Search Results

KALTENG NETWORK, KUALA PEMBUANG - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan Zuli Eko Prasetyo menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan harus bekerja ekstra untuk meningkatkan akses transportasi. Hal tersebut, menurut Eko, sangat penting untuk dilakukan mengingat Kabupaten Seruyan merupakan salah satu kabupaten penyangga ketika Ibu Kota Negara atau IKN resmi beroperasi di Provinsi Kalimantan Timur. “Itu merupakan pesan langsung Presiden Republik Indonesia (RI) Bapak Joko Widodo, ya. Dan seharusnya, hal tersebut menjadi atensi bagi pemerintah untuk meningkatkan akses transportasi di daerah kita,” katanya. Eko membeberkan, saat ini terjadi peningkatan aktivitas penerbangan di Bandara Kuala Pembuang, meskipun hanya Kuala Pembuang ke Palangkaraya dan Kuala Pembuang ke Banjarmasin. “Tentunya, kita berharap, kedepan untuk sektor penerbangan di Bumi Gawi Hatantiring terus mengalami peningkatan. Dengan demikian, kedepannya kita bisa mengajak lebih banyak lagi maskapai maupun menambah tujuan penerbangan,” pungkasnya. (rfn)

KALTENG NETWORK, KUALA PEMBUANG - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan menyebut, pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan persiapan anggaran, konsep, maupun strategi, tetapi juga membutuhkan pemikiran yang maju dari semua kalangan masyarakat. Hal itu disampaikan langsung Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo yang menilai, bahwa Bumi Gawi Hatantiring perlu memberikan ruang kepada orang-orang yang berpikiran maju untuk berkontribusi dalam membangun daerah tersebut. “Rangkul mereka dan berikan ruang serta kesempatan untuk mereka yang ingin menyampaikan ide maupun gagasannya yang sepenuhnya untuk membangun daerah kita,” katanya. Eko mencontohkan, banyaknya mahasiswa yang berkuliah di luar daerah, akan tetapi sepulang ke Kabupaten Seruyan mengalami suatu kebingungan untuk menerapkan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang didapat selama hidup di kota. “Tentunya, mereka perlu wadah untuk menerapkan ilmu dan pengalamannya. Pemerintah harus memperlakukan mereka sebagai partner. Ingat, mereka adalah aset daerah untuk masa depan daerah yang lebih baik,” pungkasnya. (rfn)

KALTENG NETWORK, KUALA PEMBUANG - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan menyebut, kasus bullying harus dihilangkan dari lingkungan pendidikan agar tidak mempengaruhi proses belajar mengajar siswa di sekolah serta tidak mencoreng marwah pendidikan di wilayah setempat. Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo mengatakan, dirinya turut prihatin dengan kasus bullying yang menimpa seorang anak di Kecamatan Seruyan Tengah sehingga menyebabkan anak tersebut dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sampit, Kotawaringin Timur. “Dalam kasus ini, aparat keamanan dan Pemerintah Desa (Pemdes) setempat harus melakukan penelusuran untuk mengetahui akar permasalahannya. Karena, ini sudah masuk ke dalam ranah kriminal,” katanya. Eko menambahkan, pihak sekolah semestinya melakukan pengawasan ekstra terhadap proses belajar mengajar, serta diberikan pemahaman terhadap bahaya atau dampak dari bullying. “Di samping melakukan pengawasan, juga berikan pemahaman terhadap mereka (siswa/siswi) terkait bahaya atau dampak dari bullying, karena kita belum mengetahui apakah kasus itu dilakukan secara sengaja atau ketidaksengajaan,” pungkasnya. (rfn)

KALTENG NETWORK, KUALA PEMBUANG - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan menyebutkan, Pemilihan Umum (Pemilu) tidak boleh menjadi dasar untuk terpecah belahnya masyarakat. Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo mengatakan, dalam sejarahnya Pemilu hanya dilaksanakan dalam sehari, sehingga jangan sampai dengan hanya satu hari itu memecah belah satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. “Pemilu kan hanya satu hari, 365 hari itulah kita bekerja bersama-sama,” katanya usai menghadiri acara Jumat Curhat bersama Polisi Resor (Polres) Seruyan. Eko menjelaskan, perbedaan pandangan serta pilihan politik dan Pemilu merupakan suatu yang wajar dalam dinamika demokrasi dan kontestasi politik di Indonesia. “Jadi, bersikap bijaklah dalam menyambut Pemilu. Perkara berbeda pandangan dan sikap politik merupakan hal yang biasa dalam dinamika demokrasi dan kontestasi politik kita,” pungkasnya. (rfn)

