Pemprov Kalteng Perkuat Pencatatan Kasus Kekerasan lewat Pelatihan SIMFONI PPA

Foto : Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden saat menghadiri pelatihan

KALTENGNETWORK, PALANGKA RAYA- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas P3APPKB menggelar Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Senin (14/7/2025), di Aquarius Boutique Hotel, Palangka Raya. Kegiatan dua hari ini bertujuan meningkatkan kapasitas lembaga layanan dalam memanfaatkan aplikasi SIMFONI PPA sebagai sistem digital pencatatan kasus.

Kepala Dinas P3APPKB Kalteng, Linae Victoria Aden, menekankan pentingnya data akurat dan terintegrasi sebagai dasar perumusan kebijakan perlindungan perempuan dan anak.“Data adalah kunci. Tanpa data yang valid dan terstruktur, kita tidak akan mampu menyusun program yang tepat sasaran,” ujarnya.

Foto : Kepala Dinas P3APPKB saat menyampaikan sambutannya

Menurut Linae, SIMFONI PPA tidak hanya mencatat jumlah kasus, tapi juga memuat informasi detail korban, jenis kekerasan, lokasi, dan pelaku. Data ini dinilai krusial dalam penanganan kasus dan evaluasi program.

Namun, ia mengakui adanya kendala seperti keterbatasan SDM, infrastruktur, dan kurangnya sinergi antarinstansi.“Dengan pelatihan ini, kami berharap petugas layanan dan admin SIMFONI di semua tingkatan makin kompeten, sehingga pencatatan bisa berjalan maksimal dan real time,” tegasnya.

Linae juga mengajak peserta menjadi ujung tombak perlindungan korban.“Dengan semangat gotong royong, kita ingin memastikan tidak ada satu pun korban kekerasan yang luput dari perhatian,” tuturnya.

Ketua panitia, Jumrah, menyampaikan pelatihan ini merupakan tindak lanjut regulasi nasional dan kebutuhan daerah atas sistem data yang lebih akurat. Kegiatan ini mengacu pada Permen PPPA No. 2 Tahun 2025 tentang Juknis Dana Alokasi Khusus Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Sebanyak 29 peserta dari Dinas P3APPKB provinsi, kabupaten/kota, dan unit layanan teknis turut ambil bagian. Mereka dibekali materi dari narasumber lintas sektor, termasuk Kemen PPPA, Ditreskrimum Renakta Polda Kalteng, Dewan Adat Dayak, psikolog, dan pranata komputer DP3APPKB.

Melalui pelatihan berbasis praktik dan diskusi, peserta diajak memahami pentingnya perspektif korban dan pemanfaatan data untuk menjamin keadilan serta perlindungan yang efektif.-red

Foto: mmc kalteng