Pemprov Kalteng Arahkan Perubahan APBD 2026 untuk Perkuat Pelayanan Dasar
KALTENG NETWORK, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran melalui Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, dengan agenda jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalteng terhadap Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Kalteng Tahun Anggaran 2026, Jumat (11/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong dan dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, anggota DPRD Kalteng serta tamu undangan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng.
Dalam jawaban pemerintah provinsi, pemerataan pelayanan kesehatan menjadi salah satu perhatian utama, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan, pelosok, dan perbatasan yang masih menghadapi kendala geografis serta jarak terhadap fasilitas kesehatan.
Pemprov Kalteng mendorong penguatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan fasilitas kesehatan lainnya melalui peningkatan sarana dan prasarana, penguatan sistem rujukan, ketersediaan bahan medis, serta pemanfaatan teknologi kesehatan.
Pemerataan tenaga kesehatan juga terus diupayakan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk pemanfaatan program penugasan khusus sumber daya manusia kesehatan.
Di sektor pendidikan, pemerintah provinsi menyatakan terus memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan akses teknologi.
Program bantuan biaya kuliah, pengembangan pendidikan vokasi dan pendidikan kedokteran menjadi bagian dari kebijakan tersebut. Pemprov juga mengoptimalkan pembelajaran berbasis teknologi melalui pemanfaatan papan tulis interaktif dan platform pembelajaran digital.
Pemerintah menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi dari hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Belanja Diarahkan ke Program Berdampak
Pemprov Kalteng menegaskan perubahan anggaran tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar target administratif. Realisasi belanja harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan dilaksanakan secara cepat, tepat, serta sesuai ketentuan.
Prioritas belanja diarahkan pada sektor pertanian, UMKM, pembangunan pedesaan, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pemeliharaan dan preservasi jalan provinsi.
Kemantapan jalan juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan pembukaan akses dan penekanan biaya ekonomi masyarakat, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.
Dalam pengelolaan anggaran, efisiensi akan diarahkan terhadap belanja yang dinilai tidak memberikan dampak langsung terhadap pelayanan masyarakat, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan belanja administratif yang masih dapat ditekan.
Anggaran dari hasil efisiensi tersebut kemudian diarahkan untuk memperkuat program prioritas dan pelayanan dasar.
PAD dan Ekonomi Masyarakat Diperkuat
Untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah, Pemprov Kalteng akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
Pemanfaatan teknologi digital, pendataan potensi pendapatan baru, serta inventarisasi aset daerah yang memiliki nilai ekonomis menjadi bagian dari strategi peningkatan pendapatan.
Aset yang belum produktif juga didorong agar dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Di sisi lain, penguatan ekonomi masyarakat dilakukan melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Pemerintah juga mendorong pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah.
Pengembangan UMKM diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, pemasaran digital, pengemasan, dan diversifikasi produk. Kemitraan dengan industri besar serta promosi melalui kegiatan seni dan budaya juga didorong untuk memperluas pasar produk lokal Kalteng.
Sektor pariwisata turut diperkuat melalui pengembangan sarana dan prasarana serta perluasan pasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Karhutla Tetap Jadi Prioritas
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi bagian dari jawaban pemerintah provinsi atas pandangan fraksi DPRD.
Pemprov Kalteng menyatakan pencegahan dan penanganan karhutla terus diperkuat melalui dukungan anggaran serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.
Penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mencakup pencegahan, respons cepat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Upaya tersebut antara lain melalui pengembangan pertanian tanpa bakar, diversifikasi mata pencaharian, program padat karya, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar.
Di bidang sosial, pemerintah memperkuat jejaring perlindungan sosial melalui percepatan bantuan tunai dan bantuan pangan bagi keluarga terdampak.
Pemprov juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi gagal panen akibat kekeringan dan musim kemarau berkepanjangan, termasuk dengan memperkuat pengelolaan cadangan pangan dan ketersediaan kebutuhan pokok.
Sementara itu, pengawasan APBD dilakukan secara berkelanjutan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi hingga pemeriksaan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, sesuai ketentuan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Jawaban pemerintah provinsi tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembahasan Raperda Perubahan APBD Kalteng Tahun Anggaran 2026 bersama DPRD.
Pemprov Kalteng menyampaikan apresiasi terhadap pandangan, masukan, dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD sebagai bahan penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah.
Seluruh program dalam perubahan APBD 2026 diharapkan bermuara pada peningkatan pelayanan dasar, pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. -red
Penulis: Angel Editor: Wiyandri
Comments