Search Results

Kalteng Network, Palangka Raya - Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kalteng Katma F. Dirun menghadiri sekaligus menjadi narasumber pada Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa, Minggu (15/10/2023) bertempat di Hotel Aquarius, Kota Palangka Raya. Saat memaparkan materinya yang bertemakan “Peranan Kepemimpinan bagi Aparatur Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, Katma F. Dirun menyatakan bahwa kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan dengan hati. "Apabila seorang pemimpin yang memimpin organisasi dengan hati, mau mendengarkan, dan juga dapat menjadi contoh teladan yang baik terhadap anggota organisasi serta masyarakat, maka niscaya akan membawa dampak positif bagi pelaksanaan kinerja dan pembangunan," ujarnya. Lebih lanjut disampaikan, pada konteks kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah, Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa juga dapat menerapkan prinsip kepemimpinan Huma Betang. "Prinsip Huma Betang ini merupakan kepemimpinan yang mengedepankan kearifan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan yang tertuang dalam Pancasila, antara lain spiritualitas (campur tangan Tuhan), jujur dan terbuka, nilai-nilai kekeluargaan, musyawarah serta mendahulukan kepentingan bersama," tuturnya. Sementara itu, pendamping Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Sri Wahyuningsih menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa. "Melalui kegiatan ini diharapkan mampu mendorong Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa untuk memiliki pemahaman manajemen kepemimpinan dan kewirausahaan, sehingga meningkatkan kualitas pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa," pungkasnya. (Fajar/Foto:DaniMeina)/Edt:WP

Kalteng Newtork, Palangka Raya- Mencermati penomena akhir-akhir ini terkait penyampaian aspirasi masyarakat maupun unjuk rasa secara terbuka, dengan membawa senjata tajam dan/ atau membawa senjata khas Dayak, Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran mengimbau dan melarang aksi penyampaian aspirasi dengan membawa senjata atau pusaka khas Dayak seperti tombak/ lunju, mandau dan duhung. Hal tersebut ia sampaikan di Palangka Raya, Minggu (15/10/2023). Menurutnya himbauan dan larangan tersebut, merupakan upaya dari menjaga marwah dari benda-benda pusaka dan budaya Dayak Kalimantan Tengah. "Menyampaikan aspirasi ataupun unjuk rasa dan sejenisnya, adalah hak yang dilindungi Undang-undang, apabila sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Membawa senjata tajam, terlebih itu benda-benda pusaka daerah, bukan pada tempatnya, dan bukan momentum yang relevan ", ucapnya. Lebih lanjut ia menyebut bahwa benda atau senjata khas Dayak, akan lebih arif dan bijak bila digunakan dalam acara-acara ritual adat maupun pameran kebudayaan, sehingga marwah dan pelestariannya tetap terjaga dan terhormat. "Esensi dari penyampaian aspirasi adalah menyuarakan keinginan ataupun tuntutan, bukan mempertontonkan senjata-senjata khas Dayak yang sakral. Mari kita tempatkan pada rel yang tepat, kapan waktu dan momen yang relevan untuk menampilkan senjata atau benda pusaka kita", bebernya. Menurut Sugianto, Kalimantan Tengah yang didominasi suku Dayak, menjunjung tinggi palsafah Huma Betang yang mencerminkan kebersamaan dan persatuan meskipun berbeda suku dan agama, hidup rukun berdampingan, damai dalam keberagaman. "Warga Kalimantan Tengah adalah masyarakat yang terbuka, memaknai perbedaan sebagai suatu rahmat dan berkah, menjunjung tinggi adab dan kesantunan. Keluhuran budi warga Dayak umumnya, jangan sampai ada stigma bahwa warga Dayak Kalimantan Tengah adalah suku yang anarkis, hanya dikarenakan simbol-simbol yang kita pertontonkan bukan pada tempatnya", bebernya. Tambah Sugianto, persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah selalu berjalan dengan baik, ada kalanya gap antara pembuat kebijakan, pihak swasta dan masyarakat, menimbulkan riak-riak kecil yang harus diselesaikan dengan penuh kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. "Demokrasi menghalalkan perbedaan pendapat, dan saluran-saluran untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi itu telah disediakan ruang yang cukup, dan dilindungi oleh Undang-undang. Mari kita manfaatkan saluran itu dengan baik dan benar, tanpa menodai marwah adab dan budaya yang kita junjung tinggi bersama" timpalnya. Ia mengingatkan bahwa beberapa tahun yang lalu saat kunjungan Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Tjilik Riwut dalam pidatonya mengatakan bahwa Kalimantan Tengah adalah miniatur keberagaman Indonesia sesungguhnya. "Bapak Presiden utarakan saat meresmikan Bandara Tjilik Riwut beberapa tahun lalu, bahwa beliau bangga berada di Bumi Tambun Bungai sebagai miniatur keberagaman Indonesia yang sesungguhnya. Stempel itu tentu tidak serta merta muncul begitu saja dari seorang Presiden, tentu dengan pencermatan yang komprehensif. Mari kita rawat keberagaman yang menjadi kekuatan kita, dan menjunjung tingggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang ada, tanpa menodainya dengan sikap dan prilaku yang tidak sepantasnya kita lakukan, pada saat dan waktu yang tidak tepat, dan momentum yang tidak relevan" tambahnya. Disinggung soal konflik Bangkal Kabupaten Seruyan beberapa waktu lalu, Gubernur Sugianto menegaskan akan berkirim surat resmi kepada Presiden Joko Widodo, bermohon untuk mengevaluasi Ijin HGU Perusahaan Besar Swasta (PBS) maupun HTI. "Saya akan bermohon secara resmi kepada Presiden untuk mengevaluasi atau mencabut ijin HGU PBS maupun HTI yang tidak merealisasikan plasma 20 persen untuk masyarakat sekitar. Tidak komitnya PBS maupun HTI dalam memberikan hak plasma bagi masyarakat, menjadi pemantik konflik antara masyarakat dan perusahaan" pungkasnya.(AS/Foto:MMC)