KALTENG NETWORK, KUALA PEMBUANG - Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan Bambang Yantoko menyebut, desa-desa di Kabupaten Seruyan perlu mendapat dorongan pembangunan yang merata. Pasalnya, dirinya menilai selama ini pembangunan di Bumi Gawi Hatantiring lebih tersentralisasi atau terpusat, sehingga desa-desa yang sulit terjangkau seperti yang ada di daerah pemilihan (dapil) II hampir tidak terjamah. “Tentunya, percepatan pembangunan desa itu sangat perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung aktivitas perekonomian masyarakat di dapil II,” katanya. Yantoko berharap, dengan aspirasi-aspirasi masyarakat dapil II yang diserap dalam kegiatan reses oleh pihaknya itu dapat menjadi pembahasan pemerintah, kemudian menjadi kebijakan pembangunan yang merata. “Intinya, pembangunan itu sangatlah penting untuk masyarakat desa. Dan hal itu sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukannya,” pungkasnya. (rfn)

KALTENG NETWORK, KUALA PEMBUANG- Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan menyebut, kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Seruyan harus jadi prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan. Hal itu diungkapkan oleh anggota DPRD Seruyan Rudi Hartono yang menilai, program-program pemerintah saat ini belum menyentuh kepada persoalan di lingkungan masyarakat. “Program-program itu semestinya menyentuh persoalan masyarakat, sehingga berdampak langsung pada aktivitas perekonomian masyarakat dan lain sebagainya,” katanya. Rudi mengatakan, berdasarkan hasil reses yang dilakukan oleh pihaknya di daerah pemilihan (dapil) II beberapa waktu yang lalu, mayoritas aspirasi masyarakat adalah masalah kesehatan. “Kesehatan di sana masih jadi masalah, baik di sektor pelayanan maupun fasilitas. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah untuk membuat program-program yang memprioritaskan kesehatan masyarakat di sana,” pungkasnya. (rfn)

KALTENG NETWORK, KUALA PEMBUANG - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan menyebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan harus melakukan rapat evaluasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anggota DPRD Seruyan Harsandi mengatakan, Pemkab Seruyan juga harus mengidentifikasi kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di wilayah setempat terkait kinerjanya. “Seharusnya pemerintah melakukan rapat evaluasi terkait PAD kita dan juga melakukan identifikasi kinerja Kepala BAPENDA yang ada ini,” katanya. Harsandi menjelaskan, melihat PAD yang setiap tahunnya mengalami penurunan tersebut, pemerintah seyogyanya dapat segera mengambil sikap tegas. “Bukannya membiarkan setiap tahun PAD di daerah mengalami penurunan terus menerus, sehingga untuk menutupi target PAD yang telah ditetapkan, pemerintah harus menombok atau berhutang,” tegasnya. (rfn)

KALTENG NETWORK, KUALA PEMBUANG- Sebagai upaya untuk mengembangkan budidaya perikanan di Kabupaten Seruyan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan Zuli Eko Prasetyo meminta dinas terkait untuk mengaktifkan Petugas Penyuluh Perikanan (PPL). “Di Seruyan ini kan cukup banyak masyarakat yang membudidayakan ikan, seperti dengan metode keramba, tambak dan lainnya, nah ini perlu dukungan pemerintah daerah khususnya dinas perikanan untuk mengaktifkan PPL,” katanya. Eko sapaan akrab Ketua DPRD Seruyan itu mengungkapkan, bahwa PPL memiliki peranan penting dalam mengembangkan sektor perikanan, dimana PPl merupakan tenaga teknis yang dalam hal ini tugasnya untuk memberikan edukasi, pembinaan maupun pelatihan kepada para nelayan tentang bagaimana cara membudidayakan ikan dengan baik. “Dengan begitu para nelayan pembudidaya ikan itu bisa menambah wawasan mereka dan dengan begitu juga hasil budidaya perikanan secara otomatis akan berkembang dan meningkat,” imbuhnya. Disamping itu lanjutnya, dengan adanya tenaga penyuluh juga diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi para pembudidaya perikanan masyarakat sdi Kabupaten Seruyan saat ini, seperti persoalan pakan, bibit, penyakit pada ikan dan sebagainya. “Oleh karena itu saya minta dinas perikanan untuk mengaktifkan PPL dan kami harap juga tenaga penyuluh itu ada di setiap kecamatan agar bisa memberikan penyuluhan secara merata kepada masyarakat” tandasnya. (rfn)

