top of page

Menuju Kalteng Zero Waste 2030, Pemprov Perkuat Sinergi dan Inovasi Teknologi

Staf Ahli Gubernur Yuas Elko bersama Joni Harta Kadis LH Prov Kalteng saat foto bersama
Staf Ahli Gubernur Yuas Elko bersama Joni Harta Kadis LH Prov Kalteng saat foto bersama

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya untuk mempercepat perubahan sistem pengelolaan sampah menuju target Zero Waste 2030. Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Pemprov Kalteng menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Lingkungan Hidup 2025 di Ballroom Palace Aquarius Boutique Hotel, Kamis (6/11/2025).


Kegiatan bertema “Menuju Zero Waste Kalteng 2030: Transformasi Pengelolaan Sampah, Ekonomi Sirkular, dan Inovasi Teknologi” ini menjadi forum strategis bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menyatukan langkah dalam menekan volume sampah sekaligus mengubahnya menjadi sumber nilai ekonomi baru.


Dalam sambutan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, disebutkan bahwa persoalan sampah kini menjadi isu lingkungan yang mendesak.


“Setiap hari, timbulan sampah di Kalimantan Tengah mencapai sekitar 1.259 ton atau 459 ribu ton per tahun, dan jumlahnya terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi,” ujar Yuas Elko.


Sebagian besar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kalteng masih menggunakan sistem open dumping, yang berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah diminta berinovasi, mengingat pemerintah pusat tidak lagi membangun TPA baru.


Gubernur Agustiar Sabran menilai bahwa permasalahan sampah tidak hanya menjadi beban, tetapi juga dapat menjadi peluang untuk menciptakan lapangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Sekitar 35,5 persen dari total sampah di Kalteng merupakan sampah organik yang dapat diolah menjadi kompos atau biogas, sementara sampah plastik dapat dimanfaatkan melalui bank sampah, program daur ulang, dan ekowirausaha berbasis komunitas.


Berbagai inovasi lokal seperti Bank Sampah Jekan Mandiri Keliling (BASMI) dan Program Kampung Iklim (Proklim) di Palangka Raya telah terbukti efektif dalam membangun kesadaran masyarakat dan menekan volume sampah rumah tangga.


“Saya mengajak seluruh Kepala DLH di provinsi maupun kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi lintas sektor serta menyusun roadmap pengelolaan sampah Kalteng. Sinergi dengan dunia usaha dan komunitas masyarakat sangat penting,” tegas Yuas Elko.


Pemprov Kalteng kini menargetkan modernisasi sistem pengelolaan sampah dengan menutup lokasi open dumping, mengembangkan sanitary landfill, dan menyiapkan TPA regional berbasis teknologi ramah lingkungan.


Selain itu, penguatan ekonomi sirkular dan penggunaan teknologi tepat guna juga menjadi fokus utama. Salah satunya melalui rencana proyek percontohan Waste to Energy (WTE) untuk mengubah sebagian sampah menjadi sumber energi alternatif.


“Langkah ini mendukung kebijakan nasional sekaligus memperkuat transisi energi bersih di Kalimantan Tengah,” lanjut Yuas Elko.


Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak akan tercapai tanpa keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemprov akan meluncurkan kampanye edukasi lingkungan secara serentak di sekolah, komunitas, dan media lokal.


“Masyarakat adalah mitra utama dalam mewujudkan Kalteng bersih dan hijau. Kesadaran terhadap pengurangan dan pemilahan sampah harus dibangun sejak dini,” katanya.


Sementara itu, Kepala DLH Provinsi Kalteng Joni Harta menegaskan bahwa Rakorda Lingkungan Hidup 2025 menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi dan memperkuat kolaborasi antarinstansi.


“Sebagian besar sampah di Kalteng masih didominasi sampah rumah tangga dan plastik, sementara kemampuan pengelolaan masih terbatas. Karena itu, forum ini kami gunakan untuk mengevaluasi capaian dan menggali inovasi baru berbasis teknologi dan ekonomi sirkular,” ujarnya.


Menurut Joni Harta, keberhasilan mewujudkan Kalteng Zero Waste 2030 memerlukan kerja sama semua pihak — pemerintah, swasta, komunitas, dan masyarakat.


“Kami ingin Kalteng menjadi daerah yang bersih, hijau, dan berkelanjutan, di mana sampah bukan lagi beban, tetapi menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat,” tutupnya. -red


Foto: mmc.kalteng


Comments


bottom of page