Search Results

Foto : MMC Palangka Raya Kalteng Network, Palangka Raya - Hingga saat ini GOR Koni Kota Palangka Raya masih dipenuhi warga yang mengungsi dari bencana kebakaran massal yang terjadi di Jalan Ahmad Yani Gang Kahanjak Kota Palangka Raya. Terdapat 180 pengungsi dari 48 KK yang awalnya menempati 36 rumah yang telah ludes terbakar pada peristiwa tersebut. Dapur umum pun dan fasilitas kesehatan gratis telah didirikan untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi. Disampaikan oleh Sri Wanti, Lurah Langkai bahwa pihaknya bersama personel gabungan menyediakan kebutuhan pangan harian pengungsi. “Kami pastikan warga tercukupi untuk kebutuhan pangannya dan bergizi tentunya,” ucap Sri. Relawan terdiri dari Tagana, MDMC, IAIN Palangka Raya dan sejumlah personel gabungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Sementara untuk fasilitas kesehatan gratis, merupakan hasil kerjasama dengan Puskesmas Marina Permai. “Layanan kesehatan pun ada, petugas kesehatan marina permai menyiapkan posko layanan kesehatan gratis dan sebagian warga mengeluhkan tekanan darah tinggi dan alergi gatal kulit namun semua sudah tertangani dengan baik,” tambahnya. Dirinya pun mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan atas musibah yang menimpa warganya. -red

KALTENG NETWORK, SAMPIT - Realisasi pajak daerah dari sektor usaha kuliner di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, menunjukkan capaian yang cukup tinggi, seiring dengan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kotawaringin Timur Abdul Rahman Ismail menyampaikan bahwa realisasi pendapatan dari sektor tersebut mengalami peningkatan signifikan dan terus dioptimalkan melalui kegiatan intensif di lapangan. Berdasarkan data dashboard pendapatan daerah yang dapat diakses publik, pajak dari usaha kuliner masuk dalam kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Untuk PBJT Makanan dan/atau Minuman pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp6 miliar, dengan realisasi hingga April mencapai Rp2.922.736.112 atau 48,71 persen. Sementara itu, PBJT Restoran ditargetkan Rp4,8 miliar dan telah terealisasi sebesar Rp2.701.895.824 atau 56,29 persen. Adapun PBJT Penyedia Jasa Boga atau Katering memiliki target Rp1,2 miliar, dengan realisasi sementara sebesar Rp220.840.288 atau 18,4 persen. Bapenda terus mendorong pelaku usaha kuliner untuk memenuhi kewajiban pajak, di mana berdasarkan ketentuan, pajak sebesar 10 persen dikenakan kepada konsumen dan dipungut oleh pelaku usaha. Penerapan pajak daerah tersebut menggunakan sistem self assessment, yaitu mekanisme yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku, sehingga sangat bergantung pada kejujuran pelaku usaha. Apabila terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan kewajibannya, tim akan melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi usaha guna mengetahui penyebab ketidakpatuhan tersebut. Hasil dari peninjauan lapangan akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, termasuk kemungkinan pengusulan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) apabila usaha telah tutup, sehingga tidak tercatat sebagai piutang. Bapenda Kotawaringin Timur terus berupaya mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan sektor kuliner dinilai memiliki kontribusi yang cukup besar, meskipun di sisi lain terdapat sejumlah usaha yang berhenti beroperasi. Upaya sosialisasi juga dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban serta manfaat pembayaran pajak daerah, sekaligus mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan daerah. Selain itu, pendataan lapangan secara rutin terus dilakukan guna memastikan validitas data usaha, yang turut berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah. -red

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mengakselerasi pembangunan daerah berkelanjutan melalui penguatan sumber daya manusia (SDM), pelestarian lingkungan, serta penguatan harmoni sosial berbasis kearifan lokal. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran saat menghadiri Dharma Shanti Nyepi Tahun Baru Saka 1948 dan peringatan HUT Integrasi ke-46 Kaharingan-Hindu di Wantilan Pura Pitamaha, Palangka Raya, Rabu (29/04/2026). Melalui momentum tersebut, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta berlandaskan nilai budaya dan spiritual guna mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin maju, harmonis, dan sejahtera. Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa tema “Satu Bumi, Satu Keluarga” bukan sekadar seremoni, melainkan menjadi landasan strategis dalam pembangunan daerah. Nilai tersebut dinilai sejalan dengan falsafah Huma Betang yang mengedepankan kebersamaan, toleransi, dan gotong royong sebagai pilar utama kemajuan daerah. Ia menjelaskan bahwa konsep “Satu Bumi” mencerminkan pentingnya pembangunan berwawasan lingkungan, khususnya dalam menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam Kalimantan Tengah sebagai penopang kehidupan generasi mendatang. Sementara “Satu Keluarga” merepresentasikan penguatan kohesi sosial sebagai faktor penting dalam menjaga stabilitas daerah. Gubernur juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan sektor keagamaan sebagai bagian dari pembangunan manusia secara menyeluruh. Menurutnya, peran umat beragama, termasuk Hindu Kaharingan, memiliki posisi strategis dalam membentuk masyarakat yang berdaya saing dan berintegritas. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya, sekaligus menjaga nilai-nilai adat Dayak sebagai identitas dan kekuatan lokal. Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI I Nengah Duija menekankan pentingnya penguatan SDM melalui peningkatan akses pendidikan tinggi keagamaan Hindu di Kalimantan Tengah. Ia menyebut peningkatan status perguruan tinggi keagamaan menjadi universitas serta pembukaan program doktoral sebagai langkah strategis dalam mencetak generasi unggul dan kompetitif. Ia juga menyoroti implementasi kurikulum cinta sebagai program prioritas nasional Kementerian Agama yang menitikberatkan pada lima nilai utama, yakni cinta kepada Tuhan, ilmu pengetahuan, lingkungan, sesama, dan tanah air. Nilai tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun SDM yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter dan memiliki kepekaan sosial tinggi. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya turut menegaskan pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila dalam mendukung pembangunan nasional. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, serta memperkuat budaya gotong royong sebagai penggerak pembangunan. Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan dari PHDI Pusat kepada Gubernur Kalimantan Tengah atas dukungan dan kerja sama yang dinilai sangat baik dengan lembaga keagamaan Hindu di wilayah tersebut. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Arton S. Dohong, unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, kepala perangkat daerah, pimpinan perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta umat Hindu Kaharingan se-Kalimantan Tengah. Gubernur menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada penguatan karakter masyarakat. Ia menyebut persatuan dalam keberagaman sebagai modal utama dalam mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. -red Foto: mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah Aisyah Thisia Agustiar Sabran menegaskan bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, dengan keluarga sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas generasi menuju Indonesia Emas 2045. Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting serta Penilaian Kinerja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (29/4/2026). Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan Rakorda menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam mendukung program prioritas nasional sekaligus mewujudkan visi Kalteng Berkah, Kalteng Maju menuju Indonesia Emas 2045. Aisyah menekankan bahwa tahun 2026 merupakan tahun kedua implementasi RPJMD dan Renstra 2025–2029 yang menempatkan SDM sebagai modal utama pembangunan, sehingga pembangunan keluarga menjadi aspek krusial dalam meningkatkan kualitas generasi. Ia juga mengungkapkan bahwa komitmen Kalimantan Tengah dalam percepatan penurunan stunting menunjukkan tren positif, dari 27,4 persen pada 2021 menjadi 22,1 persen pada 2024, dengan target 20,6 persen pada 2025 dan 18,80 persen pada 2026. Meski demikian, ia menilai diperlukan upaya yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mencapai target tersebut. Menurutnya, stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas hidup, produktivitas, dan daya saing daerah, terutama dalam menghadapi bonus demografi dan tantangan penuaan penduduk. Ia menambahkan bahwa sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Bangga Kencana tahun 2025 telah mencapai kategori minimal “Baik”, meskipun masih terdapat indikator yang perlu menjadi perhatian, seperti persentase kehamilan tidak diinginkan yang berkaitan dengan upaya penurunan stunting. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Wahyuniati yang mengikuti kegiatan secara daring menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Ia mengajak seluruh pihak untuk menyusun strategi bersama guna meningkatkan capaian program serta mengatasi berbagai tantangan di lapangan, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah pusat melalui program pembangunan keluarga yang terintegrasi dengan delapan prioritas nasional, termasuk ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan percepatan penurunan stunting berbasis keluarga. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yang telah menyelesaikan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 serta penilaian kinerja stunting tahun 2025. Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri yang diwakili Direktur SUPD III Fauzan Hasan secara daring, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah, Ketua TP PKK kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan dari perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, dunia usaha, dan media. Lebih lanjut, Aisyah menjelaskan bahwa Program Bangga Kencana memiliki peran strategis dalam pembangunan keluarga sepanjang siklus kehidupan, dengan fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Ia menyebut berbagai program prioritas terus diperkuat, seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), pemanfaatan platform digital, program pemberdayaan lansia (SIDAYA), serta Program Makan Bergizi Gratis bagi ibu hamil, menyusui, dan balita. Menurutnya, keberhasilan program sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor, koordinasi yang efektif, serta kualitas implementasi di daerah, sehingga Rakorda ini menjadi forum penting untuk koordinasi dan evaluasi berbasis data. Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dan memastikan setiap intervensi tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden menyampaikan bahwa prevalensi stunting di Kalimantan Tengah mengalami penurunan dari 23,5 persen pada 2023 menjadi 22,1 persen pada 2024. Namun, untuk mencapai target 18,8 persen pada 2026, diperlukan upaya yang lebih optimal. Ia menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting perlu didukung oleh peningkatan kualitas data melalui monitoring dan evaluasi, pengukuran 31 indikator layanan, evaluasi realisasi anggaran, serta identifikasi berbagai kendala sebagai dasar perbaikan kebijakan ke depan. -red Foto: mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, SAMPIT - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Halikinnor, mengungkapkan alasan belum terlaksananya perbaikan total Jembatan Patah yang berada di Jalan Kapten Mulyono Sampit, meskipun sebelumnya proyek tersebut telah masuk dalam rencana anggaran. “Perbaikan Jembatan Patah sebenarnya sudah kami anggarkan, namun kemudian dicoret oleh pemerintah pusat. Hal yang sama juga terjadi pada rencana perbaikan jalan menuju Desa Kandan,” ujar Halikinnor di Sampit, Senin. Kondisi Jembatan Sei Mentawa 1 yang dikenal sebagai Jembatan Patah kembali menjadi perhatian publik setelah insiden kecelakaan yang menewaskan satu orang dan menyebabkan satu korban lainnya dalam kondisi kritis di lokasi tersebut pada Sabtu (25/4). Kecelakaan tersebut diduga terjadi akibat sepeda motor yang dikendarai korban kehilangan kendali saat melintasi jembatan yang berlubang, ditambah minimnya penerangan di kawasan tersebut. Setelah peristiwa itu, masyarakat mendesak pemerintah daerah agar segera melakukan perbaikan total terhadap jembatan tersebut. Halikinnor menjelaskan bahwa proyek perbaikan Jembatan Patah sebenarnya telah masuk dalam rencana kerja sejak 2023, namun belum bisa direalisasikan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Ia menyebut anggaran untuk sektor infrastruktur justru menjadi salah satu yang terdampak pemangkasan. “Yang dicoret oleh pemerintah pusat justru anggaran infrastruktur, termasuk jalan dan jembatan. Karena itu, saat musrenbang di provinsi yang dihadiri beberapa direktur jenderal, saya sampaikan agar anggaran yang sudah dikurangi tidak seluruhnya dikendalikan pusat,” ungkapnya. Ia berharap hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan, mengingat pemerintah daerah dinilai lebih memahami kebutuhan spesifik di wilayahnya masing-masing. Halikinnor mencontohkan bahwa kebutuhan infrastruktur di Pulau Jawa dan Kalimantan memiliki perbedaan signifikan. Di Jawa, sebagian besar infrastruktur sudah memadai, sementara di Kalimantan, termasuk di Kotim, kondisi jalan dan jembatan masih banyak yang membutuhkan perhatian serius, bahkan di dalam wilayah perkotaan. Meski demikian, Halikinnor menegaskan pemerintah daerah tetap melakukan upaya pemeliharaan rutin agar jembatan tersebut tetap dapat digunakan, sembari menunggu ketersediaan anggaran untuk pembangunan ulang secara menyeluruh. “Pemeliharaan tetap kami lakukan sambil menunggu anggaran yang cukup, karena jembatan ini memang perlu dibangun kembali secara total,” katanya. Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya pengguna kendaraan, untuk ikut menjaga infrastruktur yang ada agar tetap bertahan. Selain itu, kendaraan bermuatan berat diminta tidak melintasi jembatan tersebut, terlebih saat ini Jalan Mohammad Hatta atau Lingkar Selatan sudah dalam kondisi baik sebagai jalur alternatif. Secara terpisah, Pengawas Lapangan UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas terkait, Alfian, menyampaikan bahwa pemeliharaan Jembatan Patah telah dilakukan segera setelah insiden yang menelan korban jiwa tersebut. “Pemeliharaan sudah selesai dilakukan, kondisi saat ini sudah aman. Namun, yang dilakukan hanya perbaikan rutin seperti penggantian kayu ulin yang rusak dan baut yang lepas, bukan perbaikan total,” jelas Alfian. Ia menambahkan, pemeliharaan rutin biasanya dilakukan setiap dua hingga tiga bulan. Namun, dengan usia jembatan yang diperkirakan telah melampaui 20 tahun, perbaikan tersebut tidak mampu bertahan lama. Menurutnya, banyak komponen jembatan seperti baut yang sudah longgar serta kayu ulin yang telah menua dan kualitasnya menurun. Bahkan, sebagian material yang digunakan merupakan kayu ulin bekas karena adanya pembatasan penggunaan kayu ulin baru. Selain faktor usia, kerusakan jembatan juga dipicu oleh kendaraan dengan muatan berlebih yang kerap melintas. Padahal, kapasitas maksimal jembatan hanya 10 ton, sementara kendaraan yang melintas terkadang mencapai lebih dari 20 ton. “Batas maksimal jembatan hanya 10 ton, itu pun sudah cukup berisiko dengan kondisi saat ini. Truk sembako masih relatif aman, tetapi kami sering menemukan kendaraan kontainer besar juga melintas di jembatan tersebut,” tutup Alfian. -red

KALTENG NETWORK, PURUK CAHU - Ketua Komisi III DPRD Murung Raya Kalimantan Tengah, Mahyono, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten setempat yang dinilainya telah memberikan pelayanan optimal bagi jamaah calon haji. “Secara pribadi saya mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memfasilitasi pemberangkatan jamaah calon haji tahun 2026,” ujar Mahyono saat menghadiri acara pelepasan calon haji Murung Raya di Puruk Cahu, Minggu (26/4). Menurut Mahyono, komitmen pemerintah daerah terlihat sangat serius dalam memastikan kelancaran keberangkatan jamaah calon haji di Murung Raya, yang merupakan amanah negara kepada pemerintah daerah. Ia menilai para calon haji telah mendapatkan pelayanan yang baik, mulai dari aspek kesehatan, kelayakan transportasi, hingga penyediaan konsumsi, termasuk proses kepulangan nantinya. Mahyono juga menambahkan bahwa DPRD akan terus melakukan pemantauan sebagai bagian dari evaluasi dan pengawasan terhadap pelayanan jamaah. “Tentu pemerintah sangat serius, dan kami DPRD akan terus memantau sebagai bentuk evaluasi dan monitoring. Jika hal ini memberikan manfaat, tentu sangat baik bagi Kabupaten Murung Raya,” tambahnya. Menanggapi pemberian bantuan tambahan sebesar Rp1 juta kepada setiap calon haji oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Mahyono menilai hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap jamaah. “Bantuan itu merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk membantu jamaah kita. Bukan dilihat dari besarannya, tetapi sebagai wujud tanggung jawab yang diharapkan dapat meringankan kebutuhan para jamaah. Ini sangat baik,” tuturnya. Selain itu, Mahyono juga menanggapi rencana pemerintah daerah untuk melakukan renovasi Masjid Agung Al-Istiqlal Puruk Cahu pada tahun 2026, dengan anggaran sekitar Rp8 miliar yang difokuskan pada penataan area halaman. “Kita patut bersyukur pemerintah berencana membenahi sarana di masjid agung ini. Hal ini sudah lama dinantikan, dan kini akan direalisasikan, baik untuk penataan halaman maupun fasilitas lainnya,” demikian Mahyono. -red

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalimantan Tengah Darliansjah menghadiri rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama Tim Pemerintah Provinsi dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kalteng, Senin (27/4/2026). Dalam kesempatan itu, Darliansjah menegaskan bahwa pembahasan Raperda ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi untuk memastikan regulasi terkait penanaman modal dan PTSP dapat dikawal secara optimal. “Hal ini dilakukan agar proses penyelesaiannya dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, bahkan jika memungkinkan bisa dipercepat,” ujarnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pansus DPRD atas dukungan serta berbagai masukan yang diberikan selama proses pembahasan berlangsung. “Atas nama Pemerintah Provinsi, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan serta berbagai penegasan yang telah disampaikan oleh Panitia Khusus,” imbuhnya. Lebih lanjut, Darliansjah berharap sinergi antara Tim Pemerintah Provinsi