Search Results

KALTENG NETWORK, PURUK CAHU - Ketua Komisi II DPRD Murung Raya, Bebie, S.Sos., S.H., M.M., S.P., M.A.P., memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat meresahkan masyarakat di Puruk Cahu dan sekitarnya. Politikus PDI Perjuangan tersebut menilai langkah yang diambil pemerintah daerah sudah tepat karena tidak hanya berfokus pada penanganan jangka pendek, tetapi juga memperkuat pengawasan distribusi agar penyaluran BBM kembali berjalan normal sesuai aturan. “Saya mengapresiasi pemerintah daerah yang bergerak cepat dalam menangani persoalan kelangkaan BBM di Puruk Cahu,” kata Bebie kepada awak media, Minggu (10/5/2026). Menurutnya, pengawasan dan penertiban distribusi BBM harus dilakukan secara menyeluruh oleh seluruh pihak terkait agar penyaluran benar-benar tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat terhadap BBM dapat terpenuhi tanpa memicu antrean panjang maupun kelangkaan di lapangan. Bebie juga meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah tersebut. Ia menekankan pentingnya pelayanan kepada masyarakat dilakukan sesuai standar operasional, sekaligus memastikan ketersediaan stok BBM tetap aman guna memenuhi kebutuhan warga. Ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah, aparat pengawas, dan pihak SPBU terus diperkuat untuk mencegah terulangnya kelangkaan BBM di masa mendatang. Menurutnya, sinergi seluruh pihak sangat diperlukan agar distribusi BBM berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terjaga dengan baik. -red

KALTENG NETWORK, LAGOS - The spirit of global unity and evangelism was strongly reflected during the Nations Table Panel at RHAPATHON 2026 with Pastor Chris Oyakhilome, as participants from different countries came together to celebrate the worldwide impact of Rhapsody of Realities. RHAPATHON 2026, held from May 4th to May 8th, carried the inspiring theme, “Powering the Race to Reach the Last Man,” focusing on global soul winning, outreach, and the expansion of the Gospel through the Messenger Angel, Rhapsody of Realities. The Nations Table Panel showcased the diversity and unity of believers across continents. Representatives from various nations shared inspiring testimonies, outreach achievements, and the remarkable impact of Rhapsody of Realities in their regions. The atmosphere was filled with excitement as delegates highlighted translation projects, evangelism campaigns, youth outreaches, and humanitarian efforts taking place around the world. The panel reflected the core vision of RHAPATHON — reaching every nation, every language, and every person with the Gospel of Jesus Christ. Participants emphasized how the devotional continues to transform lives globally through widespread distribution, digital platforms, and strategic missionary partnerships. During the program, Pastor Chris inspired the global audience with messages centered on faith, evangelism, and the urgency of taking God’s Word to the ends of the earth. His teachings encouraged believers everywhere to remain committed to the divine mandate of reaching the last man. One of the most memorable aspects of the Nations Table Panel was the visible demonstration of cultural diversity and international collaboration. Delegates proudly represented their countries while united by one vision — advancing the Gospel globally through the power of God’s Word. The session stood as a powerful reminder that RHAPATHON is not just an event, but a worldwide movement mobilizing millions of believers toward global evangelism and transformation. As testimonies continued to pour in from different nations, the impact of the Messenger Angel remained evident throughout the program. RHAPATHON 2026 once again reinforced the message that when believers from all nations unite with purpose and faith, extraordinary global impact becomes inevitable.

