Dinkes Kobar Perkuat Skrining HIV, Penjangkauan Kelompok Berisiko Masih Jadi Tantangan

Ilustrasi penyakit HIV. (Foto: AI Generated)

KALTENG NETWORK, PANGKALAN BUN – Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian HIV. Namun, proses penjangkauan terhadap kelompok berisiko masih menjadi tantangan karena keterbatasan akses dan sulitnya pendataan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kobar, dr. Jhonferi Sidabalok, mengatakan salah satu kelompok berisiko yang menjadi perhatian memiliki aktivitas yang tertutup sehingga petugas kesehatan tidak dapat melakukan pendekatan secara langsung.

Menurutnya, selama ini penjangkauan lebih banyak dilakukan melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang memiliki jaringan dengan kelompok tersebut. Sementara itu, Dinas Kesehatan memperoleh informasi berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan oleh mitra.

"Kalau dibilang ada, memang ada. Tetapi institusi resmi tidak bisa masuk ke dalam komunitas mereka. Penjangkauan lebih banyak dilakukan melalui KPA," ujarnya, Kamis (9/7/2026).

Jhonferi menjelaskan, kondisi tersebut membuat petugas kesehatan mengalami kesulitan dalam melakukan pendataan maupun edukasi secara langsung kepada kelompok berisiko.

Sebagai langkah pencegahan, Dinas Kesehatan terus melaksanakan skrining terhadap kelompok yang memiliki faktor risiko, termasuk kelompok lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL). Namun, proses tersebut belum sepenuhnya mampu memetakan keberadaan maupun jejaring kelompok berisiko karena sebagian besar memilih tidak mengungkapkan identitas maupun lokasi mereka.

Menurutnya, sebagian besar individu baru berinteraksi dengan petugas kesehatan ketika mengalami keluhan atau secara sukarela mengikuti pemeriksaan melalui program penjangkauan.

"Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan reaktif, petugas kemudian melakukan investigasi kontak berdasarkan keterangan dari pasien mengenai orang-orang yang pernah melakukan kontak berisiko. Dari proses itu, penelusuran kasus baru dapat dilakukan," jelasnya.

Ia juga mengungkapkan, sebagian masyarakat memilih menjalani pemeriksaan HIV di luar daerah tempat tinggalnya karena khawatir identitas mereka diketahui apabila memanfaatkan layanan kesehatan di wilayah sendiri. Kondisi tersebut dinilai turut menyulitkan proses pelacakan kasus dan pemetaan kelompok berisiko.

Meski menghadapi berbagai kendala, Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat menegaskan akan terus memperkuat program skrining, edukasi, serta kolaborasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) guna menekan penyebaran HIV di wilayah tersebut.

Selain itu, seluruh proses pelayanan dilakukan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pasien sebagai bagian dari prinsip pelayanan kesehatan. -red

Penulis: Angel

Editor: Ivonne Hana