Saifullah Yusuf: Kemiskinan Itu Nyata, Bukan Sekedar Data Tetapi Tantangan Dalam Kemajuan Peradaban

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Menurut Saifullah Yusuf, menteri sosial Republik Indonesia, kemiskinan bukan hanya masalah angka ekonomi atau statistik. Lebih dari itu, kemiskinan merupakan tantangan besar bagi peradaban negara.

Di Bandung pada Senin, 28 April, Gus Ipul menyatakan hal itu saat berbicara tentang Peningkatan Peran Kepala Desa dan Kepala Kelurahan di Jawa Barat.

Kemiskinan bukan hanya masalah numerik atau ekonomi; itu adalah masalah peradaban. Gus Ipul menyatakan bahwa mengatasi kemiskinan berarti menyelamatkan masa depan negara, memperkuat fondasi keadilan sosial, dan memenuhi amanah konstitusi.

Gus Ipul mengutip Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menyatakan bahwa terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara sehingga mereka dapat hidup layak dan berkembang.

Tingkat kemiskinan di Jawa Barat sebesar 7,08 persen per Maret 2025, menurut data Badan Pusat Statistik. Gus Ipul, bagaimanapun, menyatakan bahwa angka-angka tersebut mewakili kisah-kisah tragis, termasuk anak-anak yang putus sekolah, ibu-ibu yang tidak memiliki akses ke layanan kesehatan, dan keluarga yang hidup dalam kondisi yang tidak memadai.

Sekolah Rakyat dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) adalah dua pilar utama kampanye pengentasan kemiskinan Kementerian Sosial.

Gus Ipul mengklaim bahwa Sekolah Rakyat akan muncul di kalangan masyarakat miskin sebagai sarana pendidikan alternatif yang akan mengajarkan selain pelajaran dasar, keterampilan praktis, kepemimpinan sosial, dan semangat kemandirian.

Dia menyatakan bahwa sekolah rakyat adalah investasi yang akan bertahan untuk waktu yang lama. Sesungguhnya, kemiskinan tidak cukup dilawan dengan bantuan sesaat, tetapi harus diatasi melalui pendidikan yang membebaskan dan memberdayakan.

Pemerintah bertujuan untuk mendirikan 100 Sekolah Rakyat tahun ini di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, Gus Ipul menekankan betapa pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebagai sistem pendataan sosial ekonomi pertama yang aktual dan terintegrasi, DTSEN berfungsi sebagai alat penting untuk memastikan bahwa sasaran program pengentasan kemiskinan tepat waktu. Presiden Prabowo Subianto akan menggunakan DTSEN untuk tujuan ini.

Dia mengatakan, "Dengan DTSEN, kita dapat melihat siapa yang benar-benar miskin, di mana mereka berada, apa kebutuhannya, dan bagaimana kesejahteraannya berubah dari waktu ke waktu."

Dalam kesempatan ini, Gus Ipul mengimbau seluruh pemerintah daerah, kepala desa, kepala kelurahan, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama untuk meningkatkan pendidikan keluarga miskin melalui Sekolah Rakyat dengan mengoptimalkan penggunaan DTSEN.

Gus Ipul juga meminta semua pihak berkontribusi untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk anggaran sosial memiliki efek yang signifikan.

Pengentasan kemiskinan segera menjadi keharusan. Dia menyatakan bahwa Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera dimulai dari desa, kampung, Sekolah Rakyat, dan data yang akurat.

Acara tersebut dihadiri oleh ratusan kepala desa dan lurah dari seluruh Jawa Barat, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia/Kepala BKKBN, Wihaji, dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.-red

Foto : Kemensos