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menghadiri pelantikan Pengurus Provinsi Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (PERGATSI) Kalimantan Tengah masa bakti 2026–2030 yang digelar di Aula Jayang Tingang (AJT) Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (7/5/2026). Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus yang baru dilantik di bawah kepemimpinan Juni Gultom. Ia berharap kepengurusan baru mampu membawa kemajuan bagi olahraga gateball sekaligus meningkatkan prestasi atlet di Kalimantan Tengah. “Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi,” ujar Gubernur. Menurutnya, olahraga memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berdaya saing. Hal tersebut sejalan dengan visi Kalteng Berkah dan Kalteng Maju yang menempatkan sektor olahraga sebagai bagian penting dalam pembinaan karakter masyarakat. Gubernur juga mendorong PERGATSI Kalimantan Tengah menjadi penggerak utama dalam pembinaan atlet serta pengembangan olahraga gateball hingga ke berbagai daerah di Kalimantan Tengah. Ia berharap kepengurusan baru dapat menyusun program kerja yang terarah dan berkelanjutan, memperkuat pembinaan atlet sejak usia dini, serta meningkatkan kualitas kompetisi di tingkat daerah. Selain itu, Agustiar Sabran mengingatkan seluruh pengurus agar menjaga kekompakan dan menjadikan organisasi sebagai wadah pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua Umum PERGATSI Kalimantan Tengah Juni Gultom menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus yang telah dilantik dan berharap kepengurusan baru mampu mendorong perkembangan olahraga gateball di daerah. Menurut Juni, gateball merupakan olahraga yang memadukan strategi, ketepatan, dan kerja sama tim sehingga dapat dimainkan oleh berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Ia juga menilai perkembangan gateball di Indonesia terus menunjukkan tren positif dan semakin diminati masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh pengurus bekerja secara solid dan menjunjung tinggi semangat kebersamaan dalam membangun organisasi. “Gateball diharapkan semakin dikenal masyarakat dan mampu melahirkan atlet berprestasi dari Kalimantan Tengah,” tegas Juni. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PB PERGATSI Diana Kusumastuti, unsur FORKOPIMDA, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, Ketua Umum KONI Kalimantan Tengah Rahmat Hidayat, serta sejumlah organisasi kepemudaan dan olahraga. -red Foto: mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, PURUK CAHU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, menggelar kegiatan bimbingan teknis (bimtek) guna memperkuat kapasitas anggota legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran secara optimal. Kegiatan tersebut berlangsung di Jakarta pada 7–10 Mei 2026. Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah, mengatakan bimtek menjadi bagian penting dalam meningkatkan kemampuan dan pemahaman anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Menurutnya, kegiatan yang mengusung tema strategi optimalisasi fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah itu diperlukan karena anggota DPRD memiliki latar belakang profesi yang beragam. “Anggota DPRD berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pengusaha, pekerja perbankan, wiraswasta hingga pelaku usaha lainnya. Karena itu diperlukan pendalaman tugas agar seluruh anggota dapat memahami mekanisme dan fungsi DPRD dengan baik,” ujar Dina. Ia menjelaskan, pelaksanaan bimtek mengacu pada Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan pemahaman seluruh anggota DPRD semakin meningkat. Dina juga mengingatkan peserta agar mengikuti bimtek dengan serius dan tidak menjadikannya sekadar agenda formalitas semata. Ia mengaku, sebagai anggota DPRD yang baru pertama kali menjabat, kegiatan seperti ini sangat penting untuk menambah wawasan dan pemahaman terkait tugas legislatif. Selain itu, pembahasan mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah menjadi salah satu materi penting dalam bimtek agar anggota DPRD mampu memberikan rekomendasi yang lebih tepat dan konstruktif. Dina turut menyampaikan apresiasi kepada Universitas Respati Indonesia yang menjadi mitra dalam pelaksanaan bimtek DPRD Murung Raya. Ia berharap kerja sama tersebut dapat terus berlanjut demi mendukung peningkatan kualitas kinerja DPRD dan pelayanan kepada masyarakat. “Semoga kegiatan ini terus berlanjut sehingga ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Murung Raya,” tutup Dina. -red

