Pemprov Kalteng Siap Sambut Kunjungan Menteri Hukum dan Peresmian 1.571 Posbakum Desa/Kelurahan
- Astri Astri
- Oct 27
- 2 min read

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mematangkan persiapan menjelang kunjungan Menteri Hukum Indonesia sekaligus peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan se-Kalteng, yang dijadwalkan berlangsung pada 5–6 November 2025.
Rapat koordinasi terkait persiapan kegiatan tersebut dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Setda Prov. Kalteng) Sunarti, mewakili Plt. Sekretaris Daerah. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Kalteng, pada Senin (27/10/2025).
Dalam arahannya, Sunarti menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menyukseskan agenda nasional tersebut.
“Selaku pemerintah daerah, kami siap untuk mensukseskan kegiatan peresmian Posbakum Desa/Kelurahan serta menyambut kunjungan Menteri Hukum Indonesia di Kalimantan Tengah,” tutur Sunarti.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalteng Hajrianor mengungkapkan bahwa seluruh desa dan kelurahan di Kalimantan Tengah telah memiliki Posbakum yang siap diresmikan.
“Kami bersyukur, pembentukan Posbakum di Kalteng telah mencapai 100 persen sejak 18 September 2025. Saat ini, kami terus melaksanakan kegiatan pendampingan dan pelatihan bagi para paralegal di tingkat desa dan kelurahan,” jelas Hajrianor.
Ia menambahkan bahwa Kalimantan Tengah menjadi provinsi keenam di Indonesia yang akan dikunjungi Menteri Hukum Indonesia untuk peresmian Posbakum, setelah sebelumnya kegiatan serupa digelar di Sumatera Selatan, Jawa Barat, Maluku Utara, Riau, dan DKI Jakarta.
Rapat juga membahas sejumlah aspek teknis, seperti kesiapan lokasi peresmian, daftar undangan kepala desa dan lurah, serta dukungan fasilitas dan konsumsi peserta dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran.
Lebih lanjut, Sunarti menyampaikan bahwa seluruh persiapan telah berjalan dengan baik dan hampir rampung.
“Alhamdulillah, persiapan sudah hampir rampung. Rencana kegiatan dan rundown acara juga sudah mendapat persetujuan dari pihak Menteri Hukum Indonesia,” ungkapnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Kalteng, serta perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalteng, guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar hingga hari pelaksanaan peresmian. -red
Foto: MMC.Kalteng



















Comments