dan Pansus DPRD dapat menghasilkan substansi Raperda yang komprehensif serta mampu menjawab berbagai persoalan dalam pelayanan penanaman modal dan PTSP. Ia menambahkan, berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, masih terdapat sejumlah hal yang perlu disesuaikan dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. “Ke depan, kami berharap pembahasan dapat lebih difokuskan, khususnya pada pasal-pasal yang menjadi substansi utama,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Siti Nafsiah menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat Pansus sebelumnya pada 10 Februari 2026, materi muatan dalam Raperda masih membutuhkan penyempurnaan. Menurutnya, penyempurnaan tersebut meliputi restrukturisasi substansi serta penyesuaian dengan perkembangan regulasi terbaru di tingkat nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 beserta peraturan turunannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. “Untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas implementasi di daerah, Pansus bersama Tim Pemerintah Provinsi sepakat perlu dilakukan penyelarasan dan perbaikan naskah Raperda sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya,” jelasnya. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Pansus DPRD juga telah menyusun serta menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai instrumen dalam pembahasan, yang memuat berbagai identifikasi ketidaksesuaian substansi, termasuk yang belum selaras dengan regulasi di atasnya. Sehubungan dengan hal tersebut, pada rapat lanjutan ini Pansus memandang perlu melakukan pendalaman secara menyeluruh terhadap naskah revisi Raperda yang telah disampaikan oleh Tim Pemerintah Provinsi pada 13 April 2026. “Naskah tersebut telah didistribusikan kepada seluruh anggota Pansus untuk dipelajari, guna memastikan sejauh mana substansi revisi telah mengakomodasi hasil pembahasan sebelumnya, termasuk penyesuaian terhadap regulasi terbaru serta masukan dalam DIM,” pungkasnya. Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Hero Harapanno Mandouw, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. -red Foto: mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran menegaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran yang sangat penting sebagai fondasi utama dalam membentuk sikap, karakter, kecerdasan, dan kepribadian anak. “Lomba ini merupakan wujud nyata dari pembelajaran yang menyenangkan. Anak-anak tidak hanya mengikuti lomba, tetapi juga belajar untuk berani, kreatif, dan percaya diri,” ujar Gubernur melalui Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden pada pembukaan Lomba Fashion Show dan Lomba Mewarnai bagi anak usia dini dalam rangka memperingati Hari Kartini ke-147 Tahun 2026 di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Senin (27/4/2026). Lebih lanjut disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus memperkuat akses dan pemerataan layanan PAUD, meningkatkan kualitas pendidikan, mengintegrasikan layanan dengan sektor kesehatan, gizi, dan perlindungan anak, serta mendorong kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan, sekaligus pesan kepada anak-anak untuk terus belajar, berani bermimpi, dan percaya diri dalam mengembangkan potensi sebagai generasi masa depan Kalimantan Tengah dan Indonesia. Sementara itu, Bunda PAUD Provinsi Kalteng, Aisyah Thisia Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa peringatan Hari Kartini menjadi momentum penting untuk menanamkan nilai perjuangan dan semangat belajar sejak usia dini. “Melalui lomba fashion show, anak-anak belajar mengekspresikan diri, mengenal keberagaman budaya, serta bangga terhadap pakaian adat maupun karya lokal. Sedangkan melalui lomba mewarnai, anak-anak dapat menyalurkan imajinasi, perasaan, dan harapan mereka,” ungkapnya. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang belajar yang menyenangkan, bermakna, dan berkesan bagi anak-anak, sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Program Wajib Belajar 13 Tahun. Hal serupa disampaikan Ketua Pokja Bunda PAUD Provinsi Kalteng, Nunu Andriani, yang menyebut kegiatan ini diikuti oleh 150 peserta dari murid PAUD dan TK di Kota Palangka Raya, dengan tujuan mengembangkan kreativitas, imajinasi, serta kemampuan motorik anak, sekaligus menanamkan nilai keberanian, kemandirian, dan kecintaan terhadap budaya bangsa. Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Ketua Organisasi Perempuan Provinsi Kalimantan Tengah, Bunda PAUD Kota Palangka Raya, Ketua Pokja Bunda PAUD Kota Palangka Raya, serta dewan juri dan panitia. -red Foto: mmc.kalteng

