Presiden Prabowo Akan Tutup Utang Whoosh dari Uang Negara Hasil Pengembalian Korupsi

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berada di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 4 November 2025. (Foto: Kompas.com)

KALTENGNETWORK, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian publik setelah menyatakan bahwa dana hasil pemberantasan korupsi akan dialokasikan untuk melunasi utang konstruksi Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Pernyataan tersebut diutarakan saat peluncuran Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta pada Selasa, 4 November 2025.

“Dana tersedia. Dana yang sebelumnya diselewengkan, setelah negara mengambilnya kembali, akan saya kelola dengan hati-hati. Tidak akan saya berikan kesempatan (untuk korupsi lagi). Dana tersebut akan banyak digunakan untuk kita, untuk seluruh rakyat,” tutur Prabowo dalam sambutannya.

Presiden juga menegaskan bahwa seluruh anggaran yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum bersumber dari pajak masyarakat. Oleh karena itu, ia menggarisbawahi pentingnya mencegah kebocoran anggaran dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku korupsi.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah secara aktif berusaha memberikan subsidi tarif kereta api agar transportasi umum tetap terjangkau.

“Seluruh kereta api kita disubsidi sebesar 60 persen. Masyarakat hanya membayar 20 persen. Dari mana dana itu berasal? Dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara,” ungkapnya.

Akan tetapi, pernyataan Prabowo memunculkan beberapa tanda tanya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menanggung beban utang proyek Whoosh, karena utang tersebut merupakan tanggung jawab konsorsium BUMN Indonesia (PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia/PSBI) yang melibatkan KAI, Wika, Jasa Marga, dan PTPN VIII.Namun, Prabowo meyakinkan publik bahwa pemerintah akan menanggung pembayaran utang proyek tersebut senilai Rp1,2 triliun per tahun, seraya menekankan manfaat besar proyek Whoosh bagi masyarakat.

“Manfaatnya adalah mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, dan mempercepat perjalanan. Semua ini harus diperhitungkan,” ujarnya.

Data memperlihatkan bahwa konsorsium PSBI mengalami kerugian hingga Rp11,49 miliar per hari, dengan total kerugian mencapai Rp1,625 triliun pada semester I tahun 2025.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa proyek kereta cepat belum mencapai impas secara finansial.

Keputusan Presiden Prabowo untuk memanfaatkan dana hasil korupsi bisa dilihat sebagai langkah simbolis menggunakan uang yang diperoleh secara tidak sah untuk mendanai proyek infrastruktur publik. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan terkait transparansi pengelolaan dana dan batasan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta BUMN.

Pada akhirnya, keputusan ini akan menguji pemerintahan yang baru: apakah mampu mengubah persepsi tentang proyek Whoosh dari "beban negara" menjadi investasi sosial jangka panjang, atau justru memperpanjang perdebatan di tengah tantangan ekonomi nasional. -red