Search Results

KALTENG NETWORK, SAMPIT - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, melakukan validasi lapangan terkait sengketa lahan seluas sekitar 122,5 hektare di wilayah Kecamatan Cempaga Hulu. Ketua Komisi I DPRD Kotim, Angga Aditya Nugraha, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mencocokkan data yang telah diterima sebelumnya guna mencari solusi atas konflik antara masyarakat dan PT Sarana Prima Multi Niaga (SPMN). Dalam peninjauan ini, Komisi I DPRD Kotim turut melibatkan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP), Kantor Pertanahan Kotim, serta disaksikan oleh pihak manajemen SPMN, forum koordinasi pimpinan kecamatan (forkopimcam), dan perwakilan masyarakat Cempaga Hulu. Angga menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah dilaksanakan pada akhir Maret lalu. Kehadiran tim di lapangan difokuskan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen administratif dengan kondisi riil di lokasi sengketa. Ia menegaskan bahwa proses verifikasi berjalan lancar tanpa kendala berarti. Selanjutnya, DPRD akan menjadwalkan kembali RDP lanjutan setelah seluruh data dari tim teknis dinyatakan lengkap dan terverifikasi. Terkait aspek teknis, Angga menekankan bahwa kewenangan pemetaan dan legalitas lahan sepenuhnya berada pada pihak eksekutif, khususnya Kantor Pertanahan, DCKTRP, serta bagian Tata Pemerintahan yang akan menjadi dasar dalam perumusan keputusan akhir. Ia juga memastikan bahwa baik pihak perusahaan maupun masyarakat telah menunjukkan sikap kooperatif dengan menyerahkan seluruh dokumen pendukung sesuai tenggat waktu yang diberikan. Sementara itu, perwakilan masyarakat Cempaga Hulu, Antung Setiawan, mengapresiasi keterbukaan DPRD dalam proses penanganan sengketa tersebut. Ia berharap validasi lapangan ini dapat menjadi langkah awal menuju penyelesaian yang adil setelah konflik berlangsung selama bertahun-tahun. Menurutnya, sengketa lahan antara warga dan PT SPMN telah terjadi sejak 2008 dan hingga kini belum menemukan kepastian hukum. Upaya mediasi sebelumnya sempat menghasilkan kesepakatan, namun tidak berlanjut karena perbedaan pandangan terkait nilai ganti rugi. Antung menyebutkan bahwa hasil pengecekan menunjukkan titik koordinat lahan yang diperiksa telah sesuai dengan klaim masyarakat, dan batas-batas lahan tersebut tidak mengalami perubahan secara fisik. Total luas lahan yang disengketakan diperkirakan mencapai 122,22 hektare. Dengan proses verifikasi yang tengah berjalan, masyarakat kini menantikan hasil akhir dari tim gabungan. Mereka berharap penyelesaian sengketa dapat segera dicapai agar konflik yang telah berlangsung hampir dua dekade ini tidak terus berlarut-larut. -red Foto: Antara

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Seruyan dalam rangka memperkuat koordinasi pengelolaan sektor kehutanan di wilayah Kalimantan Tengah. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Dishut Kalteng, Selasa (5/5/2026), tersebut menjadi forum strategis untuk membahas berbagai isu kehutanan yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pertemuan itu, Dishut Kalteng menegaskan komitmennya untuk mendorong tata kelola hutan yang berkelanjutan melalui sinergi lintas sektor. Pembahasan meliputi pengelolaan kawasan hutan, optimalisasi perizinan berusaha di bidang kehutanan, serta peningkatan dukungan pemerintah bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Selain itu, program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial menjadi fokus utama dalam diskusi. Kedua program tersebut dinilai strategis dalam memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara produktif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. Dishut Kalteng juga menekankan pentingnya penguatan peran Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Melalui keterlibatan aktif masyarakat, potensi terjadinya bencana ekologis diharapkan dapat diminimalkan, khususnya saat musim kemarau. Sementara itu, perwakilan DPRD Seruyan menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan komitmen Dishut Kalteng dalam membangun komunikasi yang konstruktif. Mereka berharap hasil koordinasi tersebut dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan dan program konkret yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta kelestarian lingkungan. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya hutan dilakukan secara seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Dengan semangat kolaborasi, Dishut Kalteng menegaskan bahwa pelestarian hutan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, guna mewujudkan Kalimantan Tengah yang lebih hijau, lestari, dan berdaya saing di masa depan. -red Foto: Dishut Kalteng

