Pemprov Kalteng Dorong Optimalisasi PAD 2025 untuk Wujudkan Kemandirian Daerah

Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, pada Rapat Koordinasi Optimalisasi Daerah Tahun 2025

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Kegiatan ini berlangsung di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, pada Kamis (12/6/2025).

Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran, dalam sambutannya menyampaikan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci dalam memperluas ruang pembangunan daerah, termasuk pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

Ia menekankan pentingnya keberlanjutan Program Kartu Huma Betang Sejahtera, agar masyarakat di seluruh penjuru Kalteng, termasuk wilayah pedalaman, dapat menikmati hasil pembangunan secara merata.

Meski capaian PAD tahun 2025 menunjukkan tren positif, Gubernur menyoroti bahwa kontribusinya terhadap keseluruhan pendapatan daerah masih belum maksimal. Ia mengidentifikasi adanya potensi besar yang belum tergarap optimal, terutama dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.

Menurutnya, potensi tersebut dapat didorong melalui optimalisasi penerimaan dari Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta opsen untuk Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Sebagai langkah konkret, Gubernur menegaskan perlunya strategi terpadu dan kolaboratif. Ini mencakup integrasi data antar-instansi, serta peningkatan sinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, guna merumuskan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran.

Ia juga menekankan pentingnya penegakan regulasi, seperti kewajiban penggunaan pelat kendaraan KH untuk kendaraan operasional perusahaan, pelaporan volume pemakaian air permukaan secara akurat, distribusi dan pembelian BBM melalui wajib pajak sah, serta pemutakhiran data objek pajak alat berat.

Gubernur mengimbau transformasi pelayanan pajak menuju sistem digital yang transparan dan efisien, demi menutup potensi pelanggaran dan memberikan kemudahan kepada para wajib pajak. “Kita harus mampu membiayai pembangunan sendiri, tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat,” tegasnya.

Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, menambahkan bahwa rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan potensi pendapatan dari sektor-sektor strategis benar-benar tergarap. Ia menekankan bahwa kedisiplinan dan kepatuhan para wajib pajak akan berkontribusi besar dalam mewujudkan kemandirian dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Gubernur Edy Pratowo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Herson B. Aden, Staf Ahli Gubernur Yuas Elko, jajaran Kepala Perangkat Daerah Provinsi, Direktur Bank Kalteng, serta para pimpinan perusahaan dari berbagai sektor di Kalimantan Tengah. -red

Foto: MMC.KALTENG