Kalteng Network, Palangka Raya – Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Prov. Kalteng Sri Widanarni menghadiri audiensi Pembangunan Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Prov. Kalteng, bertempat di ruang rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (13/10/2023). Dalam pertemuan ini turut hadir Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kalteng Maghfur, Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Kalteng serta Pimpinan perguruan Tinggi di Palangka Raya. Asisten Deputi Ekonomi dan Keuangan Setwapres Ahmad Lutfi saat hadir secara virtual menyampaikan pembentukan KDEKS merupakan bentuk wujud dari komitmen pemerintah dalam hal ini Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Maruf Amin. “Pengembangan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah didorong untuk menjadi bagian dari motor pertumbuhan ekonomi nasional”, tutur Ahmad Lutfi. Asisten Ekbang Setda Prov. Kalteng Sri Widanarni menyampaikan Pemprov Kalteng berkomitmen mendukung pembentukan KDEKS di Prov. Kalteng dan mendukung program prioritas nasional dari Presiden RI. “Kami sudah melihat gambaran betapa pentingnya KDEKS dalam rangka mendorong, mendukung menciptakan tumbuh kembangnya perekonomian dan keuangan syariah di daerah khususnya di Kalteng. Ini menjadi suatu informasi dan ilmu yang bermanfaat agar kami bisa melaksanakan tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat”, tandasnya. Saat ini di Indonesia sudah ada 22 KDEKS yang sudah didirikan provinsi. Diharapkan dengan dibentuknya KDEKS, dapat mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, sehingga target menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia dapat terwujud.(WDY/Foto:Tomi)