KALTENG NETWORK, PURUK CAHU - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Dina Maulidah mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah setempat untuk segera memiliki sertifikat halal agar produk mereka dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Hal tersebut disampaikannya menanggapi kegiatan sosialisasi pelatihan serta pendampingan pengajuan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha yang diselenggarakan oleh LPPM UIN Palangkaraya bersama Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, serta didukung melalui Program UPPKA Naik Kelas di Kabupaten Murung Raya. “Kegiatan ini sangat penting dalam mendukung UMKM di Murung Raya untuk meningkatkan daya saing produknya, baik di tingkat lokal, nasional, hingga internasional,” ujarnya usai menghadiri kegiatan di Aula Setda Gedung B, Puruk Cahu, Senin (4/5). Menurut Dina, proses mendapatkan sertifikasi halal saat ini relatif mudah, dengan tujuan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk yang dihasilkan benar-benar halal dan aman untuk dikonsumsi. Ia menjelaskan bahwa suatu produk dapat dinyatakan halal apabila memenuhi standar sertifikasi yang mencakup lima aspek utama, yakni komitmen dan tanggung jawab, bahan baku, proses produksi, produk akhir, serta pemantauan dan evaluasi. “Sertifikasi halal tidak hanya memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen, tetapi juga menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing produknya di pasar domestik maupun global,” jelasnya. Dina juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan lembaga sertifikasi dalam mendukung pelaku UMKM menghadapi proses sertifikasi halal. Ia berharap kegiatan sosialisasi yang diikuti 42 peserta tersebut tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan menjadi langkah konkret bagi pelaku usaha untuk segera menerapkan standar halal pada produk mereka. “Saya berharap para pelaku UMKM dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Produk halal merupakan investasi jangka panjang yang tidak hanya meningkatkan daya saing usaha, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” tutup Dina Maulidah. -red

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah merilis perkembangan sejumlah indikator strategis daerah yang mencakup pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026, kondisi ketenagakerjaan Februari 2026, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2025, serta hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang Vicon BPS dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube pada Selasa (5/5/2026), dengan paparan disampaikan oleh Plt. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Maria Wahyu Utami. Secara umum, kondisi ekonomi dan sosial Kalimantan Tengah menunjukkan arah yang positif, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Perekonomian Kalimantan Tengah pada triwulan I-2026 tercatat tumbuh sebesar 3,79 persen secara tahunan (year-on-year), namun mengalami kontraksi sebesar 7,46 persen dibandingkan triwulan IV-2025 (quarter-to-quarter). Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tercatat mencapai Rp61,04 triliun atas dasar harga berlaku. Struktur ekonomi masih didominasi oleh sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, dan konstruksi, dengan sektor pertambangan menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi. Dari sisi pengeluaran, ekspor menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB, sementara konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 5,16 persen. Aktivitas ekonomi juga terdorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, seiring momentum hari besar keagamaan serta penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR). Dari sisi produksi, peningkatan signifikan terjadi pada komoditas padi, sedangkan produksi kelapa sawit dan bauksit mengalami penurunan akibat faktor cuaca serta kendala administratif. Pada Februari 2026, jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 1,50 juta orang, dengan jumlah penduduk bekerja mencapai 1,45 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 3,44 persen, menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Penyerapan tenaga kerja juga meningkat sebesar 6,68 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan pertambangan. Selain itu, kualitas ketenagakerjaan turut mengalami perbaikan, yang ditunjukkan dengan meningkatnya proporsi pekerja formal menjadi 49,33 persen serta pekerja penuh waktu yang mencapai 69,98 persen. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kalimantan Tengah tahun 2025 tercatat sebesar 0,534, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan membaiknya kesetaraan gender, yang didukung oleh peningkatan partisipasi perempuan di bidang pendidikan, legislatif, dan pasar tenaga kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan juga menunjukkan tren peningkatan. Hasil SUPAS 2025 menunjukkan jumlah penduduk Kalimantan Tengah mencapai sekitar 2,85 juta jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,34 persen per tahun yang cenderung melambat. Struktur penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif, dengan rasio ketergantungan menurun menjadi 42,62. Angka kelahiran total terus menurun mendekati tingkat penggantian, sementara angka kematian bayi juga turun menjadi 16,21 per 1.000 kelahiran hidup. Di sisi lain, proporsi penduduk lanjut usia meningkat menjadi 9,22 persen, yang mengindikasikan kecenderungan menuju penuaan penduduk di beberapa wilayah. Secara keseluruhan, berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah berada dalam jalur yang relatif stabil dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas ketenagakerjaan, memperkecil ketimpangan gender, serta mengelola dinamika kependudukan. Meski demikian, upaya berkelanjutan tetap diperlukan untuk mendorong pemerataan pembangunan, memperkuat sektor-sektor strategis, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah. -red Foto: mmc.kalteng

