DPRD Murung Raya Dorong Rakerda TP-PKK Selaraskan Program hingga Tingkat Desa

KALTENG NETWORK, PURUK CAHU - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Dina Maulidah menegaskan agar hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) mampu menyelaraskan program kerja mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.

Menurut Dina, pelaksanaan Rakerda TP-PKK menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dalam pemberdayaan keluarga di Murung Raya. Hal tersebut disampaikannya usai membuka kegiatan Rakerda TP-PKK di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Tira Tangka Balang, Puruk Cahu, Senin.

Sebagai anggota DPRD, ia juga mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut karena dinilai mampu mempererat kebersamaan antar pengurus PKK dari tingkat kabupaten sampai kecamatan dan desa.

Dina yang juga menjabat Ketua Panitia Rakerda menilai TP-PKK memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, terutama melalui program pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat koordinasi dan kerja sama seluruh jajaran TP-PKK dalam menjalankan program yang langsung menyentuh kebutuhan warga.

DPRD Murung Raya, lanjutnya, mendukung penuh berbagai program TP-PKK yang berfokus pada pemberdayaan keluarga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kesejahteraan masyarakat.

“Semoga TP-PKK terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan mewujudkan keluarga yang mandiri serta sejahtera di Kabupaten Murung Raya,” ujarnya.

Selain Rakerda, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pengukuhan pengurus TP-PKK tingkat kecamatan se-Kabupaten Murung Raya. Sebanyak 10 pengurus TP-PKK kecamatan mengikuti seluruh rangkaian acara.

Kegiatan yang mengangkat tema terwujudnya keluarga berdaya dan sejahtera untuk mendukung Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045 serta Murung Raya Hebat yang semakin maju dan sejahtera itu turut dihadiri Bupati Murung Raya Heriyus, Wakil Bupati Rahmanto Muhidin, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta pengurus TP-PKK tingkat kabupaten dan kecamatan. -red