BPBD Kotim Perkuat Koordinasi Desa Antisipasi Krisis Air Bersih

KALTENG NETWORK, SAMPIT - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Timur (Kotim) meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan seiring masuknya musim kemarau. Upaya dilakukan untuk memastikan ketersediaan air bersih tetap terpenuhi, khususnya di wilayah yang rawan terdampak.

Kepala BPBD Kotim, Multazam, menyampaikan pihaknya telah melakukan koordinasi di sejumlah titik guna menjamin pasokan air bersih. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memanfaatkan sumur bor artesis di beberapa desa di Kecamatan Teluk Sampit.

“Di beberapa lokasi sudah kami lakukan koordinasi, seperti di Kecamatan Teluk Sampit yang memiliki sumur bor artesis,” ujar Multazam saat dihubungi, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, sumur bor artesis merupakan sumber air tanah dalam yang mampu menyediakan air dalam jumlah besar dan dinilai efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat musim kemarau. Untuk memastikan kualitas air tetap layak digunakan, BPBD juga telah meminta pihak puskesmas melakukan pengawasan secara berkala.

“Pengawasan kualitas air sudah kami minta dilakukan agar tetap aman digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak,” tambahnya.

Multazam menyebut sejumlah wilayah pesisir Sungai Mentaya, seperti Kecamatan Pulau Hanaut, Mentaya Hilir Selatan, dan Mentaya Hilir Utara, berpotensi mengalami krisis air bersih saat kemarau panjang. Hal ini disebabkan intrusi air laut yang dapat menurunkan kualitas air sehingga tidak layak digunakan.

“Kalau kemarau panjang, intrusi air laut bisa masuk ke Sungai Mentaya dan menurunkan kualitas air. Kami masih melakukan pemetaan agar kebutuhan air bersih tetap terpenuhi,” jelasnya.

Selain sektor air bersih, BPBD juga mengantisipasi dampak kekeringan terhadap pertanian. Melalui Balai Penyuluhan Pertanian, dilakukan percepatan masa tanam agar petani dapat panen sebelum puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juli.

“Kami harapkan akhir Juni petani sudah bisa panen, sehingga target produksi tetap tercapai sebelum puncak kemarau,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, BPBD Kotim telah menetapkan status siaga kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) lebih awal guna memperkuat koordinasi antarinstansi hingga tingkat desa. Saat ini, terdapat dua kecamatan yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla dan kekeringan.

Namun demikian, Multazam mengakui adanya kendala dalam penanganan di lapangan, terutama terkait pembiayaan operasional yang meningkat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

“Kenaikan harga BBM membuat kami harus mencari langkah-langkah yang lebih kreatif dalam penanggulangan bencana,” ungkapnya.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat hal tersebut dapat memicu terjadinya karhutla. Pengalaman kebakaran pada Januari 2026 menjadi pelajaran penting, terutama karena lokasi kejadian berada di area yang sulit dijangkau.

“Kami berharap masyarakat lebih berhati-hati dalam membuka lahan agar tidak memicu kebakaran hutan dan lahan,” tutup Multazam. -red