Kalteng Network – Palangka Raya – Rangkaian kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) VII KORPRI Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 telah berakhir dan ditutup secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Prov. Kalteng Nuryakin, bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kaltang, Kamis (12/10/2023) malam. Mengawali sambutannya Gubernur Kalteng yang dibacakan oleh Sekda Nuryakin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan MTQ VII KORPRI Tingkat Prov. Kalteng Tahun 2023 ini, khususnya kepada para Panitia Penyelenggara dan Dewan Hakim MTQ KORPRI. “Saya juga mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang dalam tiap cabang lomba Seni Baca Al-Qur’an. Hal ini hendaknya menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kemampuan yang saudara-saudara miliki, agar benar-benar siap mengikuti ajang yang lebih tinggi yaitu MTQ KORPRI VII Nasional yang rencannya digelar tahun 2024 mendatang di Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng” ucapnya. “Keberhasilan tersebut, tentunya buah dari kerja keras dan kesungguhan dalam membina peserta ASN di daerahnya, di tengah kesibukan aktivitas dan rutinitas pekerjaan sebagai ASN, namun tetap tekun melatih kemampuan masing-masing” imbuhnya. Lebih lanjut Nuryakin mengatakan, kegiatan MTQ KORPRI ini diharapkan mampu merefleksikan nilai-nilai Agama dan Syiar Islam guna memperkokoh jalinan persatuan dan kesatuan serta persaudaraan sesama anak bangsa, yang meliputi hubungan Intern Umat Beragama, Hubungan Antar Umat Beragama, dan Hubungan Antar Umat Beragama dengan Pemerintah, terutama dalam upaya mewujudkan Kalimantan Tengah Makin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis). Sementara itu Ketua Panitia Sri Suwanto melaporkan bahwa kegiatan MTQ yang telah selesai dengan baik dan sukses, serta memberi apresiasi dan ucapan terima kasih kepada dewan hakim yang selama kegiatan ini berlangsung sangat kompak dan setiap keputusannya sangat bagus sehingga tidak ada protes serta langsung disetujui oleh tim penilai. “Saya juga menyampaikan, kalau selama penyelenggaraan ini ada beberapa hal yang tidak sempurna atau tidak berkenan, kami sebagai ketua panitia mohon maaf atas segala ketidak nyamanan itu” ujarnya. Pada kesempatan ini pula Sri Suwanto mengumumkan LO (Liaison Officer) terbaik yang telah dinilai oleh tim independen, yaitu untuk Perangkat Daerah Terbaik I adalah Dinas PMDes Prov. Kalteng yang melayani Kabupaten Barito Selatan, Terbaik ke II Sekretariat DPRD Prov. Kalteng melayani Kabupaten Murung Raya, dan Terbaik III Disbudpar Prov. Kalteng melayani Kabupaten Barito Utara. “Sedangkan Harapan I Dinas TPHP Prov. Kalteng melayani Kabupaten Kapuas, Harapan II Disdik Prov. Kalteng melayani Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Harapan III Dishut Prov. Kalteng melayani Kabupaten Kotawaringin Timur” sebut Sri. Berdasarka keputusan Dewan Hakim pada MTQ VII KORPRI Tingkat Prov. Kalteng Tahun 2023, juga telah ditetapkan sebagai peserta terbaik I, II, III dan Harapan, pada masing-masing cabang lomba. Sebagai juara umum daerah, Terbaik I dengan nilai 96 diraih oleh Kabupaten Kotawaringin Barat, Terbaik II nilai 81 diraih Kabupaten Barito Selatan, Terbaik III nilai 75 oleh Kabupaten Kotawaringin Timur, Terbaik IV nilai 67 diraih Kota Palangka Raya, Terbaik V nilai 64 oleh Kabupaten Barito Timur, dan Terbaik VI diraih oleh Kabupaten Pulang Pisau. Pada akhir acara Sekda Prov. Kalteng Nuryakin selaku Ketua Dewan Pengurus KORPRI Prov. Kalteng, menyerahkan Piala Bergilir Gubernur Kalteng MTQ KORPRI Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah kepada juara umum terbaik I. Penutupan MTQ VII KORPRI Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, dihadiri pula oleh Forkopimda Prov. Kalteng, Ketua DWP Prov. Kalteng Anitha Nuryakin,Bupati/Pj. Bupati se Kalteng dan Pj. Wali Kota Palangka Raya, Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Kalteng, sejumlah Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Prov. Kalteng, Panitia Penyelenggara, Dewan Hakim dan Ketua Kafilah, serta peserta MTQ VII KORPRI Tingkat Prov. Kalteng Tahun 2023. (levri/Foto:Agung&Aldo)

