Kamisariat Pemilihan Umum (KPU) menetapkan masa kampanye Pilpres 2024 dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Tiga pasangan calon yang akan bersaing dalam Pilpres 2024 adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (nomor urut 3). Pada kesempatan yang sama, Prabowo Subianto menyatakan bahwa pihaknya akan menggelar doa bersama sebagai awal kampanye, yang diikuti dengan pembagian tugas kepada timnya. Kick-off ini akan diselenggarakan di wilayah Jabodetabek. KPU juga akan mengadakan Deklarasi Kampanye Damai Tertib dan Taat Hukum pada 28 November 2023 di Halaman Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, pukul 14.00 WIB. Masa kampanye Pilpres akan berlangsung hingga 10 Februari 2024, dengan pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024. -red Sumber : CNN Indonesia

( Foto : mmc.kalteng) KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, menghadiri acara Penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama Pengampuan Layanan Prioritas di Kalteng yang berlangsung di Ballroom M Bahalap Hotel Palangka Raya pada Senin (27/11/2023). Dalam sambutannya, Wagub H. Edy Pratowo mengungkapkan bahwa di Indonesia, termasuk di Kalteng, masih terdapat disparitas dalam akses dan kualitas pelayanan kesehatan, disebabkan oleh berbagai faktor seperti geografis, demografis, sosial, ekonomi, dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Tantangan lainnya melibatkan penurunan tingkat kematian ibu dan bayi serta masalah stunting. Wagub menegaskan bahwa pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama. Wagub berterima kasih kepada Kementerian Kesehatan yang telah menginisiasi kerjasama jejaring pengampuan 10 layanan prioritas. Layanan tersebut mencakup berbagai bidang, seperti Kardiovaskuler, Respirasi dan Tuberkulosis, Penyakit Infeksi Emerging, Kanker, Uronefrologi, Gastrohepatologi, Diabetes Melitus, Kesehatan Ibu dan Anak, Stroke, dan Kesehatan Jiwa. Sebagai bentuk komitmen Pemprov Kalteng, telah dibangun fasilitas ruangan sesuai standar di RSUD dr. Doris Sylvanus. Selain itu, Pemprov Kalteng sedang membangun Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B di Hanau, Kabupaten Seruyan. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri juga dilakukan untuk mengembangkan SDM Tenaga Kesehatan melalui pendidikan lanjutan guna memenuhi kebutuhan Dokter Spesialis, Sub Spesialis/Konsultan, dan Perawat Spesialis. Wagub Edy Pratowo juga mendorong Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) sebagai upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup sehat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, Suyuti Syamsul, mengungkapkan bahwa penandatanganan naskah kesepakatan ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022. Kesepakatan tersebut diharapkan dapat memungkinkan rumah sakit di daerah menangani penyakit utama seperti stroke, jantung, kanker, dan penyakit lainnya, dengan dukungan RS Pengampu. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kebutuhan rujukan ke luar daerah atau provinsi. Dalam acara tersebut, dilakukan penandatanganan 10 naskah kerjasama untuk layanan prioritas, melibatkan berbagai rumah sakit dan pemerintah daerah. Hadir pula anggota Forkopimda Provinsi Kalteng, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, bupati dari beberapa kabupaten di Kalteng, serta perwakilan dari rumah sakit dan perguruan tinggi kesehatan. Langkah Pemerintah Provinsi Kalteng untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan merupakan langkah yang sangat positif, terutama dalam mengatasi disparitas yang masih terjadi. Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, rumah sakit, dan perguruan tinggi, menunjukkan komitmen yang kuat untuk menghadapi tantangan kesehatan di daerah tersebut. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) juga menjadi upaya yang baik untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. -red Sumber : mmc.kalteng

( Foto : mmc.kalteng) KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Yuas Elko, Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi tahun 2023 secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng pada Senin (27/11/2023). Rakor dipimpin oleh Irjen Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir. Dalam arahannya, Tomsi Tohir menyampaikan bahwa kondisi inflasi suatu daerah sangat bergantung pada iklim yang terjadi. Meskipun curah hujan tinggi diharapkan dapat mendukung penurunan inflasi, perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan musibah. Ia juga menyoroti 10 provinsi dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi, antara lain Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Lampung, serta meminta perhatian khusus terhadap perubahan harga di daerah tersebut. Pudji Ismartini, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, melaporkan bahwa sebanyak 71,14% kabupaten/kota di Pulau Luar Jawa dan Sumatera mengalami kenaikan IPH. Poso mencatat kenaikan tertinggi dengan nilai IPH sebesar 5,36%. Komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dan telur ayam ras terus mengalami kenaikan harga, khususnya cabai merah yang fluktuasinya signifikan di seluruh Indonesia. Usai rakor, Yuas mengungkapkan bahwa inflasi minggu keempat November 2023 di Kalteng sebesar 2,51%, masih masuk kategori aman secara nasional. Di Kotim, tingkat inflasi bahkan mencapai 2,48%, terendah secara nasional. Menjelang natal dan tahun baru, Pemerintah bersama BULOG telah menyiapkan tambahan stok untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan program bantuan pangan. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan melaksanakan pasar pangan murah dan pemantauan harga oleh tim satgas. Keberadaan unsur Forkopimda, Kepala Instansi Vertikal, dan Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng turut mendukung kehadiran Yuas Elko dalam rakor. Secara virtual, berbagai pihak seperti Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden, serta perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Pertanian, dan BULOG ikut serta dalam rapat. Tampak pula hadir secara virtual, Sesjamdatun Raden Febrytriyanto, yang mewakili Panglima TNI, serta Staf Ahli Tingkat II Ekonomi Keuangan Eko Nursanto. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh Indonesia juga turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut. -red Sumber : mmc.kalteng