Program Lumbung Pangan Nasional Diyakini Mampu Menurunkan Angka Kemiskinan di Kalimantan Tengah oleh

Foto : MMC Kalteng

KALTENGNETWORK, PALANGKA RAYA - Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni, mewakili Plt. Sekretaris Daerah dalam konferensi pers yang diadakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah pada 15 Januari 2025. Acara ini membahas kondisi kemiskinan di Kalimantan Tengah per September 2024 serta tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat dalam periode tersebut.

Dalam pemaparan Kepala BPS Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, disebutkan bahwa angka kemiskinan pada September 2024 mencapai 5,26%, meningkat 0,09% dibandingkan Maret 2024. Jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 3,61 ribu jiwa, menjadi total 149,24 ribu orang. Di wilayah perkotaan, angka kemiskinan naik 0,33% menjadi 5,22%, sementara di perdesaan terjadi penurunan 0,09% menjadi 5,29%. Garis kemiskinan tercatat sebesar Rp641.524 per kapita per bulan, meningkat 2,82% dari Maret 2024, dengan 77,25% di antaranya untuk kebutuhan makanan dan 22,75% untuk kebutuhan non-makanan.

Meskipun angka kemiskinan mengalami sedikit kenaikan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) justru menurun dari 0,784 pada Maret 2024 menjadi 0,680 pada September 2024. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan dari 0,188 menjadi 0,125 pada periode yang sama. Sementara itu, Gini Ratio atau tingkat ketimpangan pengeluaran meningkat tipis dari 0,301 menjadi 0,304. Di wilayah perkotaan, angka ketimpangan naik dari 0,311 menjadi 0,322, sedangkan di perdesaan mengalami penurunan dari 0,288 menjadi 0,282.

Menanggapi laporan ini, Sri Widanarni menyatakan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi kemiskinan, salah satunya melalui Program Lumbung Pangan Nasional. Ia optimis bahwa program ini dapat membantu menurunkan angka kemiskinan di Kalimantan Tengah dengan mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Dari sisi distribusi pengeluaran, kelompok 40% penduduk dengan pengeluaran terendah mencatat angka sebesar 21,88%, yang menurut standar Bank Dunia masih tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. Secara lebih rinci, distribusi pengeluaran di wilayah perkotaan berada di angka 20,58%, sementara di perdesaan mencapai 23,12%.

Secara keseluruhan, pemerintah daerah terus berupaya mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi melalui berbagai program strategis yang ditargetkan secara tepat. Dengan implementasi kebijakan yang efektif, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah dapat terus meningkat. -red