Kalteng Network, Palangka Raya – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalteng Bidang Kemasyarakatan dan SDM Suhaemi mewakili Gubernur Kalteng resmi tutup Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Gelombang I, II, dan III, bertempat di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Prov. Kalteng, Jumat (13/10/2023). Saat membacakan sambutan tertulis Gubernur, Suhaemi mengatakan pelatihan ini sangat penting sebagai bentuk pelatihan struktural kepemimpinan bagi para pejabat Pengawas, agar memiliki standar kompetensi manajerial yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. “Setiap instansi Pemerintah memerlukan sosok pejabat Pengawas yang memiliki tanggung jawab dalam memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta mampu meningkatkan kinerja organisasi. Peran strategis tersebut tentunya hanya akan dapat dimainkan oleh pejabat Pengawas yang telah memenuhi kriteria kepemimpinan manajemen kinerja,” ujarnya. Suhaemi menjelaskan, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas bertujuan untuk mencetak pemimpin yang kompeten dalam manajemen kinerja, dimana terpenuhi Standar Kompetensi Manajerial Pengawas sebagaimana dipersyaratkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2017, yang meliputi Integritas, Kerja Sama, Komunikasi, Orientasi pada Hasil, Pelayan Publik, Pengembangan Diri, dan Mengelola Perubahan, serta Pengambilan Keputusan. “Kompetensi yang harus dipenuhi oleh Pejabat Pengawas, antara lain mampu menggerakkan seluruh anggota timnya, mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, bekerja bersama-sama sebagai Team Work yang solid dan kreatif mencapai tujuan organisasi, dan mampu mempengaruhi timnya untuk berkomitmen secara sukarela bekerja sama di bawah kepemimpinan Pejabat Pengawas,” ucapnya. Suhaemi berharap kepada seluruh peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas bisa mengimplementasikan ilmu dan materi yang telah didapatkan untuk meningkatkan kinerja instansinya masing-masing, sehingga tercapai birokrasi yang lincah dan berdaya saing. Sementara itu, Sekretaris BPSDM Prov. Kalteng Rohaidah menyampaikan dalam laporannya bahwa pelatihan ini diikuti oleh 120 orang. “Peserta pelatihan yang dinyatakan lulus berjumlah 119 orang, dan satu orang dinyatakan tidak lulus karena tindakan indisipliner dari hasil rekapitulasi nilai yang diperoleh pada perencanaan perubahan dan manajemen perubahan yang telah dia lakukan,” pungkasnya. Pada kesempatan tersebut, juga dilaksanakan penyerahan piagam penghargaan peserta terbaik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I, II, dan III. Turut hadir Widyaiswara dan seluruh peserta pelatihan. (Rkh/Foto:Iksan)

Palangka Raya, Kalteng Network – Dalam rangka penanganan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangka Raya, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan PT. Adaro Mineral Indonesia turut berpartisipasi dan ambil bagian dalam pemadaman api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kelurahan Kalampangan di Km 7, Jumat (13/10/2023). PT. Adaro Mineral Indonesia adalah perusahaan di bidang pertambangan dan perdagangan batu bara metalurgi yang memiliki ijin konsesi tambang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Dalam penanganan karhutla ini PT. Adaro Mineral Indonesia menurunkan enam orang personil Emergency Respons Team (EER) dan peralatan lengkap pemadaman kebakaran, yaitu mobil tangki air, mesin semprot air dan peralatan lainnya untuk menunjang pemadaman api. Pada kesempatan ini, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah Vent Christway mengimbau kepada seluruh pemegang Pemegang Izin Usaha Pertambangan/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara/Kontrak Karya (IUP/PKP2B/KK) se-Kalimantan Tengah saling bahu membahu dengan semangat gotong royong untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam penanganan hutan dan lahan, khususnya yang terjadi di wilayah kota Palangka Raya. “Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi dan dukungan PT. Adaro Mineral Indonesia yang telah membantu dalam penanganan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di sekitar Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah,” ungkapnya. “Selanjutnya, diharapkan agar seluruh pemegang IUP/SIPB mengamankan seluruh arealnya dari potensi karhutla, menyiagakan personil dan peralatan pemadaman kebakaran untuk mengantisipasi terjadinya karhulta di sekitar wilayah izinnya, ikut serta melaksanakan pemadaman karhutla yang terjadi di desa-desa yang berada di dalam dan sekitar wilayah izinnya, serta melaksanakan sosialisasi pencegahan karhutla kepada masyarakat di sekitar wilayah izinnya melalui pemasangan spanduk, leaflet dll,” pungkasnya.

Jakarta, Kalteng Network - Petani tebu merespons soal rencana pemerintah bakal mengimpor lebih dari 125.000 ton gula konsumsi asal Brasil pada akhir 2023. Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Soemitro Samadikoen menilai importasi gula konsumsi oleh pemerintah bukan jadi masalah. Hanya saja, petani berharap gula impor yang datang tidak serta-merta langsung disalurkan ke pasaran. "Impor sejuta ton pun enggak apa-apa asal tidak buru-buru dibuang ke pasar," ujar Soemitro saat dihubungi, Rabu (11/10). Menurutnya, gula yang diimpor oleh perusahaan BUMN harus dijadikan buffer stock cadangan gula pemerintah. Nantinya, buffer stock bisa dikucurkan untuk intervensi pasar saat harga gula mulai melonjak signifikan. "Lonjakan harga gula ini kan belum tentu saat Nataru [Natal dan Tahun Baru]. Bisa saja menjelang musim giling karena gula belum ada kan, [harga] bisa naik," tuturnya.