KATINGAN, KALTENG NETWORK - Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan menggelar kegiatan simulasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi serta layanan pembuatan Tanda Tangan Elektronik di Aula Inspektorat Kabupaten Katingan, Selasa (21/04/2026). Kegiatan yang dimulai pada pukul 09.00 WIB ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara dalam mendukung penerapan sistem administrasi pemerintahan berbasis digital. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Inspektur Kabupaten Katingan, Deddy Ferras, yang menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Ia menegaskan bahwa penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi dan Tanda Tangan Elektronik diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses administrasi, serta mendukung pengelolaan arsip yang tertib di lingkungan Inspektorat Kabupaten Katingan. Selanjutnya, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan, Hotden Manto Manalu, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital di seluruh perangkat daerah. Ia juga menekankan pentingnya kesiapan serta pemahaman sumber daya manusia dalam mengimplementasikan sistem berbasis elektronik agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Kegiatan ini diikuti oleh 27 Aparatur Sipil Negara di lingkungan Inspektorat Kabupaten Katingan. Setelah rangkaian sambutan, acara dilanjutkan dengan sesi simulasi yang dipandu oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Ahmad Kasmiran, bersama tim. Dalam sesi tersebut, para peserta memperoleh arahan sekaligus praktik langsung terkait penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, mulai dari proses login hingga pengelolaan surat secara digital. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai layanan pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagai bentuk dukungan terhadap keamanan serta keabsahan dokumen elektronik dalam proses administrasi pemerintahan. Melalui kegiatan ini, diharapkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Inspektorat Kabupaten Katingan mampu memahami dan menerapkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi serta Tanda Tangan Elektronik secara maksimal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan tertib administrasi serta kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan. -red Foto: Portal Katingan

PURUK CAHU, KALTENG NETWORK - Komisi I DPRD Kabupaten Murung Raya menegaskan urgensi penegakan hukum yang adil bagi seluruh pejabat maupun lapisan masyarakat tanpa pengecualian, Senin (20/4). Penegasan tersebut menjadi wujud komitmen lembaga legislatif agar prinsip supremasi hukum dapat benar-benar dirasakan oleh semua pihak. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Murung Raya, Rejikinoor dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyampaikan bahwa kesetaraan dalam memperoleh keadilan sosial merupakan amanat konstitusi yang tidak bisa ditawar. “Hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Setiap warga negara, baik pejabat maupun masyarakat, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” ujarnya. Ia berharap seluruh aparat penegak hukum serta pemangku kebijakan di Murung Raya dapat menjalankan tugas secara konsisten, profesional, transparan, dan akuntabel. Komitmen terhadap kebenaran serta dedikasi pada keadilan dinilai sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara. Penegakan hukum yang tidak diskriminatif diyakini mampu menciptakan rasa aman sekaligus menjaga ketertiban sosial. Rejikinoor juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara DPRD, pihak eksekutif, kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, hingga tokoh masyarakat dalam mewujudkan keadilan yang bersifat substantif. Menurutnya, keadilan tidak cukup hanya berhenti pada aspek prosedural, tetapi harus benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum. Selain itu, ia mendorong peningkatan edukasi hukum hingga ke tingkat desa agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya, serta memiliki keberanian untuk melaporkan jika terjadi pelanggaran. -red

PALANGKA RAYA, KALTENG NETWORK - Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menghadiri peringatan Hari Kartini ke-147 Tahun 2026 yang dirangkai dengan kegiatan lomba fashion show di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (21/4/2026). Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan bahwa peringatan Hari Kartini menjadi momen penting untuk mengenang perjuangan R.A. Kartini sekaligus memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah. “Hari Kartini menjadi momen untuk mengenang perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam menembus berbagai keterbatasan yang dihadapi kaum perempuan,” ujar Gubernur. Gubernur menambahkan bahwa perempuan saat ini memiliki posisi strategis dalam berbagai aspek kehidupan. “Perempuan merupakan pilar utama dalam perencanaan serta pengawasan pembangunan daerah yang inklusif,” tegas Gubernur. Gubernur juga memberikan apresiasi terhadap peran perempuan di Kalimantan Tengah yang terus aktif berkontribusi dalam pembangunan. “Saya melihat perempuan di Kalimantan Tengah tetap menjadi penopang keluarga sekaligus penggerak perekonomian daerah,” ungkap Gubernur. Gubernur turut mengajak perempuan untuk terlibat aktif dalam menangani berbagai persoalan sosial. “Saya mengajak perempuan untuk berperan aktif dalam pencegahan stunting, pernikahan usia anak, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mendukung program yang langsung menyentuh masyarakat, khususnya melalui Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS),” tegas Gubernur. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah Aisyah Thisia Agustiar Sabran menyampaikan bahwa Hari Kartini merupakan simbol perjuangan perempuan yang tetap relevan hingga saat ini. “Peringatan Hari Kartini menjadi momen penting untuk mengenang perjuangan Raden Ajeng Kartini sebagai pelopor emansipasi perempuan di Indonesia, sejalan dengan subtema Perempuan Hebat, Pilar Kemajuan Daerah,” ujar Aisyah. Aisyah menegaskan bahwa perempuan memiliki peran besar dalam mendorong kemajuan daerah. “Perempuan hebat adalah mereka yang tidak hanya mandiri, tetapi juga mampu memberdayakan, tangguh menghadapi tantangan zaman, adaptif terhadap perubahan, serta terus meningkatkan kapasitas diri demi kemajuan bersama,” jelas Aisyah. Lebih lanjut, Aisyah menjelaskan bahwa peran perempuan kini semakin luas dan strategis, serta mengajak seluruh pihak untuk memperkuat pemberdayaan perempuan di berbagai sektor. “Perjuangan Kartini kini berkembang dalam peran strategis perempuan di era modern. Mari kita dorong pemberdayaan perempuan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” pungkas Aisyah. Kegiatan tersebut semakin meriah dengan adanya lomba fashion show yang menampilkan busana khas daerah sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus meningkatkan rasa percaya diri perempuan. Peringatan Hari Kartini ke-147 ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi perempuan Kalimantan Tengah untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang maju dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, kepala perangkat daerah terkait, Ketua Dharma Wanita Persatuan perangkat daerah/instansi vertikal, serta jajaran pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. -red Foto: mmc.kalteng

PURUK CAHU, KALTENG NETWORK - Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) terus menggencarkan berbagai intervensi untuk menekan angka stunting, yakni gangguan pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi. “Pada awal tahun 2026 ini, saya ingin memastikan bahwa upaya percepatan penurunan stunting dapat dilaksanakan secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan,” ujar Ketua TPPS Murung Raya Rahmanto Muhidin saat memimpin rapat koordinasi TPPS tahun 2026 di Aula Setda Gedung A, Puruk Cahu, Senin. Dalam kesempatan tersebut, Rahmanto yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Murung Raya menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas kontribusinya dalam program percepatan penurunan stunting sepanjang 2025. Ia menyebutkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan pada tahun 2025 telah menunjukkan hasil yang nyata. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan dalam pelaksanaan program penurunan stunting di tahun 2026. Menurutnya, langkah yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tahun 2025, terutama di 15 desa yang menjadi prioritas penanganan stunting. “Kita perlu mengidentifikasi capaian yang telah diraih pada 2025, sekaligus mengetahui kendala dan faktor penghambatnya sebagai dasar perbaikan dalam pelaksanaan program tahun 2026,” jelas Rahmanto. Ia juga menegaskan bahwa perencanaan program di tahun 2026 harus lebih terarah, tepat sasaran, serta berbasis data agar setiap intervensi yang dilakukan benar-benar memberikan dampak terhadap penurunan angka stunting. “Selain itu, saya mendorong adanya penguatan kolaborasi lintas sektor, termasuk optimalisasi peran seluruh perangkat daerah, kecamatan, desa, hingga partisipasi masyarakat,” tambah Rahmanto. Terkait program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Rahmanto berharap program tersebut dapat menjadi gerakan bersama yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat luas dalam upaya pencegahan stunting secara masif. “Kita perlu menyadari bahwa keberhasilan dalam menurunkan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab satu sektor, melainkan tanggung jawab bersama,” pungkas Rahmanto. -red