Penulis: Muhammad Rani/Mind your Money KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Selama puluhan tahun, orang tua selalu menanamkan satu narasi kepada anak-anaknya bahwa dengan bekerja keras, raih pendidikan tinggi, maka kelas sosialmu akan ikut naik. Narasi itu berhasil untuk generasi Baby Boomer dan sebagian Generasi X. Namun bagi Generasi Z, mereka yang lahir antara 1997 hingga 2012 dan kini mulai memasuki dunia kerja secara penuh, narasi tersebut mulai terbentur. Biaya kuliah melonjak 177 persen dibanding era Baby Boomer setelah disesuaikan inflasi.[1] Harga rumah di kota-kota besar telah melampaui kemampuan beli rata-rata pekerja muda. Dan yang paling mengejutkan, 51 persen lulusan Gen Z menyebut gelar sarjana mereka sebagai keputusan finansial yang tidak sepadan. [2] Kondisi sekarang tidak lagi soal seberapa keras Generasi Z mau bekerja dan berusaha, melainkan apakah sistem yang mereka warisi masih memungkinkan terjadinya kenaikan kelas sosial. Social mobility, atau kemampuan seseorang untuk berpindah dari satu kelas sosial ke kelas yang lebih tinggi terlepas dari latar belakang keluarganya, adalah indikator paling jujur dari seberapa adil sebuah masyarakat bekerja. Ketika mobilitas ini macet, posisi seseorang dalam hierarki ekonomi ditentukan bukan oleh usaha dan kemampuannya, melainkan oleh kondisi tempat lahirnya dan seberapa mumpuni keuangan orang tuanya. Inilah yang kini terjadi secara struktural pada Generasi Z di banyak negara, termasuk Indonesia. Generasi Z mewarisi tiga pukulan struktural yang datang berurutan. Pertama, Krisis Keuangan Global 2008 melukai keuangan keluarga mereka ketika mereka masih anak-anak, memotong tabungan dan aset orang tua yang seharusnya menjadi modal awal mobilitas. Kedua, Pandemi COVID-19 membatalkan atau menunda permulaan karir mereka tepat di masa paling krusial, yaitu dua hingga tiga tahun pertama di dunia kerja yang menentukan trajektori penghasilan jangka panjang. Ketiga, mereka menanggung utang pendidikan dengan rata-rata beban 22.948 dolar AS per peminjam dan laju pertumbuhan utang tercepat di antara semua generasi, yakni 6,72 persen per tahun secara gabungan. [3] Utang ini menjadi jangkar yang menunda kemampuan mereka untuk menabung, berinvestasi, atau membeli aset sejak hari pertama bekerja. Pendidikan tinggi yang selama beberapa dekade dipromosikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan kini menghadapi krisis kepercayaan yang serius di Indonesia. Meski data BPS 2025 mencatat terdapat pertumbuhan sebesar 11 persen pada penduduk Indonesia yang menamatkan pendidikan tinggi, gelar sarjana ternyata tidak lagi menjamin akses ke pasar kerja formal. [4] Lapangan kerja formal yang tercipta di Indonesia terus menyusut secara dramatis, dari 15,6 juta pekerjaan baru pada periode 2009 hingga 2014, anjlok menjadi hanya 2 juta pada periode 2019 hingga 2024, sementara jumlah lulusan perguruan tinggi terus bertambah setiap tahun. [5] Akibatnya, per Februari 2024 Gen Z menyumbang lebih dari 50 persen dari total pengangguran terbuka nasional, dan jika ditambahkan mereka yang masuk kategori NEET, yaitu tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak mengikuti pelatihan apapun, angkanya melonjak menjadi hampir 9,9 juta jiwa muda yang produktivitasnya terbuang sia-sia. [6] Ini tidak menunjukkan bahwa generasi z menyerah, namun struktur ekonomi Indonesia yang belum mampu menyerap output dari sistem pendidikannya sendiri, dan Gen Z adalah generasi yang paling langsung menanggung akibatnya. Di sisi lain, era digital membuka jalur mobilitas yang sebelumnya tidak pernah tersedia. Sebanyak 52 persen profesional Gen Z sudah aktif dalam ekonomi gig sebagai bagian dari strategi penghasilan mereka, [7] memanfaatkan internet untuk mengakses klien global, membangun audiens, dan memonetisasi keahlian tanpa harus melewati jalur institusi formal yang mahal. Seseorang yang lahir di keluarga buruh di daerah terpencil kini secara teknis bisa belajar pemrograman secara gratis dan menjual jasanya ke perusahaan di luar negeri. Namun akses internet berkualitas, perangkat yang memadai, dan literasi digital masih terkonsentrasi di kelompok yang sudah memiliki keunggulan ekonomi. Teknologi membuka pintu mobilitas, tetapi di saat yang sama memperlebar jurang antara mereka yang bisa memanfaatkannya dan mereka yang tidak. Ini adalah paradoks terbesar Generasi Z, alat untuk naik kelas sosial sudah ada, tetapi distribusi aksesnya masih sangat tidak merata. Selain