Jakarta, Kalteng Network - Presiden Republik Indonesia Joko “Jokowi” Widodo kembali menyinggung bahwa stabilitas dan perdamaian adalah kunci dari kemakmuran. “Bahwa dunia membutuhkan safe house, bahwa kolaborasi dan kerja sama itu harus diutamakan,” kata Jokowi, usai gelaran KTT ke-43 ASEAN, di JCC, Jakarta, Kamis (7/9/2023). “Indonesia akan terus menyuarakan kepentingan negara berkembang terkait inklusif dan hak-hak untuk menyejahterahkan rakyatnya termasuk di dalamnya adalah industrial down streaming, hilirisasi industri,” tambah Jokowi. Sementara itu, Jokowi mengatakan di tengah situasi yang sulit ini, keketuaan Indonesia menghasilkan banyak hal dalam upaya menjaga perdamaian, menjaga stabilitas, dan menjaga kemakmuran kawasan. "Di forum memang saya sampaikan bahwa setiap pemimpin yang hadir punya tanggung jawab yang sama-sama besar untuk tidak menciptakan konflik baru, untuk tidak menciptakan ketegangan baru," ucap Jokowi lagi. "Saya pastikan dunia ini akan hancur jika konflik dan ketegangan di suatu tempat dibawa dan dijadikan tarik-menarik di tempat lain," lanjut dia. Jokowi juga kembali mengingatkan jika semua negara tidak mampu mengelola perbedaan, maka semuanya akan hancur. "Dunia ini butuh jangkar, butuh penetral, butuh safe house," tegasnya. Selain itu, Jokowi juga mengungkapkan ada banyak keputusan yang sudah dihasilkan dari KTT ke-43 ASEAN, salah satunya soal ekonomi. “Ada banyak keputusan yang sudah dihasilkan termasuk tadi yang sudah saya sampaikan deklarasi East Asia Summit mengenai pusat pertumbuhan, Kemudian pengembangan ekosistem EV baterai, kemudian percepatan pelaksanaan local currency transaction,” katanya.

Palangka Raya, Kalteng Network - Lagi-lagi, Universitas Palangka Raya (UPR) menghadapi demonstrasi dari mahasiswanya sendiri. Aksi ini, yang berjudul "UPR Memanggil Mahasiswa," berlangsung di depan kantor Rektorat UPR pada Jumat, 8 September 2023, di mana ratusan mahasiswa mengenakan almameter kuning. Mereka mengutarakan beragam keluhan terkait berbagai isu, termasuk pembelian buku sebagai syarat izin, kurangnya fasilitas kampus yang memadai, larangan mahasiswa naik lift di Gedung Merah Putih, serta masalah pembayaran uang kuliah, di antara banyak permasalahan lainnya yang disampaikan. Presiden Mahasiswa (Presma) BEM UPR, Imam Basar, mengungkapkan bahwa mereka datang dengan niat baik untuk berdialog dengan Rektor UPR guna mencari solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Saat aksi berlangsung, terjadi insiden gesekan antara mahasiswa dan pihak yang diduga berasal dari Rektorat UPR. Imam Basar mengecam tindakan pemukulan yang dilakukan oleh individu yang tidak diketahui identitasnya terhadap rekan-rekannya dan meminta Rektor UPR untuk menyelidiki kejadian ini hingga tuntas. “Namun sangat memalukan ada oknum yang melakukan pemukulan kepada kawan-kawan kami, saya mohon kepada pak rektor yang terhormat agar hal ini diusut sampai tuntas,” tegasnya.

Kapuas, Kalteng Network - Polisi mengungkap motif pria berinisial MA (17) membunuh pekerja Indomaret berinisial AM (22) di Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng). MA dendam karena perempuan yang ia sukai justru dekat dengan korban. "Sementara dari hasil interogasi penyidik, pelaku dendam karena korban dekat dengan perempuan yang disukainya," ungkap Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Erlan Munaji kepada detikcom, Senin (28/8/2023). Dia mengatakan pelaku memang sudah lama merencanakan akan menghabisi nyawa korban. Pelaku datang membawa pisau sangkur yang disembunyikan di dalam jaketnya. “Jadi pelaku masuk ke dalam Indomaret mencari sesuatu dan setelah tak ada pembeli pelaku mendatangi korban membawa pisau yang disembunyikan di dalam jaket,” terangnya. “Pelaku sudah merencanakan mulai dari membeli senjata tajam dan sampai kemarin menunggu tidak ada dengan mutar-mutar dulu pembeli sebelum dihabisi,” jelasnya. Diberitakan sebelumnya, korban AM dibunuh ditikam oleh MA. Korban meninggal usai menerima luka tusukan sebanyak 5 kali. Peristiwa itu terjadi di dalam Indomaret yang berada di Palingkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung pada, Minggu (27/8) sekira pukul 13.30 WIB. Erlan mengatakan saat pelaku itu masuk setelah memastikan tidak ada pembeli di dalam minimarket.