Foto : MMC Palangka Raya KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Sebidang tanah dihibahkan ole Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Polda Kalteng. Penyerahan hibah ini dilaksanakan di Rumah Jabatan Wali Kota Palangka Raya, Senin (14/8/2023). Penyerahan hibah ditandai dengan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) serta penyerahan Surat Pernyataan Tanah (SPT) oleh Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin dan Ketua Bhayangkari Daerah Kalteng, Dewi Nanang Avianto. Tanah hibah tersebut berlokasi di Jalan Mahir Mahar Km. 7,5 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamaan Jekan Raya yang nantinya akan dibangun SD Alam Kemala Bhayangkari oleh Polda Kalteng. “Atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya saya pribadi menyampaikan terimakasih Kepada Polda Kalteng yang ikut andil dalam pembangunan SDM di Kota Palangka Raya. Ini mencerminkan sinergitas yang baik antara Pemko Palangka Raya dengan Kapolda Kalteng dalam hal pembangunan,” kata Fairid. “Atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya saya pribadi menyampaikan terimakasih Kepada Polda Kalteng yang ikut andil dalam pembangunan SDM di Kota Palangka Raya. Ini mencerminkan sinergitas yang baik antara Pemko Palangka Raya dengan Kapolda Kalteng dalam hal pembangunan,” kata Firid. Kapolda Kalteng, Irjen Pol Nanang Avianto, turut menyampaikan bahwa penyerahan hibah ini merupakan ikhtiar bersama baik Pemerintah Daerah bersama Stakeholder terkait melakukan langkah serta terobosan strategis untuk mengembangkan dan mengoptimalkan barang milik daerah, sehingga harapannya sangat bermanfaat bagi kemajuan Kalteng di masa depan. “Saya atas nama Polda Kalteng mengucapkan terimakasih yang sebesarnya kepada Pemerintah Kota Palangka Raya yang terus mendukung dalam peningkatan SDM dengan menyerahkan hibah tanah ini. Tugas kami bukan hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tetapi juga dalam hal peningkatan SDM di Wilayah Kalimantan Tengah,” tutup Kapolda. -red

Palangka Raya, Kalteng Network - Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin bersama Wakil Wali Kota Palangka Raya, Hj. Umi Mastikah Sriosako melaksanakan Panen Padi di Lahan Pertanian Kelompok Tani Bina Sejahtera yang berlokasi di Jalan Tumbang Talaken-Takaras KM. 64, Kelurahan Pager Kecamatan Rakumpit, Minggu (30/4/2023). Dalam kesempatan ini, Wali Kota mendorong agar keberhasilan dalam mengelola lahan pertanian seperti ini dapat terus berkelanjutan, sesuai dengan komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya dalam upaya terwujudnya ketahanan pangan. Selain itu, diharapkan dengan adanya upaya dari berbagai kelompok tani yang peduli terhadap ketahanan pangan dapat mendukung pengendalian inflasi, untuk memenuhi kebutuhan lokal dan mewujudkan ketahanan pangan di Kota Palangka Raya. “Semoga kegiatan panen pada hari ini dapat menjadi pemicu semangat para petani untuk terus meningkatkan hasil produksi pertanian dari tahun ke tahun dalam upaya memperkuat ketahanan pangan di Kota Palangka Raya,” kata Wali Kota. Wali Kota juga sangat mengapresiasi dan bersyukur atas Panen Padi Varietas Inpari. “Atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, saya sangat mengapresiasi dan bersyukur atas Panen Padi Varietas Inpari 42 ini,” ucapnya. Di sela-sela kegiatan tersebut, Wali Kota berkesempatan untuk melihat langsung hasil pertanian berupa Beras dan Buah-Buahan yang merupakan hasil produksi dari kelompok tani setempat. Tampak hadir Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Kalteng, Kepala BPS Kota Palangka Raya, unsur FKPD Kota Palangka Raya, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palangka Raya, Kepala OPD, Camat, Lurah, Penyuluh Pertanian, Para Petani, dan masyarakat setempat. -red