itu, kesenjangan ini juga tidak bisa diselesaikan oleh individu semata. Data OECD menunjukkan bahwa di Denmark hanya dibutuhkan dua generasi bagi seseorang dari keluarga berpenghasilan rendah untuk mencapai rata-rata pendapatan nasional, sementara di banyak negara berkembang angka itu mencapai tujuh hingga sebelas generasi. [7] Denmark mencapai posisi itu melalui kebijakan redistribusi yang kuat, investasi publik masif dalam pendidikan, dan jaring pengaman sosial yang konsisten selama puluhan tahun [8] bukan melalui semangat kerja keras individual semata. Social mobility bagi Generasi Z masih mungkin, tetapi hanya jika dua hal terjadi secara bersamaan. Pada level individu, strategi harus lebih presisi dari sekadar kerja keras dan fokus terhadap pemilihan keahlian teknis yang tahan terhadap otomasi dan bernilai pasar global, membangun modal sosial secara aktif melampaui batas geografis, dan memulai investasi aset sedini mungkin bahkan dengan penghasilan yang belum besar. Pada level struktural, tanggung jawab tidak bisa sepenuhnya diletakkan di pundak individu. Reformasi dalam kebijakan pendidikan, akses perumahan, dan redistribusi ekonomi adalah prasyarat yang tidak bisa diabaikan. Generasi Z kini telah melampaui Baby Boomer dalam porsi angkatan kerja Amerika Serikat dan diproyeksikan menyentuh 30 persen dari total angkatan kerja global pada 2030. [9] Dengan kecakapan digital yang memungkinkan mereka mengorganisir diri lebih cepat dari generasi mana pun sebelumnya, mereka memiliki kekuatan kolektif yang nyata untuk mendorong perubahan kebijakan tersebut. Tangga sosial memang terasa lebih berat untuk dipijak hari ini. Tetapi selama ada generasi yang cukup sadar untuk mempertanyakan mengapa tangga itu berat dan cukup terorganisir untuk menuntut pembangunannya kembali, tangga itu belum sepenuhnya runtuh. Referensi [1] ConsumerAffairs (2025). Comparing the Costs of Generations. consumeraffairs.com/finance/comparing-the-costs-of-generations [2] Indeed / Newsweek (2025). Most Gen Z Graduates Now Think College Was Waste of Money. newsweek.com/gen-z-graduates-college-poll-2064531 [3] EducationData.org (2024). Student Loan Debt by Generation. educationdata.org/student-loan-debt-by-generation [4] GoodStats / BPS (2025). Lulusan Perguruan Tinggi RI Terus Bertambah, Tembus 11% pada 2025. goodstats.id/article/lulusan-perguruan-tinggi-ri [5] Tim Jurnalisme Data Kompas / Sakernas BPS (2024). Nyaris 10 Juta Gen Z Pengangguran, Ternyata Ini Akar Masalahnya. money.kompas.com/read/2024/05/24 [6] Sakernas via CNBC Indonesia (2024). Gen Z Nganggur, Pemerintah Siap Beri Atensi. Data Februari 2024. cnbcindonesia.com/research/20240812 [7] Statista / OECD (2023). A Broken Social Elevator? statista.com/chart/30387/social-elevator-oecd [8] World Economic Forum (2020). Global Social Mobility Report 2020. weforum.org/stories/2020/01/these-are-the-10-countries-with-the-best-social-mobility [9] U.S. Department of Labor, ETA (2024). Trendlines August 2024. dol.gov/.../Trendlines_August_2024

KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA - Krisis bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Tengah (Kalteng) semakin memprihatinkan. Antrean kendaraan tampak mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), bahkan hingga memakan badan jalan. Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalteng, M Zainal, mendesak PT Pertamina Patra Niaga agar tidak hanya menyampaikan klaim bahwa stok BBM aman, tetapi juga memastikan distribusi berjalan lancar dan konsisten di wilayah Kalteng. “Jangan hanya bicara kuota aman di media, sementara masyarakat harus mengantre berjam-jam, bahkan hingga bermalam di SPBU. Yang dibutuhkan masyarakat adalah aksi nyata, bukan sekadar data statistik yang bertolak belakang dengan kondisi di lapangan,” tegas Zainal. Pernyataan tersebut muncul setelah pihak Pertamina melalui Sales Area Manager Kalteng beberapa kali menyebut stok BBM di Kalteng berada dalam kondisi aman. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kondisi berbeda. Di sejumlah daerah, warga masih kesulitan mendapatkan Pertalite dan Solar. Antrean panjang kendaraan juga menyebabkan kemacetan di beberapa akses utama di Palangka Raya maupun sejumlah kabupaten lainnya di Kalteng. Menurut Zainal, kelangkaan BBM tidak hanya berdampak pada masyarakat pengguna kendaraan, tetapi juga memicu efek domino terhadap perekonomian daerah. “Kesulitan mendapatkan BBM memengaruhi sektor transportasi, distribusi logistik, hingga berpotensi mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok,” ujarnya. Ia menegaskan, sebagai perusahaan yang memegang mandat distribusi energi nasional, Pertamina tidak boleh terus berlindung di balik alasan meningkatnya permintaan maupun kendala teknis semata. Zainal juga meminta Pertamina membuka data distribusi BBM secara transparan kepada publik agar masyarakat mengetahui akar persoalan yang sebenarnya. “Jika memang ada kendala distribusi atau permainan oknum di lapangan, sampaikan secara terbuka. Masyarakat Kalteng berhak mengetahui mengapa di daerah penghasil sumber daya alam, BBM justru sulit didapat,” lanjutnya. Karena itu, PWI Kalteng mendesak Pertamina segera menormalisasi pasokan BBM agar antrean panjang di SPBU tidak terus menjadi simbol buruknya distribusi energi di Kalimantan Tengah. -red

KALTENG NETWORK, MALANG - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) se-Kalimantan menyelenggarakan kegiatan Capacity Building Media dan Akademisi Wilayah Kalimantan Tahun 2026 di Hotel Santika Premiere Malang, Jawa Timur, pada Rabu (6/5/2026). Mengusung tema “Penguatan Sinergisitas Komunikasi Jurnalis dan Opinion Maker se-Kalimantan”, kegiatan ini bertujuan memperkuat kontribusi media dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah. Adapun tema besar yang diangkat adalah “Memperkuat Komunikasi, Menjaga Ekspektasi, Membangun Optimisme Ekonomi Kalimantan.” Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Aloysius Donanto, dalam sambutannya menegaskan pentingnya membangun jaringan komunikasi yang solid antara bank sentral, akademisi, dan insan pers. Menurutnya, ekonomi tidak semata-mata berkaitan dengan data dan angka, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik. “Ekonomi itu setengah angka dan setengah trust. Angka hanyalah instrumen untuk membangun kepercayaan tersebut. Karena itu, peran jurnalis sangat penting sebagai opinion maker dalam memberikan edukasi positif kepada masyarakat,” ujarnya. Ia juga memaparkan sejumlah tantangan ekonomi global yang berdampak pada nilai tukar rupiah, tingkat pengangguran, hingga perlunya kebijakan yang responsif dan konsisten. Terkait potensi regional, Aloysius menilai Kalimantan memiliki posisi strategis sebagai lumbung energi dan pangan nasional yang memerlukan iklim investasi yang kondusif, termasuk dukungan dari lembaga seperti Danantara untuk mendorong hilirisasi berkelanjutan. “Tantangan ke depan bukan hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga kestabilan di berbagai sektor lainnya. Karena itu, dibutuhkan narasi yang jelas dan mudah dipahami publik agar setiap kebijakan dapat diterima secara positif oleh pasar maupun masyarakat,” tambahnya. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Prof. Gunawan Prayitno, hadir sebagai narasumber yang membahas isu hilirisasi dan transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sektor pertambangan menuju ekonomi berbasis nilai tambah. Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas serta literasi masyarakat agar Kalimantan mampu memperoleh manfaat optimal dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Dalam sesi diskusi yang berlangsung interaktif, peserta turut menyoroti dilema antara percepatan hilirisasi dengan upaya pelestarian lingkungan. Selain itu, muncul pula penekanan mengenai pentingnya sinkronisasi komitmen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar arah pembangunan di Kalimantan dapat berjalan selaras. Pada hari pertama, agenda kegiatan juga diisi dengan workshop penulisan editorial ekonomi bersama jurnalis senior nasional. Sesi ini bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam mengemas isu kebijakan ekonomi secara akurat, informatif, dan menarik bagi pembaca di daerah. Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai organisasi jurnalis, perwakilan media, serta akademisi dari seluruh Kalimantan, termasuk peserta dari Dinas Kominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah. -red Foto: mmc.kalteng