Palangka Raya, Kalteng Network - Lisda Ariyana Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), mengkonfirmasi bahwa untuk tahun 2023, penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di wilayah Kalteng tidak akan ada. Justru, yang menjadi prioritas penerimaan berdasarkan peraturan petunjuk pelaksana atau juknis dari pemerintah pusat, hanya ada guru, pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga kesehatan (nakes). Teknis Computer Assisted Test (CAT) kami masih menunggu mudah-mudahan di bulan September sudah turun,” ucapnya, Sabtu 28 Agustus 2023. Dirinya memberitahukan, PPPK nakes kurang lebih 900 orang. Sedangkan guru untuk datanya telah diserahkan ke Dinas Pendidikan Nasional (Diknas). Dua formasi tersebut, direncanakan mengikuti seleksi tahun ini. Berdasarkan persetujuan dari Kemenpan RB. "Secara teknis masih dilakukan koordinasi Kemenpan RB mudah-mudahan segera dilakukan. Setiap tahun kami selalu mengajukan CPNS sekitar 2 ribu sekian. Namun memang tahun ini tidak ada formasi," bebernya. Ia mengatakan alasan pemerintah pusat tidak memberikan formasi CPNS wilayah Kalteng tahun ini, sambil sedang melakukan koordinasi lebih lanjut. “Ya mudah-mudahan tetap kami koordinasikan, semoga ada penerimaan CPNS tahun depan,” tandasnya. (MARINI/Y)

Palangka Raya, Kalteng Network – Sebagai upaya pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bekerjasama dengan Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) Kalimantan Tengah menginisiasi program pendidikan antikorupsi dikemas dalam acara talkshow, yang dihadiri oleh Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran selaku narasumber, dengan topik “Peningkatan Integritas dalam Pemberian Pelayanan Publik di Provinsi Kalimantan Tengah”, berlokasi di TVRI Kalimantan Tengah, Jl. Yos Sudarso Palangka Raya, Kamis (7/9/2023) Menurut Gubernur Kalteng MCP (Monitoring Center For Prevention) Kalteng tahun 2021 berada diangka 80 persen, dan setelah dibimbing oleh bagian pencegahan dan bagian pendidikan KPK RI maka MCP Kalteng tahun 2022 berada di angka 96 persen, dan pada triwulan tiga tahun 2023 MCP Kalteng secara rata-rata sudah mencapai 36,54 persen dan berada diatas rata-rata MCP nasional ada diangka 27 persen. “Hal ini berarti bahwa apa yang kita inginkan bersama untuk pemberantasan korupsi ini, baik dari segi perencanaan menjadi lebih efisien dan tepat sasaran, dari segi pengangaran, pelaksanaan sampai pada controlling masalah penggunan anggaran, pengawasan pembangunan dan kualitas proyek yang sedang berjalan” ungkapnya. “Kami bersyukur bagian pencegahan dan pendidikan KPK RI masuk di Kalteng, karena begitu pentingnya pemberantasan korupsi di pemerintah daerah, dan saya selaku Gubernur Kalteng selalu mengingatkan penggunaan anggaran yang tepat, efisien dan tepat sasaran” sambungnya. Lebih lanjut ia mengatakan, dengan adanya MCP ini bisa memonitor dan mengingatkan, serta selalu dilakukan kontrol oleh bagian pencegahan selalu melakukan kontrol, sehingga dengan adanya MCP ini paling tidak mencegah terjadinya tindak korupsi. “Selain itu adanya kolaborasi dengan pihak Kejaksaan, Kepolisian, BPKP, maupun Inspektorat, dan dengan adanya bimbingan dari KPK ini kami betul-betul melakukan kehati-hatian, sehingga paling tidak bisa mengurangi adanya kebocoran penggunaan anggaran” ucap Sugianto. “Saya mempunyai komitmen dan tekad untuk membuat suatu sistem, supaya ke depannya tidak ada kebocoran anggaran lagi, dengan tujuan untuk mengurangi pungli dan mencegah terjadinya korupsi di Kalimantan Tengah” tuturnya.