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan apresiasi terhadap terselenggaranya Pumpung Hai dan Festival Dayak. Kegiatan ini dianggap memberikan banyak manfaat, terutama dalam membangkitkan semangat kebudayaan di tengah masyarakat. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kalteng Katma F Dirun menyatakan dukungan terhadap kegiatan ini karena dianggap mampu menghidupkan semangat kebudayaan daerah, terutama dalam mengenang sejarah Suku Dayak sebagai masyarakat asli Kalimantan, khususnya di Bumi Tambun Bungai. Beliau menegaskan pentingnya menjaga dan mewariskan adat dan budaya yang kaya meski di tengah kemajuan teknologi dan zaman. Pada pembukaan Pumpung Hai dan Festival Dayak di Bundaran Besar Palangka Raya, dilaksanakan Parade Seribu Dohong dan Expo Budaya di lapangan Pameran Tilung kota setempat. Pumpung Hai diartikan sebagai pagelaran besar terkait budaya suku Dayak yang rutin diselenggarakan dari tahun ke tahun. Katma menekankan bahwa di era perkembangan teknologi yang pesat, keberagaman adat dan budaya harus tetap terjaga dan diwariskan kepada generasi penerus. Dalam perspektifnya, adat budaya yang kental dengan kearifan lokal dapat menjadi modal dasar untuk mendukung program pembangunan daerah, dengan harapan akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Dia juga menyebutkan bahwa melalui rangkaian kegiatan expo dengan partisipasi berbagai peserta, termasuk instansi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi Kalimantan Tengah. Terutama, bagi pelaku UMKM dan pedagang kecil yang terdampak oleh pandemi Covid-19, diharapkan kegiatan ini dapat memberikan dorongan positif bagi perekonomian mereka. Wakil Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Rahmat Nasution Hamka menekankan pentingnya kebanggaan terhadap budaya bagi warga suku Dayak. Dia mengajak mereka untuk dapat berdiri sejajar dengan yang lain, menunjukkan kemampuan untuk menjadi tuan rumah di daerah mereka sendiri. Apresiasi dari pemerintah terhadap kegiatan budaya seperti Pumpung Hai dan Festival Dayak adalah langkah positif dalam melestarikan warisan budaya dan membangkitkan rasa kebanggaan di kalangan masyarakat. Selain itu, upaya untuk mendukung perekonomian melalui kegiatan ekspo juga merupakan inisiatif yang baik, terutama dalam menghadapi dampak pandemi yang mempengaruhi sektor ekonomi, terutama UMKM dan pedagang kecil. -red Sumber Foto : Antara News

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Harga emas terbaru dari PT Aneka Tambang Tbk, atau yang dikenal sebagai emas Antam, mengalami kenaikan signifikan menjelang akhir pekan ini. Harga emas Antam saat ini mencapai Rp 1.130.000 per gram, naik Rp 15.000 dibandingkan dengan harga kemarin yang sebesar Rp 1.115.000. Selain itu, harga buyback emas Antam, yang merupakan harga ketika menjual kembali emas, juga mengalami kenaikan menjadi Rp 1.029.000 per gram. Harga ini berlaku ketika seseorang menjual emas, di mana emas Antam akan dihargai sebesar Rp 1.029.000 per gram. Saat ini, Antam menyediakan emas dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Pembeli dapat memperoleh potongan pajak sebesar 0,45 persen dengan menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, Antam menawarkan beberapa seri emas, termasuk emas seri batik dan gift seri dengan ukuran yang beragam. Harga emas Antam hari ini belum termasuk PPh 22 sebesar 0,9 persen, dan hingga pukul 08.38 WIB, harga emas Antam sebagian besar masih tetap stabil. Berikut adalah rincian harga emas Antam per gram untuk berbagai ukuran: - 0,5 gram = Rp 615.000 - 1 gram = Rp 1.130.000 - 2 gram = Rp 2.200.000 - 3 gram = Rp 3.275.000 - 5 gram = Rp 5.425.000 - 10 gram = Rp 10.795.000 - 25 gram = Rp 26.862.000 - 50 gram = Rp 53.645.000 - 100 gram = Rp 107.212.000 - 250 gram = Rp 267.765.000 - 500 gram = Rp 535.320.000 - 1.000 gram = Rp 1.070.600.000. Sementara itu, harga emas dunia mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, menyentuh USD 2.075,09 per ounce pada perdagangan Jumat. Kenaikan ini terjadi setelah Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, Jerome Powell, meningkatkan kepercayaan pasar bahwa Fed telah menyelesaikan pengetatan kebijakan moneter. Meskipun harga emas dunia mencapai rekor nominal, jika disesuaikan dengan inflasi, harga emas tertinggi sepanjang masa masih dicapai pada awal 1980 dengan nilai setara USD 3.452,40 per ounce. Powell menegaskan bahwa The Fed saat ini tidak berencana untuk menurunkan suku bunga, sehingga komentar tersebut mempengaruhi peningkatan harga emas. Harga emas yang terus meningkat dapat memengaruhi keputusan investor dan pembeli emas. Selain itu, penjelasan mengenai inflasi dan rekor harga emas sepanjang masa memberikan konteks yang relevan dalam memahami dinamika pasar emas. -red Sumber Foto : Jawapos