Sumber: https://mediacenter.palangkaraya.go.id/category/berita/ Kalteng Network, Palangka Raya - Pemerintah Kota Palangka Raya melepas kontingen Kota Palangka Raya untuk mengikuti mengikuti Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) 2023 di halaman Kantor Wali Kota Palangka Raya, Jumat (19/5/2023). Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya, Iin Hendrayati Idris mengatakan bahwa tahun ini Kota Palangka Raya mengirimkan 162 anggota yang akan mengikuti 18 cabang lomba pada FBIM 2023 yang berlangsung pada 22-27 Mei 2023. “Untuk tahun ini kami mengirimkan sebanyak 162 peserta terdiri dari panitia, official dan peserta lomba,” ucapnya. Iin menyebutkan bahwa, Pemko Palangka Raya selalu ikut berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan FBIM tiap tahunnya. Selain untuk melestarikan seni budaya tradisional dan mengasah kemampuan berbagai macam lomba tradisional, Kota Palangka Raya tentunya ingin mempertahakan juara umum yang telah diraih sebelumnya. “Kami Ucapkan banyak terima kasih kepada panitia, official, seniman dan budayawan Kota Palangka Raya yang turut berpatisipasi dalam FBIM tahun 2023 ini. Semoga melalui kegiatan ini seni budaya tetap lestari dan peserta dapat mengasah kemampuan untuk mengikuti berbagai lomba yang dilaksanakan tentuya tidak lupa harapan kita untuk mempertahankan prestasi juara umum yang kita raih pada tahun sebelumnya,” pungkasnya. -red

Sumber: https://mediacenter.palangkaraya.go.id/category/berita/ Kalteng Network, Palangka Raya - DPRD Palangka Raya bersama dengan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi Perda. Disetujuinya raperda tersebut menjadi perda ditandai penandatanganan surat keputusan tentang penetapan penyempurnaan fasilitasi Gubernur Provinsi Kalteng terhadap Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, melalui rapat paripurna ke-3 masa persidangan III tahun sidang 2022/2023, akhir pekan lalu, di ruang paripurna gedung DPRD Palangka Raya. Adapun dalam paripurna itu, Wakil Ketua I DPRD Palangka Raya, Wahid Yusuf bersama Wakil Wali Kota Palangka Raya Umi Mastikah, mewakili Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, menandatangani surat keputusan tentang penetapan penyempurnaan fasilitasi Gubernur Provinsi Kalteng terhadap raperda itu. Dalam rapat paripurna tersebut hadir juga perwakilan Kodim 1016 Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, jajaran OPD dan Forkopimda di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya. “Iya, pada hari Jumat lalu DPRD Palangka Raya bersama Pemerintah Kota Palangka Raya, telah menyepakati raperda tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi perda,” kata Wakil Ketua I DPRD Palangka Raya, Wahid Yusuf, saat dikonfirmasi, Sabtu (20/5/2023). Dulunya lanjut Wahid, pelajaran PPKN memang sempat ada, namun kebijakan kemudian dihapuskan. “Sekarang dimunculkan lagi agar generasi-generasi muda bisa lebih mencintai bangsa Indonesia, dan tidak mudah dipecah belah,” ujarnya menambahkan. Sejatinya kata Wahid, dengan adanya pelajaran PPKN itu, anak didik sebagai generasi penerus, dapat belajar menghormati orang yang lebih tua, dan memahami segala hal tentang kesopanan dan adat serta budaya negara Indonesia. Karenanya imbuh dia, DPRD Palangka Raya sangat sepakat adanya pelajaran terkait pendidikan Pancasila. Hal itu didasari dengan melihat mulai lunturnya kesadaran generasi muda. Baik itu norma kehidupan di masyarakat maupun tentang wawasan kebangsaan. “Makanya kami cepat menyelesaikan raperda ini dan sepakat bersama pemko agar raperda Pancasila menjadi perda,” tutur Wahid. Adapun terkait penerapannya tambah dia, maka DPRD Palangka Raya meminta semua satuan pendidikan (sekolah), sudah siap semua dan wajib mengimplementasikan pendidikan Pancasila. Baik sekolah negeri maupun swasta. Dalam artian, PPKN wajib dimasukan di kurikulum pembelajaran dari SD, SMP hingga SMA. -red

