Pemkab Kotim Raih Predikat Optimal Pengelolaan JDIH Terbaik di Kalimantan Tengah

Piagam penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur atas capaian nilai terbaik pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kalimantan Tengah Tahun 2025 dengan predikat Optimal. (Foto: Diskominfo Kotim)

KALTENG NETWORK, SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meraih predikat Optimal atas capaian nilai terbaik dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Penghargaan tersebut tertuang dalam Piagam Penghargaan Nomor W.17-UM.01.01-263 yang ditandatangani Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, di Palangka Raya pada 23 Juli 2026.

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi Pemkab Kotim dalam mengelola, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan produk hukum daerah agar dapat diakses masyarakat secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

JDIH merupakan bagian dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012. Sistem ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan informasi hukum, mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemutakhiran, hingga penyebarluasan dokumen hukum kepada masyarakat.

Dalam penilaian kinerja JDIH, terdapat empat aspek utama yang menjadi indikator, yakni pengelolaan dokumen dan informasi hukum, kemudahan akses layanan, integrasi dengan JDIHN, serta pengembangan layanan melalui penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, teknologi informasi, inovasi, evaluasi, dan pelaporan.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Pintar Simbolon, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh pihak sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum.

“Penghargaan ini kami maknai bukan sekadar keberhasilan teknis dalam mengelola situs JDIH, tetapi sebagai pengakuan terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menyediakan informasi hukum yang mudah, cepat, lengkap, dan dapat dipercaya masyarakat,” ujarnya.

Menurut Pintar, predikat Optimal menjadi tantangan untuk terus menyempurnakan pengelolaan JDIH, mulai dari kelengkapan dokumen, keakuratan metadata, pemutakhiran status peraturan, integrasi sistem, keamanan data, hingga kemudahan akses bagi masyarakat.

“JDIH harus menjadi rujukan resmi bagi masyarakat, aparatur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan penegak hukum. Setiap produk hukum daerah harus mudah ditemukan, diketahui status keberlakuannya, serta tersedia dalam bentuk dokumen resmi yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor mengapresiasi Bagian Hukum Setda dan seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam pencapaian tersebut.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada Bagian Hukum dan seluruh jajaran yang telah bekerja dan berkolaborasi sehingga pengelolaan JDIH Kabupaten Kotawaringin Timur memperoleh predikat Optimal dan capaian nilai terbaik di Kalimantan Tengah. Prestasi ini harus menjadi pendorong untuk semakin memperkuat transparansi, kepastian hukum, dan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Menurut Halikinnor, penghargaan tersebut bukan menjadi tujuan akhir. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berkomitmen terus meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH melalui pemutakhiran dokumen secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan keamanan data, integrasi sistem, serta pengembangan inovasi layanan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

Produk hukum daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat diakses masyarakat melalui laman resmi JDIH Kabupaten Kotawaringin Timur. -red

Penulis: Angel

Editor: Ivonne Hana