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan penjelasan mengenai perbedaan format debat antara calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 dibandingkan dengan Pilpres 2019. Pada pemilihan sebelumnya, KPU menerapkan format debat yang lebih beragam, terdiri dari dua kali debat khusus untuk calon presiden, satu kali debat khusus untuk calon wakil presiden, dan dua kali debat dengan partisipasi bersama antara calon presiden dan calon wakil presiden. Sementara itu, untuk Pilpres 2024, KPU berencana menyelenggarakan lima kali debat dengan melibatkan calon presiden dan calon wakil presiden secara bersamaan. Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil agar pemilih dapat melihat sejauh mana kerja sama antara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. "Sehingga kemudian supaya publik makin yakin lah team work (kerja sama) antara calon presiden dan calon wakil presiden dalam penampilan di debat," kata Hasyim kepada wartawan pada Kamis (30/11). Meskipun demikian, Hasyim menegaskan bahwa proporsi waktu untuk bicara antara calon presiden dan calon wakil presiden akan berbeda. Saat debat calon presiden, porsi bicara calon presiden akan lebih besar, begitu pula saat debat calon wakil presiden. Dalam konteks Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15/2023, dijelaskan bahwa akan ada tiga kali debat calon presiden dan dua kali debat calon wakil presiden. "Ketika debat calon wakil presiden, maka proporsinya calon wakil presiden yang lebih banyak," tambahnya. Hasyim menyatakan bahwa aturan ini telah disepakati oleh semua pasangan calon dan menegaskan bahwa hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan keyakinan publik terhadap kerja sama antara calon presiden dan calon wakil presiden dalam debat. KPU sudah menetapkan jadwal lima kali debat kandidat Pilpres 2024, dengan debat perdana yang akan digelar pada 12 Desember 2023. Debat-debat tersebut akan disiarkan di stasiun TV nasional dengan durasi total 150 menit, dimana 120 menit untuk segmen debat dan sisanya untuk iklan. Terkait hal ini, KPU akan mengundang setiap tim kampanye untuk mendiskusikan lebih lanjut format debat yang akan diterapkan. Tiga pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pilpres 2024 adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Langkah KPU dalam menyelenggarakan debat yang lebih sering dan melibatkan calon presiden dan calon wakil presiden secara bersamaan dapat menjadi cara yang efektif untuk memperlihatkan keterkaitan dan kerja sama antar keduanya kepada pemilih. Dengan demikian, pemilih dapat membuat keputusan yang lebih informan saat memilih pemimpin negara. -red Sumber Foto : Liputan

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing/Non Government Organization (NGO) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023. Acara tersebut diselenggarakan di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur, pada Jumat (1/12/2023). Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, Katma F. Dirun, menjelaskan bahwa rakor ini memiliki signifikansi dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Tujuan utamanya adalah untuk memantau dan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing/NGO di Kalimantan Tengah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan mereka berada dalam batas ketentuan hukum dan tidak membahayakan keamanan serta kedaulatan negara. Menurut Katma, langkah ini diambil karena adanya potensi risiko dan tantangan yang mungkin timbul dari kehadiran orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing/NGO tersebut. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini dianggap penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk menghadapi kegiatan mereka. Namun demikian, meskipun rapat koordinasi dianggap penting, penting untuk menegaskan aspek-aspek keadilan, kebebasan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penyelenggaraan rapat koordinasi harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan transparansi. Dalam hal ini, melibatkan pemangku kepentingan yang relevan dan memiliki keahlian dianggap sebagai langkah yang esensial. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil didasarkan pada informasi yang komprehensif dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Dalam konteks pemantauan kegiatan tersebut, pemerintah perlu memastikan bahwa proses pemantauan dilaksanakan dengan tegas dan profesional. Pemantauan ini seharusnya tidak digunakan sebagai alat untuk membatasi kebebasan berpendapat atau menghambat akses informasi yang sehat. Keseimbangan antara kepentingan nasional dan hak-hak individu yang dilindungi harus dijaga dengan baik. Secara keseluruhan, rapat koordinasi pemantauan kegiatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing/NGO di Provinsi Kalimantan Tengah dianggap sebagai langkah penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Namun, perlu diingat bahwa pelaksanaannya harus mengikuti prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. -red Sumber : mmc.kalteng