KALTENG NETWORK, KATINGAN - Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) terus mempersiapkan diri secara matang dalam menghadapi proses Verifikasi Layanan Darurat 112 oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Diskominfostandi Kabupaten Katingan, Hotden Manto Manalu, bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Katingan, Wahiman, yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting pada Rabu (5/5/2026). Rapat yang berlangsung di Ruang Media Center Diskominfostandi Kabupaten Katingan ini juga diikuti oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait secara daring, sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam mendukung optimalisasi layanan darurat 112 di wilayah Kabupaten Katingan. Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek yang menjadi indikator penilaian verifikasi dibahas secara menyeluruh, meliputi kesiapan infrastruktur teknologi, integrasi sistem layanan, kesiapan sumber daya manusia (SDM), hingga mekanisme operasional dalam menerima serta merespons laporan darurat dari masyarakat. Kepala Diskominfostandi Kabupaten Katingan, Hotden Manto Manalu, menegaskan bahwa layanan darurat 112 merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan responsif. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat antar perangkat daerah agar layanan ini dapat berjalan optimal sesuai standar yang ditetapkan pemerintah pusat. "Melalui rapat ini, kita memastikan seluruh pihak yang terlibat telah siap, baik dari sisi teknis maupun koordinasi. Layanan 112 tidak hanya sebatas sistem, tetapi juga berkaitan dengan kecepatan respons serta kolaborasi lintas instansi dalam menangani situasi darurat di masyarakat," ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Hotden juga menyampaikan bahwa Kabupaten Katingan memiliki potensi bencana yang cukup tinggi, seperti banjir dan kebakaran. Kondisi ini menjadikan layanan darurat 112 sangat krusial sebagai sarana pelaporan cepat bagi masyarakat saat menghadapi keadaan darurat. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Katingan, Wahiman, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung penuh pelaksanaan layanan darurat 112, khususnya dalam penanganan kejadian yang berkaitan dengan ketertiban umum dan kebakaran. Rapat koordinasi ini juga dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi awal terhadap kesiapan masing-masing OPD, sekaligus memperkuat integrasi layanan agar setiap laporan yang masuk dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terkoordinasi oleh instansi terkait. Layanan darurat 112 merupakan layanan panggilan darurat nasional yang dapat diakses masyarakat secara gratis untuk melaporkan berbagai kejadian, seperti kebakaran, kecelakaan, gangguan keamanan, hingga kondisi kegawatdaruratan lainnya. Melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, diharapkan implementasi layanan darurat 112 di Kabupaten Katingan dapat berjalan semakin optimal dan memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Katingan pun menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. -red

KALTENG NETWORK, SAMPIT - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, segera mengambil langkah cepat menindaklanjuti beredarnya isu Surat Keputusan (SK) mutasi palsu di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat. “Kami telah melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan serta pihak-pihak yang terkait atau mengetahui permasalahan ini. Untuk sementara, diperoleh keterangan bahwa SK tersebut tidak berasal dari kalangan ASN,” ujar Kepala BKPSDM Kotim, Kamaruddin Makkalepu, melalui sambungan telepon, Rabu. Kamaruddin menegaskan bahwa dokumen tersebut tidak pernah diproses melalui BKPSDM Kotim dan tidak tercatat dalam sistem administrasi kepegawaian daerah. Sementara itu, AK juga mengakui bahwa SK tersebut tidak diperoleh langsung dari pihak ASN. Peristiwa ini diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh ASN agar tidak berurusan dengan oknum atau calo yang menawarkan jasa dengan imbalan tertentu, mengingat seluruh layanan dan konsultasi di BKPSDM Kotim tidak dipungut biaya. “Kami mengimbau seluruh ASN di Kotim bahwa semua layanan kepegawaian di BKPSDM bersifat gratis. Jangan mudah percaya kepada pihak yang menawarkan jasa dengan imbalan tertentu. Proses pengajuan dapat dilakukan secara mandiri, baik melalui layanan online maupun offline di kantor atau melalui e-layanan Simpeg BKPSDM,” tegasnya. Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, pada prinsipnya PPPK tidak dapat melakukan mutasi antar instansi atau daerah karena terikat kontrak kerja. Apabila memaksakan mutasi sebelum masa kontrak berakhir, maka yang bersangkutan dapat dianggap mengundurkan diri. Mutasi hanya dimungkinkan dalam kondisi tertentu, seperti adanya perampingan organisasi pemerintah sesuai kebijakan yang berlaku. Dalam hal tersebut, PPPK yang kompetensinya masih dibutuhkan dan masa kontraknya belum berakhir dapat dialihkan ke unit kerja lain yang membutuhkan sesuai dengan keahliannya. “Sampai saat ini, regulasi yang mengatur PPPK belum mengalami perubahan. Dengan demikian, tidak ada mekanisme mutasi bagi PPPK,” jelas Kamaruddin. Sehari sebelumnya, sempat beredar informasi mengenai SK mutasi palsu yang melibatkan seorang tenaga kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotim berinisial AK, yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam dokumen tersebut, AK disebutkan dipindahkan dari Puskesmas Tualan Hulu ke Puskesmas Parenggean I, terhitung mulai 1 Mei 2026. Namun, kemudian terungkap bahwa SK tersebut merupakan dokumen palsu. Diketahui pula bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan sejumlah uang kepada oknum yang mengaku dapat membantu mengurus proses mutasi tersebut. -red

KALTENG NETWORK, PURUK CAHU - Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya, Dina Maulidah, menjalankan tugasnya sebagai representasi lembaga legislatif dalam kegiatan deklarasi komitmen bersama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Kegiatan deklarasi yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya tersebut dilaksanakan pada Senin (4/5) di Halaman Kantor Bupati Murung Raya. Agenda ini merupakan rangkaian lanjutan setelah pelaksanaan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-30 dan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) Tahun 2026, sebagai wujud komitmen dalam mendukung pembangunan sektor pendidikan di daerah. Dalam keterangannya, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Murung Raya menyampaikan bahwa komitmen bersama dalam pelaksanaan SPMB merupakan bagian penting dalam upaya menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Murung Raya. “Komitmen bersama SPMB ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu dan merata. Oleh karena itu, seluruh proses harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip integritas tanpa adanya praktik yang dapat merusak kredibilitas penyelenggaraan pendidikan,” ujar Dina Maulidah usai mengikuti rangkaian kegiatan. Ia menambahkan, melalui deklarasi komitmen ini diharapkan seluruh pihak terkait dapat bersama-sama mengawal pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 agar berjalan sesuai prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta bebas dari diskriminasi. “Kita perlu bersama-sama mencegah dan mengantisipasi potensi praktik seperti suap, pungutan liar, maupun gratifikasi yang dapat mengganggu proses penerimaan murid baru. Hal tersebut harus dipastikan tidak terjadi di daerah kita,” tegas Dina, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Murung Raya. Selain itu, ia turut menyoroti peran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, khususnya panitia pelaksana SPMB di tingkat kabupaten dan kecamatan, dalam memastikan seluruh tahapan berjalan secara bersih dan transparan. “Pelaksanaan SPMB yang baik dan kredibel dapat menjadi fondasi penting dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan usia sekolah. Oleh sebab itu, Dinas Pendidikan harus memastikan setiap lulusan SD dapat melanjutkan ke jenjang SMP, dan lulusan SMP dapat melanjutkan ke SMA atau SMK sesuai minat dan bakatnya,” tambahnya. Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam komitmen ini perlu memahami bahwa langkah ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya dalam menjamin hak setiap anak untuk memperoleh akses pendidikan yang layak, berkualitas, dan sesuai standar nasional. -red

KALTENG NETWORK, KATINGAN - Pemerintah Kabupaten Katingan menerbitkan dua surat edaran strategis guna mengendalikan harga sekaligus membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM), sebagai respons terhadap potensi gangguan distribusi dan kelangkaan di wilayah tersebut. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 500/SE-01/2026 tentang pengendalian harga BBM dan 500/SE-02/2026 tentang pembatasan pembelian BBM. Langkah ini mencerminkan upaya aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan energi di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Dalam aturan pengendalian harga, Pemkab Katingan menetapkan batas harga eceran di wilayah Katingan Hilir, yakni Pertalite maksimal Rp13.000 per liter dan Pertamax maksimal Rp15.000 per liter. Selain itu, pengelola SPBU diwajibkan memprioritaskan masyarakat umum serta angkutan publik, dan dilarang menjual BBM melebihi harga yang telah ditetapkan. Praktik penimbunan juga ditegaskan sebagai pelanggaran yang tidak diperbolehkan. Sementara itu, melalui kebijakan pembatasan pembelian, pemerintah mengatur jumlah maksimal pembelian