Sumber: https://mediacenter.palangkaraya.go.id/category/berita/ Kalteng Network, Palangka Raya - Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), untuk ketujuh kalinya berturut-turut, dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalteng, untuk pertanggungjawaban keuangan di tahun 2022. “Ini capaian kali ketujuh berturut-turut .Terimakasih dan apresiasi kepada Wali Kota Palangka Raya dan Wakil Wali Kota Palangka Raya atas raihan WTP. Ini wujud dari kinerja dan kerjasama semua jajaran Pemko Palangka Raya. Semoga ke depan WTP bisa terus dipertahankan” ungkap Ketua DPRD Palangka Raya, Sigit K Yunianto, Sabtu (20/5/2023). Tidak lupa pula Ketua Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) ini mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi kepada Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya dan tim Inspektorat dah BPKAD, serta jajaran OPD yang proaktif dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab dalam hal pertanggungjawaban keuangan di tahun 2022. “Keberhasilan ini jangan sampai berhenti. Terus tingkatkan pembenahan, penataan dan pengelolaan keuangan maupun aset, sehingga ke depan opini WTP bisa dipertahankan kembali,” harap Sigit. Seperti diketahui Pemko Palangka Raya kembali berhasil meraih opini WTP dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022, yang diselenggarakan di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng, Jumat (19/5/2023) lalu. Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalteng, M Ali Asyhar kepada Pemerintah Kota Palangka Raya yang diterima oleh Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin -red

Sumber: https://mediacenter.palangkaraya.go.id/category/berita/ Kalteng Network, Palangka Raya - Pemerintah Kota Palangka Raya selenggarakan upacara Peringatan Hari Jadi ke-66 Provinsi Kalimantan Tengah di Halaman Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa (23/5/2023). Bertindak sebagai inspektur upacara pada upacara tersebut Wakil Wali Kota Palangka Raya, Hj Umi Mastikah dan diikuti seluruh ASN lingkup Pemko setempat. Dalam sambutan tertulis Gubernur Kalteng yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota Palangka Raya menyampaikan bahwa momen hari bersejarah bagi masyarakat Kalimantan Tengah ini tentu tidak boleh sekadar diperingati saja, tetapi harus kita resapi nilai dan makna luhurnya. “Peringatan hari jadi Provinsi Kalteng ini kita resapi nilai dan makna luhurnya untuk terus memupuk semangat kebersamaan dalam keberagaman, dengan menjunjung Falsafah Huma Betang, bahu-membahu menjadikan Kalimantan Tengah Bangkit, Semakin BERKAH,” ucap Umi. Disampaikannya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus berupaya mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas. Atas dasar itulah, selain pembangunan infrastruktur untuk peningkatan konektivitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga fokus melakukan pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM di Kalimantan Tengah. Adapun upacara tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kota Palangka Raya, Kepala Perangkat Daerah, Camat serta Lurah di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya. -red