harian untuk jenis Pertalite, Pertamax, dan Dexlite, baik bagi kendaraan roda dua maupun roda empat. Kebijakan ini bertujuan mencegah panic buying serta memastikan distribusi BBM tetap merata di masyarakat. Bupati Katingan, Saiful, menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil untuk melindungi kepentingan masyarakat secara luas. “Kami ingin memastikan ketersediaan BBM tetap terjaga dan dapat diakses secara adil oleh seluruh masyarakat. Karena itu, pengendalian harga dan pembatasan pembelian ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga di lapangan,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya peran seluruh pihak dalam menjaga stabilitas distribusi energi di daerah. “Kami mengajak masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan penimbunan. Ini merupakan langkah bersama agar distribusi tetap lancar dan tidak merugikan masyarakat lainnya,” tambahnya. Pemkab Katingan bersama instansi terkait akan memperkuat pengawasan di lapangan, termasuk melakukan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga tetap terjangkau, khususnya bagi masyarakat yang bergantung pada BBM untuk aktivitas ekonomi sehari-hari. Di sisi lain, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif menjaga ketersediaan BBM dengan berperilaku konsumsi yang bijak. Dengan demikian, tanggung jawab menjaga distribusi energi tidak hanya berada pada pemerintah dan pelaku usaha, tetapi juga pada masyarakat secara kolektif. -red

KALTENG NETWORK, SAMPIT - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Timur (Kotim) meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan seiring masuknya musim kemarau. Upaya dilakukan untuk memastikan ketersediaan air bersih tetap terpenuhi, khususnya di wilayah yang rawan terdampak. Kepala BPBD Kotim, Multazam, menyampaikan pihaknya telah melakukan koordinasi di sejumlah titik guna menjamin pasokan air bersih. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memanfaatkan sumur bor artesis di beberapa desa di Kecamatan Teluk Sampit. “Di beberapa lokasi sudah kami lakukan koordinasi, seperti di Kecamatan Teluk Sampit yang memiliki sumur bor artesis,” ujar Multazam saat dihubungi, Selasa (5/5/2026). Ia menjelaskan, sumur bor artesis merupakan sumber air tanah dalam yang mampu menyediakan air dalam jumlah besar dan dinilai efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat musim kemarau. Untuk memastikan kualitas air tetap layak digunakan, BPBD juga telah meminta pihak puskesmas melakukan pengawasan secara berkala. “Pengawasan kualitas air sudah kami minta dilakukan agar tetap aman digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak,” tambahnya. Multazam menyebut sejumlah wilayah pesisir Sungai Mentaya, seperti Kecamatan Pulau Hanaut, Mentaya Hilir Selatan, dan Mentaya Hilir Utara, berpotensi mengalami krisis air bersih saat kemarau panjang. Hal ini disebabkan intrusi air laut yang dapat menurunkan kualitas air sehingga tidak layak digunakan. “Kalau kemarau panjang, intrusi air laut bisa masuk ke Sungai Mentaya dan menurunkan kualitas air. Kami masih melakukan pemetaan agar kebutuhan air bersih tetap terpenuhi,” jelasnya. Selain sektor air bersih, BPBD juga mengantisipasi dampak kekeringan terhadap pertanian. Melalui Balai Penyuluhan Pertanian, dilakukan percepatan masa tanam agar petani dapat panen sebelum puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juli. “Kami harapkan akhir Juni petani sudah bisa panen, sehingga target produksi tetap tercapai sebelum puncak kemarau,” ujarnya. Sebagai langkah antisipasi, BPBD Kotim telah menetapkan status siaga kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) lebih awal guna memperkuat koordinasi antarinstansi hingga tingkat desa. Saat ini, terdapat dua kecamatan yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla dan kekeringan. Namun demikian, Multazam mengakui adanya kendala dalam penanganan di lapangan, terutama terkait pembiayaan operasional yang meningkat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. “Kenaikan harga BBM membuat kami harus mencari langkah-langkah yang lebih kreatif dalam penanggulangan bencana,” ungkapnya. Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat hal tersebut dapat memicu terjadinya karhutla. Pengalaman kebakaran pada Januari 2026 menjadi pelajaran penting, terutama karena lokasi kejadian berada di area yang sulit dijangkau. “Kami berharap masyarakat lebih berhati-hati dalam membuka lahan agar tidak memicu kebakaran hutan dan lahan,” tutup Multazam. -red