Sumber: https://mmc.kalteng.go.id/home Kalteng Network, Palangka Raya - Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-66 Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng), kontingen Kota Palangka Raya turut ikut serta memeriahkan Pawai Budaya Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) 2023 yang diselenggarakan Pemerintah Prov. Kalteng melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Prov. Kalteng. Rute Karnaval di mulai dari Jl. Yos Sudarso (Area Depan STIE Palangka Raya), Rabu (24/5/2023). Pawai Budaya FBIM 2023 dilepas secara resmi oleh Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran bersama Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo dengan mengibarkan bendera start. Pada kegiatan pembukaan Karnaval Budaya tahun 2023 seyogyanya yang menyampaikan sambutan Gubernur tetapi dikarenakan kondisi Gubernur masih dalam pemulihan kesehatan, maka dari itu Wakil Gubernur Kalteng yang menggantikan menyampaikan sambutan tersebut. Wagub mengapresiasi dilaksanakannya Karnaval Budaya 2023 tahun ini. "Saya sangat mengapresiasi kegiatan karnaval budaya ini, sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus mendukung setiap kegiatan yang bertujuan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya, memperkokoh ketahanan budaya, dan semangat nasionalisme", tutur Edy. Pada Karnaval kali ini, rombongan kontingen Kota Palangka Raya mengusungkan tema "Naga Hai Galang" (Raja Hanjaliwan Hai Himba Tabalien Rakumpit). Naga Hai Galang dalam keyakinan masyarakat Suku Dayak merupakan penciptaan Tuhan Yang Maha Esa, Ranying Hatalla Langit yang pertama diciptakan Kejadian dari Panatau Sarumpah Bulau yang kemudian berubah wujud menjadi Naga Hai Galang Petak. Semua manusia yang hidup diatas tanah yang dibawahnya dijaga oleh Naga Hai Galang Petak, diwajibkan untuk menjaga kelestarian dan menggunakannya untuk hidup sesuai apa yang telah dipesankannya. Tim Karnaval Budaya Kota Palangka Raya dengan pimpinan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin dan Wakil Wali Kota Palangka Raya Hj. Umi Mastikah, menampilkan perwujudan Naga Hai Galang yang menggambarkan legenda masyarakat turun temurun di Kecamatan Rakumpit, Kelurahan Mungku Baru yaitu Raja Hanjaliwan Hai Himba Tabalien Rakumpit yang diyakini menjaga hutan ulin sebagai hutan larangan yang ada di daerah itu, sehingga perambah dan pembalak liar takut untuk merusak alam dan hutan. Motif hias yang ditampilkan pada karnaval ini melukiskan "Bajakah Kalalawit" dan "Tatah Raja Hanjaliwan". Tema Karnaval Budaya Kontingen Kota Palangka Raya menggambarkan simbolisasi kebersamaan pemimpin dan masyarakat yang penuh semangat dan rasa persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam menjaga dan membangun daerah di semua sektor dengan tanggung jawab dan keadilan sosial sehingga memperoleh berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Penampilan atraksi dan tarian yang dibawakan dalam Karnaval Budaya kali ini menggambarkan berjudul "Raja Hanjaliwan Hai" yang terinspirasi dari legenda masyarakan Rakumpit bahwa kelestarian alam perlu dijaga dan tidak dirusak sebagai warisan untuk anak cucu kita kelak. Dengan semangat Huma Betang dan Isen Mulang kontingen Kota Palangka Raya ikut meramaikan Festival Budaya Isen Mulang Tahun 2023. -red

Sumber: https://mediacenter.palangkaraya.go.id/category/berita/ Kalteng Network, Palangka Raya - Kejuaraan nasional (Kejurnas) Balap Motor Oneprix Indonesia Motorprix Championship putaran kedua tidak lama lagi digelar di Kota Cantik Palangka Raya. Event nasional ini akan berlangsung pada 3-4 Juni 2023 di Sirkuit Sabaru Kota Palangka Raya. Bertindak sebagai tuan rumah, Pemerintah Kota Palangka Raya telah melakukan berbagai persiapan menjelang penyelenggaraan event nasional tersebut. Sebagai bentuk kesiapan tersebut, dilakukan rapat evaluasi akhir serta pengecekan langsung kondisi Sirkuit Sabaru bersama sejumlah perangkat daerah serta panitia Oneprix Nasional. Perangkat daerah yang hadir di antaranya Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, BPBD, Dinas Kesehatan dan Dinas Kominfo Kota Palangka Raya. Adapun pengecekan yang dilakukan meliputi kesiapan tenaga medis, kondisi jalan, paddock area, tribun VIP dan area parkir untuk penonton Kejurnas Oneprix. Untuk lahan parkir, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya sudah menyediakan di bumi Perkemahan Kambariat Tuah Pahoe, Sabaru. “Untuk parkir kendaraan penonton, kami sediakan parkir di Bumi Perkemahan Kambariat Tuah Pahoe. Penonton akan diangkut menggunakan armada bus milik Pemko Palangka Raya menuju lokasi Kejurnas secara gratis. Ini sebagai bentuk pelayanan kami untuk masyarakat,” ucap Alman Pakpahan selaku Kadishub Kota Palangka Raya, Selasa (30/5/2023). Alman menambahkan, layanan ini merupakan sebuah terobosan demi kelancaran kegiatan Kejurnas Oneprix 2023. “Kita buktikan sebagai tuan rumah kita bisa tertib. Dan sirkuit harus steril pada radius 300 meter demi kelancaran lalu lintas kendaraan teknis seperti ambulans dan Damkar,” sambungnya. Sementara Kepala Disparbudpora Kota Palangka Raya, Iin Hendrayati Idris mengatakan kalau ajang Kejurnas Oneprix 2023 ini merupakan kegiatan yang mampu mengangkat dan memperkenalkan pariwisata juga mengharumkan nama Kota Palangka Raya di dunia olahraga otomotif. “Melalui event nasional Oneprix ini, kita berharap pariwisata Kota Palangka Raya semakin terangkat dan dikenal masyarakat luas,” ujar Iin. -red